KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
======  ======

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA\\
NOMOR 52 TAHUN 2011 

\\
TENTANG 

\\
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN\\
2007 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN\\
MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-\\
DAERAH TERTENTU 

\\
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

\\
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang 


:

a.

bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kegiatan investasi langsung guna mendorong pertumbuhan ekonomi, serta untuk pemerataan pembangunan dan percepatan pembangunan bagi bidang usaha tertentu dan/atau daerah tertentu, perlu mengubah Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=42a1aa5d08ca708ab153b9bd5429a670|**1 TAHUN 2007**]] tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu danj'atau di Daerah-daerah Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=40882bebd317419cfcea3adc3dcfae6c|**62 TAHUN 2008**]] tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=42a1aa5d08ca708ab153b9bd5429a670|**1 TAHUN 2007**]] tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu; 

 

 

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=42a1aa5d08ca708ab153b9bd5429a670|**1 TAHUN 2007**]] tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu; 

Mengingat 

:

1.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

 

 

2.

Undang-Undang Nomor [[view.php?id=d3d9446802a44259755d38e6d163e820|**7 TAHUN 1983**]] tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor [[view.php?id=d3600ee41761c7da0116a12ea8b6588e|**36 TAHUN 2008**]] tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor [[view.php?id=d3d9446802a44259755d38e6d163e820|**7 TAHUN 1983**]] tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893); 

 

 

3.

Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=42a1aa5d08ca708ab153b9bd5429a670|**1 TAHUN 2007**]] tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=40882bebd317419cfcea3adc3dcfae6c|**62 TAHUN 2008**]] tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=42a1aa5d08ca708ab153b9bd5429a670|**1 TAHUN 2007**]] tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4892); 

 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan 

:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR [[view.php?id=42a1aa5d08ca708ab153b9bd5429a670|**1 TAHUN 2007**]] TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU. 

 

 

Pasal I 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=42a1aa5d08ca708ab153b9bd5429a670|**1 TAHUN 2007**]] tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=40882bebd317419cfcea3adc3dcfae6c|**62 TAHUN 2008**]] tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=42a1aa5d08ca708ab153b9bd5429a670|**1 TAHUN 2007**]] tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4892), diubah sebagai berikut: 

 

 

1.

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah dan di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 2 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: 

 

 

 

Pasal 2 

 

 

 

(1)

Kepada Wajib Pajak badan dalam negeri berbentuk perseroan terbatas dan koperasi yang melakukan penanaman modal pada: 

 

 

 

 

a.

bidang-bidang usaha tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah ini; atau 

 

 

 

 

b.

bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah ini,

 

 

 

 

dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan. 

 

 

 

(2)

Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

 

 

 

 

a.

pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Penanaman Modal, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) per tahun; 

 

 

 

 

b.

penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Kelompok Aktiva 

Tetap Berwujud

Masa\\
 Manfaat 

Menjadi

Tarif Penyusutan dan 

Amortisasi 

Berdasarkan Metode 

Garis 

Lurus

Saldo 

Menurun 

1.

Bukan Bangunan: 

 

 

 

 

Kelompok I

2 tahun

 50% 

100% (dibebankan sekaligus)

 

Kelompok II      

4 tahun

25%

50% 

 

Kelompok III

8 tahun

12,5%

25% 

 

Kelompok IV

10 tahun

10% 

20% 

 

 

 

 

 

II.

Bangunan : 

 

 

 

 

Permanen

10 tahun

10%

-

 

Tidak permanen

5 tahun

20%

-

 

 

 

 

 

c.

pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku; dan 

 

 

 

 

d.

kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahu'n dengan ketentuan: 

 

 

 

 

 

|1)|tambahan 1 tahun |:|apabila penanaman modal baru pada bidang usaha yang diatur pada ayat (1) huruf a dilakukan di kawasan industri dan kawasan berikat;                                                                                       |
|2)|tambahan 1 tahun |:|apabila mempekerjakan sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut:                                                                                              |
|3)|tambahan 1 tahun |:|apabila penanaman modal baru memerlukan investasi/pengeluaran untuk infrastruktur ekonomi dan sosial di lokasi usaha paling sedikit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);                                  |
|4)|tambahan 1 tahun |:|apabila mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5% (lima persen) dari investasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; dan/atau|
|5)|tambahan 1 tahun |:|apabila menggunakan bahan baku dan/atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) sejak tahun ke 4 (empat).                                                                            |

 

 

 

 

(2a)

Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan setelah Wajib Pajak merealisasikan rencana penanaman modal paling sedikit 80% (delapan puluh persen). 

 

 

 

(3)

Menteri Keuangan menerbitkan keputusan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan setelah mempertimbangkan usulan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. 

 

 

2.

Di antara Pasal 4A dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4B, yang berbunyi sebagai berikut: 

 

 

Pasal 4B 

 

 

Bagi Wajib Pajak yang telah memiliki izin penanaman modal sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sepanjang: 

 

 

 

a.

memiliki rencana penanaman modal paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah); dan 

 

 

 

b.

belum beroperasi secara komersial pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku. 

 

 

3.

Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7 A, yang berbunyi sebagai berikut: 

 

 

Pasal 7A 

 

 

Wajib Pajak yang telah mendapatkan keputusan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=42a1aa5d08ca708ab153b9bd5429a670|**1 TAHUN 2007**]] tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=40882bebd317419cfcea3adc3dcfae6c|**62 TAHUN 2008**]] tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=42a1aa5d08ca708ab153b9bd5429a670|**1 TAHUN 2007**]] tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2a). 

 

 

4.

Lampiran I diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini. 

 

 

5.

Lampiran II diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini. 

 

 

Pasal II 

 

 

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

 

 

 

 

 

 

 

pada tanggal 22 Desember 2011 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ttd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

Diundangkan di Jakarta 

 

pada tanggal 22 Desember 2011 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA\\
REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

 

            ttd

 

 

 

AMIR SYAMSUDIN 

 

 

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 133 

 

\\
\\
\\
PENJELASAN 

\\
ATAS 

\\
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

\\
NOMOR 52 TAHUN 2011 

\\
TENTANG 

\\
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN\\
2007 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN\\
MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-\\
DAERAH TERTENTU 

 

I.

UMUM 

 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=42a1aa5d08ca708ab153b9bd5429a670|**1 TAHUN 2007**]] sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=40882bebd317419cfcea3adc3dcfae6c|**62 TAHUN 2008**]] tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu, Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu dapat memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan. Dalam rangka lebih meningkatkan kegiatan investasi langsung guna mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan percepatan pembangunan untuk bidang usaha tertentu dan/ atau daerah-daerah tertentu yang sudah dilakukan oleh Wajib Pajak, perlu melakukan perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=42a1aa5d08ca708ab153b9bd5429a670|**1 TAHUN 2007**]] sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=40882bebd317419cfcea3adc3dcfae6c|**62 TAHUN 2008**]] tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu dengan melakukan penyesuaian terhadap cakupan bidang usaha dan daerah tertentu. 

II.

PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal I 

 

 

Angka 1 

 

 

 

Pasal 2 

 

 

 

 

Cukup jelas. 

 

 

Angka 2 

 

 

 

Pasal 4B 

 

 

 

 

Cukup jelas. 

 

 

Angka 3 

 

 

 

Pasal 7A

 

 

 

 

Cukup jelas. 

 

 

Angka 4 

 

 

 

Cukup jelas. 

 

 

Angka 5 

 

 

 

Cukup jelas. 

 

Pasal II 

 

 

Cukup jelas. 

 

 

 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLlK INDONESIA NOMOR 5264