KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
SURAT EDARAN\\
NOMOR SE-06/PP/2020\\
\\
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS SURAT EDARAN KETUA PENGADILAN PAJAK NOMOR [[view.php?id=2631f2f74cfaf1f994552c0316f5e220|**SE-03/PP/2020**]] TENTANG PEDOMAN PENYESUAIAN PELAKSANAAN PERSIDANGAN DAN LAYANAN ADMINISTRASI SELAMA MASA PENCEGAHAN PENYEBARAN //CORONA VIRUS DISEASE// 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN PENGADILAN PAJAK


Yth.

1.

Para Hakim Pengadilan Pajak.

 

2.

Sekretaris/Panitera Pengadilan Pajak.

 

3.

Wakil Sekretaris/Wakil Panitera Pengadilan Pajak.

 

4.

Para Panitera Pengganti Pengadilan Pajak.

 

5.

Para Pejabat dan Pegawai Sekretariat Pengadilan Pajak.

 

6.

Para Pengguna Layanan Pengadilan Pajak.

 

 

A.

UMUM

 

Berdasarkan hasil evaluasi Pimpinan Pengadilan Pajak terhadap pelaksanaan penyesuaian persidangan dan layanan administrasi selama masa pencegahan penyebaran //Corona Virus Disease// 2019 (COVID-19) di Pengadilan Pajak dengan memperhatikan perkembangan kondisi, situasi terkini, serta tidak beroperasinya layanan Pengadilan Pajak pada tanggal 30 Mei, 31 Mei, dan 1 Juni 2020, perlu ditetapkan perubahan ketiga terhadap Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak nomor [[view.php?id=2631f2f74cfaf1f994552c0316f5e220|**SE-03/PP/2020**]] tentang Pedoman Penyesuaian Pelaksanaan Persidangan dan Layanan Administrasi selama Masa Pencegahan Penyebaran //Corona Virus Disease// 2019 (COVID-19) di Pengadilan Pajak.

 

 

 

B.

MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan sebagai penyesuaian pelaksanaan persidangan dan layanan administrasi di Pengadilan Pajak selama masa pencegahan penyebaran COVID-19.

 

 

 

C.

RUANG LINGKUP

 

Surat Edaran ini memuat kebijakan yang dilaksanakan Pengadilan Pajak dalam masa pencegahan penyebaran COVID-19 untuk menyesuaikan pelaksanaan persidangan dan layanan administrasi di Pengadilan Pajak dalam upaya pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

 

 

 

D.

DASAR HUKUM

 

1.

Undang-Undang Nomor [[view.php?id=8f14e45fceea167a5a36dedd4bea2543|**14 TAHUN 2002**]] tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

 

2.

Undang-Undang Nomor [[view.php?id=12f6de45d4efe308cfeeca3f1d0bc3af|**24 TAHUN 2007**]] tentang Penanganan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

 

3.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi //Corona Virus Disease// 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

 

4.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan //Corona Virus Disease// 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

 

5.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat //Corona Virus Disease// 2019 (COVID-19);

 

6.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Penangangan Corona Virus Disease (COVID-19);

 

7.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam rangka Pencegahan Penyebaran //Corona Virus Disease// (COVID-19);

 

8.

Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nomor 13.A tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

 

9.

Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 361 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana COVID-19 di Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.

 

10.

Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 412 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan //Corona Virus Disease// (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

 

11.

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran //Corona Virus Disease// 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;

 

12.

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;

 

13.

Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-16/MK.1/2020 tentang Penegasan Masa Pelaksanaan //Work From Home// (WFH) dan Tindak Lanjut Pencegahan //Corona Virus Disease// (COVID-19) di lingkungan Kementerian Keuangan;

 

14.

Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 187 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim clan Aparatur Peradilan dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara;

 

15.

Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor [[view.php?id=86ebc213e0f98319c2b45c900031c7c7|**SE-01/PP/2020**]] tentang Kebijakan Layanan Pengadilan Pajak Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran //Corona Virus Disease// (COVID-19) di Lingkungan Pengadilan Pajak sebagaimana diubah dengan [[view.php?id=5d7ada35204d7dd09cf8990cd0a2df2e|**SE-02/PP/2020**]];

 

16.

Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor [[view.php?id=2631f2f74cfaf1f994552c0316f5e220|**SE-03/PP/2020**]] tentang Pedoman Penyesuaian Pelaksanaan Persidangan dan Layanan Administrasi selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Pengadilan Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [[view.php?id=58081e51fc9823889ed2969c9148d248|**SE-05/PP/2020**]];

 

 

 

 

 

 

E.

KETENTUAN

 

1.

Ketentuan mengenai masa pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Pengadilan Pajak sebagaimana diatur pada Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor [[view.php?id=2631f2f74cfaf1f994552c0316f5e220|**SE-03/PP/2020**]] yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan [[view.php?id=58081e51fc9823889ed2969c9148d248|**SE-05/PP/2020**]], yang semula ditetapkan berlaku sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020, diubah menjadi ditetapkan berlaku sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020.

 

2.

Ketentuan lain dalam Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor [[view.php?id=2631f2f74cfaf1f994552c0316f5e220|**SE-03/PP/2020**]] tentang Pedoman Penyesuaian Pelaksanaan Persidangan dan Layanan Administrasi selama Masa Pencegahan Penyebaran //Corona Virus Disease// 2019 (COVID-19) di Pengadilan Pajak dinyatakan tetap berlaku.

 

 

 

F.

PENUTUP

 

1.

Pelaksanaan Surat Edaran ini akan dievaluasi secara berkala sesuai dengan arahan atau kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah terkait dengan penanganan //Corona Virus Disease// 2019 (COVID-19).

 

2.

Dalam hal diperlukan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Surat Edaran ini akan ditetapkan tersendiri oleh Ketua Pengadilan Pajak.

 

3.

Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 

 

 

Demikian Surat Edaran ini diterbitkan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 

 

 

| | |Ditetapkan di Jakarta\\ pada tanggal 4 Mei 2020                        |
| | |KETUA PENGADILAN PAJAK, \\ \\ ttd\\ \\ TRI HIDAYAT WAHYUDI, S.H., M.H. |
| | |                                                                       |