KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                    29 Nopember 2002

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                        NOMOR S - 931/PJ.322/2002

                             TENTANG

                   PERMOHONAN PENJELASAN DAN KONFIRMASI JASA LN DAN BTW LN

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor xxx tanggal 7 Agustus 2002 hal sebagaimana pada pokok surat, dan
memperhatikan Surat Kuasa Nomor xxx tanggal 22 Agustus 2002, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai 
berikut :

1.  Dalam surat Saudara tersebut dikemukakan antara lain :
    a.  Klien Saudara, PT Bank Central Asia, Tbk. (BCA) Perwakilan Singapore melakukan 
        pembangunan Disaster Recovery Center (DRC), yaitu sistem komputer dan data cadangan/
        pendamping dari komputer dan data di kantor pusat Jakarta. Dalam pembangunan DRC 
        tersebut, BCA Perwakilan Singapore menggunakan jasa & software serta membeli perangkat 
        komputer dari pemasoknya di Singapore. Kontrak dan pembayaran dilakukan antara pemasok 
        di Singapore dengan kantor pusat BCA di Jakarta.
    b.  Saudara menanyakan hal-hal sebagai berikut : 
        1)  Apakah konsumsi diluar negeri dikenakan PPN 0% 
        2)  Apakah pada saat pembayaran atas pembangunan DRC tersebut terutang PPN? 
        3)  Bagaimana bila ada beberapa pembayaran yang sudah terlanjur disetorkan PPN-nya?

2.  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa 
    dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
    Undang-Undang Nomor 18 TAHUN 2000 diatur antara lain :
    a.  Pasal 1 angka 5, Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau 
        perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak 
        tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena 
        pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.
    b.  Pasal 1 angka 8, Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean adalah setiap 
        kegiatan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
    c.  Pasal 1 angka 10, Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dari luar Daerah 
        Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar 
        Daerah Pabean karena suatu perjanian di dalam Daerah Pabean.
    d.  Pasal 4, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :
        -   penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
        -   impor BKP;
        -   penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
        -   pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
        -   pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau
        -   ekspor BKP oleh Pengusaha Kena Pajak.

3.  Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 serta memperhatikan isi surat Saudara 
    pada butir 1, dengan ini ditegaskan :
    a.  Atas konsumsi di luar negeri tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia. 
    b.  Pembangunan DRC di Singapore yang memanfaatkan BKP tidak berwujud dan JKP dari luar 
        Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, sehingga atas pembayaran untuk pembangunan 
        DRC tersebut tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai.
    c.  Dalam hal PT BCA di Indonesia memanfaatkan out put dari DRC, hal tersebut merupakan 
        pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean sehingga 
        terutang PPN.
    d.  Pajak Pertambahan Nilai atas pembayaran untuk pembangunan DRC yang terlanjur dipungut 
        dan disetor dapat diminta kembali/direstitusi sepanjang belum dikreditkan atau dibebankan 
        sebagai biaya.

Demikian untuk dimaklumi. 




a.n. Direktur Jenderal Pajak
Direktur

ttd.

IGN Mayun Winangun
NIP 060041978
</code>