KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                               15 Februari 1995

                      SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                           NOMOR SE - 06/PJ.52/1995

                        TENTANG

           PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEDAGANG ECERAN (SERI PPN 5 - 95)

                           DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 TAHUN 1994 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 
8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 TAHUN 1994, Keputusan Menteri Keuangan 
Nomor: 642/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor:
648/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994, dengan ini diberikan petunjuk pengenaan PPN atas Pedagang
Eceran sebagai berikut :

1.  Pengertian Pedagang Eceran dan penghitungan PPN yang harus disetor.
    1.1 Berdasarkan Pasal 1 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 50 TAHUN 1994, yang dimaksud
        dengan Pedagang Eceran adalah Pengusaha yang dalam lingkungan perusahaan atau
        pekerjaannya melakukan usaha perdagangan dengan cara sebagai berikut :
        a.  tidak bertindak sebagai penyalur kepada Pedagang lainnya
        b.  menyerahkan Barang Kena Pajak melalui suatu tempat penjualan eceran seperti 
            toko, kios atau dengan cara penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen 
            akhir atau dari rumah ke rumah;
        c.  menyediakan Barang Kena Pajak yang diserahkan ditempat penjualan secara eceran 
            tersebut;
        d.  melakukan transaksi jual beli secara spontan tanpa didahului dengan penawaran
            tertulis, pemesanan, kontrak atau lelang, dan pada umumnya bersifat tunai serta 
            pembeli pada umumnya datang ke tempat penjualan tersebut langsung membawa 
            sendiri Barang Kena Pajak yang dibelinya.

    1.2 Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) huruf a Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 648/KMK.04/1994 
        tanggal 29 Desember 1994, Pengusaha yang selama satu tahun buku hanya melakukan 
        penyerahan Barang Kena Pajak dengan nilai tidak lebih dari Rp. 240.000.000,- (dua ratus 
        empat puluh juta rupiah) adalah Pengusaha Kecil. 

        Demikian pula, berdasarkan Pasal 1 ayat (2) huruf a Keputusan Menteri Keuangan Nomor:
        648/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994, Pengusaha yang selama satu tahun buku
        melakukan penyerahan campuran antara Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak dengan 
        nilai tidak lebih dari Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), dan lebih dari 50% 
        dari nilai penyerahan tersebut berasal dari penyerahan Barang Kena Pajak,adalah Pengusaha 
        Kecil juga.

    1.3 Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran dengan demikian adalah Pengusaha yang memenuhi 
        persyaratan sebagai berikut :
        a.  melakukan kegiatan yang memenuhi kriteria pada butir 1.1, dan

        b.  berdasarkan data tahun buku sebelumnya, atau dihitung sejak awal tahun buku
            berjalan sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku yang sama, melakukan 
            penyerahan Barang Kena Pajak dengan nilai lebih dari Rp 240.000.000,-(dua ratus 
            empat puluh juta rupiah), atau, dalam hal penyerahan yang dilakukan oleh 
            Pengusaha tersebut adalah penyerahan campuran antara Barang Kena Pajak dan Jasa 
            Kena Pajak, maka harus memenuhi 2 (dua) persyaratan sekaligus, yaitu pertama, 
            nilai penyerahan campuran melebihi Rp 240.000.000,- dan kedua, lebih dari 50% dari 
            nilai penyerahan tersebut berasal dari penyerahan Barang Kena Pajak.

            Perlu ditegaskan bahwa Pengusaha yang melakukan penyerahan campuran dan
            menjadi PKP karena lebih dari 50% dari seluruh nilai penyerahannya berasal dari 
            penyerahan Jasa Kena Pajak, bukanlah Pedagang Eceran dalam pengertian Surat 
            Edaran ini.

    1.4 PPN yang harus dibayar ke Kas Negara oleh Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran 
        ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari seluruh nilai penyerahan barang dagangan, dan
        jumlah tersebut merupakan hasil penghitungan antara Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan, 
        sehingga Pajak Masukan yang telah dibayar atas pembelian Barang Kena Pajak atau 
        perolehan Jasa Kena Pajak yang berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya tidak 
        dapat dikreditkan lagi, kecuali bila Pedagang Eceran tersebut memilih menghitung PPN yang 
        harus dibayar sesuai dengan ketentuan umum penghitungan PPN. 

        Pengertian penyerahan barang dagangan dimaksudkan meliputi penyerahan Barang Kena
        Pajak, bukan Barang Kena Pajak, Jasa Kena Pajak dan bukan Jasa Kena Pajak.

    1.5 Dalam hal Pedagang Eceran yang memenuhi kriteria tersebut pada butir 1.3. menyerahkan
        barang maupun jasa yang lebih dari 50% dari seluruh nilai peredarannya merupakan 
        penyerahan Barang Kena Pajak, maka terhadap Pedagang Eceran tersebut masih 
        diberlakukan ketentuan pada butir 1.4.

    1.6 Pedagang Eceran yang memenuhi kriteria tersebut pada butir 1.3 tetap berhak memungut
        PPN dengan tarif 10% dari penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.

