KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                       KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                           NOMOR KEP - 28/PJ./1995

                              TENTANG

             PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-17/PJ./1995 
      TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU DAN PELAPORAN USAHA 
                      BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK TERTENTU

                         DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

a.  bahwa dalam Pasal 2 huruf b dan huruf d Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-17/PJ./1995
    terdapat kekeliruan;
b.  bahwa oleh karena itu, dipandang perlu untuk memperbaiki kekeliruan tersebut dengan Keputusan 
    Direktur Jenderal Pajak;

Mengingat :

1.  Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
    Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) 
    sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 TAHUN 1994 (Lembaran Negara Nomor 59, 
    Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);
2.  Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 94/KMK.01/1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat 
    Jenderal Pajak;

                          MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : KEP-17/PJ./1995 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU DAN PELAPORAN 
USAHA BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK TERTENTU.


                        Pasal  I

Mengubah ketentuan Pasal 2 huruf b dan huruf d Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-17/PJ./1995 
menjadi sebagai berikut :

"b. Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing untuk seluruh Wajib Pajak Penanaman Modal Asing 
    yang tidak Go Public, kecuali yang selama ini telah resmi terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak 
    tempat Wajib Pajak berkedudukan dan Wajib Pajak Penanaman Modal Asing yang bertempat 
    kedudukan di Kawasan Berikat Pulau Batam, Kawasan Pulau Bintan dan Kawasan Pulau Karimun, atas 
    permohonan Wajib Pajak diberikan kemudahan mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya pada 
    KPP setempat;

d.  Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Go Public untuk seluruh Wajib Pajak yang telah mendapat izin 
    emisi saham dari Badan Pengawas Pasar Modal kecuali Wajib Pajak Badan Usaha Milik Negara dan 
    Badan Usaha Milik Daerah, serta Wajib Pajak Penanaman Modal Asing yang bertempat kedudukan 
    di Kawasan Berikat Pulau Batam, Kawasan Pulau Bintan dan Kawasan Pulau Karimun, atas 
    permohonan Wajib Pajak diberikan kemudahan mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya pada KPP 
    setempat."


                        Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1995.




Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Maret 1995
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

FUAD BAWAZIER
</code>