KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                   26 Maret 1992

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                         NOMOR S - 54/PJ.321/1992

                            TENTANG

                     PPn BM ATAS PRODUK KARPET/PERMADANI

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : XXX tanggal 25 Pebruari 1992 perihal tersebut di atas, dengan ini 
disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1.  Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 UU Pajak Pertambahan Nilai 1984 Penyerahan 
    Barang Kena Pajak (BKP) terutang PPN dan apabila BKP tersebut termasuk barang mewah terutang 
    PPn BM.

2.  Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf h dan ayat (3) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 
    22 Tahun 1985 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
    76 TAHUN 1991 jo huruf f Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1286/KMK.04/1991, 
    semua jenis karpet/permadani termasuk barang mewah yang atas impor atau penyerahannya 
    terutang PPn BM dengan tarif 20%, sedangkan permadani yang dibuat dari bahan tertentu (woll, 
    sutera, bulu hewan halus dan lain-lain), sebagaimana dimaksud pada huruf I lampiran III Keputusan 
    Menteri Keuangan Nomor : 1286/KMK.04/1991 atas impor dan penyerahannya terutang PPn BM 
    dengan tarif 35%.

3.  Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka semua jenis permadani, baik produksi dalam negeri 
    maupun impor terutang PPn BM.  Oleh karena dalam peraturan yang ada tidak terdapat ketentuan 
    yang dapat mengecualikan dari pengenaan PPn BM atas penyerahan karpet/permadani tidak dapat 
    kami kabulkan.

Demikian untuk dipenuhi.




DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

Drs. MAR'IE MUHAMMAD
</code>