KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
{{/tkb/admin/user_images/images/image002.jpg}}

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK\\
NOMOR PER-45/PJ/2015\\
\\
TENTANG

\\
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR\\
[[view.php?id=7c2af8b8038c80b68190402368afd913|**PER-34/PJ/2014**]] TENTANG UJI COBA PERLUASAN DAN PENERAPAN

WILAYAH KERJA PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN

DAN KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN\\
KE SELURUH KANTOR PELAYANAN PAJAK DI INDONESIA

 

 

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,\\
 


Menimbang

:

a.

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=11504ec85d0706f6378b24b1114b54df|**206.2/PMK.01/2014**]] tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak telah ditetapkan pembentukan/pemekaran/penggabungan/pemecahan wilayah administrasi pemerintahan, wilayah kerja Kantor Wilayah (Kanwil) dan/atau Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;

 

 

b.

bahwa cakupan wilayah kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP), Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP) Makassar, dan KPDDP Jambi telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=7c2af8b8038c80b68190402368afd913|**PER-34/PJ/2014**]] tentang Uji Coba Perluasan dan Penerapan Wilayah Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan dan Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan ke Seluruh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia;

 

 

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=7c2af8b8038c80b68190402368afd913|**PER-34/PJ/2014**]] tentang Uji Coba Perluasan dan Penerapan Wilayah Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan dan Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan ke Seluruh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia;

 

 

 

 

Mengingat

:

a.

Undang-Undang Nomor [[view.php?id=45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26|**6 TAHUN 1983**]] tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor [[view.php?id=82743f31779d2167a2fb3a7e7ec979bc|**16 TAHUN 2009**]] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

 

 

b.

Undang-Undang Nomor [[view.php?id=d3d9446802a44259755d38e6d163e820|**7 TAHUN 1983**]] tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor [[view.php?id=d3600ee41761c7da0116a12ea8b6588e|**36 TAHUN 2008**]] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

 

 

c.

Undang-Undang Nomor [[view.php?id=6512bd43d9caa6e02c990b0a82652dca|**8 TAHUN 1983**]] tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor [[view.php?id=7b16a52cf3727c22984590c4f4c36039|**42 TAHUN 2009**]] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

 

 

d.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=b5d4adb2328af2ef23f9db2582ab3578|**84/PMK.01/2007**]] tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=11734c642f4a465cd55504afec38110d|**171/PMK.01/2012**]];

 

 

e.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=6bbd80b04535d39be5e02dbfd8730469|**133/PMK.01/2011**]] tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=c8a504a9a22d488a8d8f8fa7b890e20f|**172/PMK.01/2012**]];

 

 

f.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=11504ec85d0706f6378b24b1114b54df|**206.2/PMK.01/2014**]] tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktoral Jenderal Pajak;

 

 

g.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=13b84e27ae884ad0a24d817d23b75be0|**PER-29/PJ/2014**]] tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan.

 

 

 

 

\\
MEMUTUSKAN:\\
 

Menetapkan

:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR [[view.php?id=7c2af8b8038c80b68190402368afd913|**PER-34/PJ/2014**]] TENTANG UJI COBA PERLUASAN DAN PENERAPAN WILAYAH KERJA PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN DAN KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN KE SELURUH KANTOR PELAYANAN PAJAK DI INDONESIA.

 

 

\\
Pasal I

 

 

Mengubah Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=7c2af8b8038c80b68190402368afd913|**PER-34/PJ/2014**]] tentang Uji Coba Perluasan dan Penerapan Wilayah Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan dan Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan ke Seluruh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

 

Pasal II

 

 

Menambah dua pasal dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=7c2af8b8038c80b68190402368afd913|**PER-34/PJ/2014**]] tentang Uji Coba Perluasan dan Penerapan Wilayah Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan dan Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan ke Seluruh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia, sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

Pasal 4

 

 

 

Dalam hal terdapat pembentukan/pemekaran/penggabungan/ pemecahan wilayah administrasi pemerintahan, wilayah kerja Kanwil, dan/atau KPP, maka penyelesaian tindak lanjut pengolahan SPT yang akan diolah di PPDDP, KPDDP Makassar, atau KPDDP Jambi dilakukan oleh KPP Lama.

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 5

 

 

 

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tetap berlaku dalam hal Kanwil dan/atau KPP yang mengalami pembentukan/pemekaran/penggabungan/pemecahan wilayah administrasi pemerintahan atau wilayah kerja mulai beroperasi sebelum Peraturan Direktur Jenderal ini ditetapkan.

 

 

 

 

 

 

Pasal III

 

 

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Desember 2015\\
 

Plt. DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

\\
 

ttd.

\\
 

KEN DWIJUGIASTEADI