KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                   12 Maret 2003

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                           NOMOR S - 52/PJ.7/2003

                            TENTANG

                  PENEGASAN TENTANG LAPORAN KEGIATAN PEMERIKSAAN 
            DALAM RANGKA TIM OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai pengisian Laporan Kegiatan Pemeriksaan pada lampiran 
7 a dan 7 b surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-14/PJ.7/2002 tanggal 30 Januari 2003, dengan ini 
ditegaskan sebagai berikut:

1.  Untuk pelaporan bulanan sampai dengan bulan Juni 2003, yang dimaksud dengan WP Besar dan WP 
    Menengah adalah Wajib Pajak dalam Daftar Persediaan Kriteria Seleksi dengan kode B untuk Wajib 
    Pajak Besar dan M untuk Wajib Pajak Menengah. Pemeriksaan yang dilakukan diluar daftar persediaan 
    Wajib Pajak Kriteria Seleksi dikategorikan sebagai Wajib Pajak Kecil.

2.  Untuk mempermudah penentuan status Wajib Pajak dalam pelaksanaan pelaporan, maka:
    -   apabila UP3 yang melaksanakan pemeriksaan kriteria seleksi adalah KPP maka status semua 
        Wajib Pajak yang diperiksa adalah Wajib Pajak Menengah;
    -   apabila dilakukan pemeriksaan lengkap maka Kepala Kantor Wilayah harus segera 
        menginformasikan status (B atau M) Wajib Pajak Kriteria Seleksi yang sedang diperiksa ke 
        masing-masing UP3 yang ditunjuk.

3.  Pengisian status Wajib Pajak berdasarkan KLU sektor dapat dilakukan berdasarkan digit pertama kode 
    KLU dalam daftar persediaan Wajib Pajak Kriteria Seleksi atau berdasarkan digit pertama KLU dalam 
    SPT Wajib Pajak untuk pemeriksaan lainnya diluar pemeriksaan kriteria seleksi.

4.  Untuk mendukung pelaporan diatas maka dalam menentukan UP3 berdasarkan daftar persediaan 
    Wajib Pajak Kriteria Seleksi Triwulan IV yang diterbitkan pada tanggal 28 Februari 2003, diminta agar 
    Saudara langsung mencantumkan kode B atau M dan kode KLU dalam surat penugasan pemeriksaan.

5.  Mengingat sampai dengan tanggal 10 Maret 2003 ada beberapa Kantor Wilayah yang belum 
    mengirimkan laporan rutin Program Optimalisasi Penerimaan Pajak baik untuk ekstensifikasi, 
    pemeriksaan maupun penagihan, diminta kerjasama Saudara untuk mengkoordinir setiap UP3 
    diwilayahnya agar segera menyusun laporan dimaksud untuk kemudian dikirimkan ke Direktorat P4 
    sesuai waktu yang telah ditentukan. Laporan rutin untuk bulan Januari dan Februari yang belum 
    dikirimkan ke Direktorat P4 harus disampaikan selambat-lambatnya tanggal 10 April 2003.

Demikian untuk dimaklumi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.




DIREKTUR,

ttd

GUNADI
</code>