KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                      24 Juli 2001 

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                         NOMOR S - 920/PJ.51/2001

                             TENTANG

                        PPN TERHADAP SAPI BIBIT

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
 
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor xxxxxx tanggal 14 Juni 2001 hal PPN terhadap sapi Bibit Bakalan, 
dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1.      Dengan menunjuk surat kami Nomor S-663/PJ.51/2001 tanggal 23 Mei 2001 hal PPN terhadap sapi 
    potong dan daging yang ditujukan kepada Asosiasi Produsen Daging dan Feedlot Indonesia (APFINDO),
    Saudara menyampaikan tanggapan yang intinya sebagai berikut :     
        a.      Bahwa berdasarkan KepMen No. 208/Kpts/Ot.210/4/2001 bibit ternak adalah yang memenuhi 
        persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan dan atau untuk produksi.     
        b.      Bahwa ternak bakalan impor dikategorikan sebagai ternak bibit mengingat ternak tersebut 
        masih perlu dipelihara atau melalui proses budidaya untuk meningkatkan produktivitasnya dan 
        tidak langsung dipotong.     
        c.      Dengan mengacu ketentuan pada huruf a dan b, Saudara beranggapan bahwa sapi bibit 
        bakalan impor (bibit sapi penggemukan) yang selanjutnya akan digemukkan untuk kemudian 
        dipotong adalah ternak bibit yang termasuk dalam pengertian Barang Kena Pajak Tertentu 
        Yang Bersifat Strategis Yang Atas Impor Dan Atau Penyerahannya Dibebaskan Dari 
        Pengenaan PPN sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 TAHUN 2001 
        dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001.

2.      Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 TAHUN 2001 tanggal 22 Maret 2001 jo. Keputusan Menteri 
    Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001 tanggal 2 April 2001 diatur antara lain bahwa :     
        a.      Atas impor dan atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa 
        bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, 
        atau perikanan dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.     
        b.      Barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang :     
                1.  pertanian, perkebunan, dan kehutanan;  
        2.  peternakan, perburuan atau penangkapan, maupun penangkaran; atau  
        3.  perikanan baik dari penangkapan atau budidaya.

3.      Berdasarkan Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 135/KMK.05/1997 tanggal 31 Maret 1997, 
    yang dimaksud dengan bibit dan benih adalah segala jenis tumbuhan atau hewan yang nyata-nyata 
    untuk dikembangbiakkan lebih lanjut dalam rangka pengembangan bidang pertanian, perkebunan, 
    kehutanan, peternakan, dan perikanan.

4.      Berdasarkan butir 2 dan butir 3 serta memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1 dengan ini 
    ditegaskan sebagai berikut :
        a.      Atas impor dan atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa 
        bibit ternak dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. 
        b.      Bibit sapi ternak yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah bibit sapi 
        ternak yang nyata-nyata untuk dikembangbiakkan lebih lanjut dalam rangka pengembangan 
        bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan tidak termasuk sapi 
        bibit bakalan yang akan digemukkan untuk kemudian dipotong.     

Demikian agar Saudara maklum. 




Direktur Jenderal 

ttd.

Hadi Poernomo 
NIP. 060027375 


Tembusan : 
1.      Menteri Keuangan; 
2.      Menteri Pertanian; 
3.      Direktur Jenderal Bea dan Cukai; 
4.      Direktur PPN dan PTLL; 
5.      Direktur Peraturan Perpajakan; 
6.      Kepala Kantor Wilayah IV Direktur Jenderal Bea dan Cukai; 
7.      Ketua APFINDO.
</code>