    1.7 Ketentuan tersebut pada butir 1.4., 1.5. dan 1.6 berlaku juga bagi Pedagang Eceran yang pada 
        tanggal 1 Januari 1995 memenuhi kriteria sebagai Pedagang Eceran Besar berdasarkan 
        peraturan perundang-undangan PPN yang lama.

    1.8 Ketentuan tersebut pada butir 1.4., 1.5. dan 1.6 tetap diberlakukan meskipun berdasarkan
        ketentuan perundang-undangan PPh, Pedagang Eceran tersebut memilih dikenakan PPh
        dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto.

    1.9 Dalam hal PKP Kantor Pusat Pedagang Eceran memberitahu bahwa dalam menghitung 
        pajaknya tidak memilih Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak, maka keputusan tersebut 
        berlaku juga bagi seluruh PKP Cabang dan/atau tempat usahanya. PKP Cabang dan/atau 
        tempat usaha wajib memberitahukan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat dengan dilampiri 
        photo copy tanda terima pemberitahuan tidak memilih Nilai lain dari PKP Kantor Pusat 
        Pedagang Eceran tersebut.

2.  Pengukuhan Pedagang Eceran menjadi Pengusaha Kena Pajak
    Dalam rangka pengukuhan Pedagang Eceran menjadi Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diberikan 
    petunjuk sebagai berikut :
    2.1 Pedagang Eceran yang dalam suatu tahun buku memenuhi kriteria tersebut pada butir 1.3. 
        wajib melaporkan usahanya kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat untuk dikukuhkan 
        menjadi PKP dan kepadanya diberikan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selambat-
        lambatnya pada akhir bulan berikutnya setelah bulan dilampauinya batas nilai peredaran 
        Barang Kena Pajak tersebut. Petunjuk selanjutnya ada pada butir 2 Surat Edaran Seri PPN 
        4 - 95.

    2.2 Sesuai data SPT PPh terakhir atau keterangan lain, terhadap Wajib Pajak yang melakukan 
        kegiatan usaha sebagai Pedagang Eceran, yang jumlah peredaran bruto Barang Kena 
        Pajaknya dalam satu tahun buku melebihi Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta 
        rupiah) diambil langkah-langkah sebagai berikut :
        2.2.1   Mengirimkan formulir pendaftaran sebagai PKP (formulir KP.PDIP 4.1 atau 
            KP.PDIP 4.2) yang harus diisi, ditandatangani dan dikembalikan dalam jangka waktu 
            7 (tujuh) hari sejak diterimanya formulir tersebut.

        2.2.2   Pedagang Eceran yang telah mengisi, menanda-tangani, dan mengembalikan formulir 
            pendaftaran dalam jangka waktu tersebut pada butir 2.2.1, agar langsung 
            dikukuhkan, sedangkan terhadap Pedagang Eceran yang tidak mengembalikan 
            formulir pendaftaran dalam jangka waktu tersebut, agar dilakukan pengukuhan 
            secara jabatan, kecuali jika Kepala KPP yang bersangkutan memandang perlu untuk 
            dilakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan sebelum Pedagang Eceran tersebut 
            dikukuhkan.

        2.2.3   Pengukuhan Pedagang Eceran menjadi PKP sebagaimana dimaksud dalam butir 2.2.1 
            dan 2.2.2 harus sudah diselesaikan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Maret 1995.

    2.3 Terhadap Pedagang Eceran yang telah dikukuhkan sebelum tanggal 1 Januari 1995 karena 
        memenuhi kriteria sebagai Pedagang Eceran Besar berdasarkan peraturan perundang-
        undangan PPN lama, tidak perlu dilakukan pengukuhan ulang atau pembaharuan pengukuhan.
 
3.  Kebijaksanaan dalam masa peralihan bagi Pedagang Eceran selain Pedagang Eceran yang 
    berdasarkan peraturan perundang-undangan PPN lama memenuhi kriteria sebagai Pedagang Eceran 
    Besar pada tanggal 1 Januari 1995.
    Untuk mempermudah pelaksanaan pengenaan PPN atas Pedagang Eceran selain Pedagang Eceran 
    Besar dalam masa peralihan, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut :
    3.1 Pedagang Eceran yang belum dikukuhkan sebagai PKP oleh KPP setempat tetapi telah 
        melaksanakan pemungutan PPN sejak 1 Januari 1995 tetap harus menyetor PPN yang telah 
        dipungut tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    3.2 Pedagang Eceran yang belum melaksanakan pemungutan PPN sejak tanggal 1 Januari 1995 
        sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pengukuhan berdasarkan Surat Edaran ini, 
        hanya berkewajiban memungut dan menyetor PPN terhitung sejak tanggal sebagaimana 
        tersebut dalam Surat Keputusan Pengukuhan, baik pengukuhan tersebut secara jabatan 
        maupun atas permohonan Pengusaha.

    3.3 Pedagang Eceran yang sebelum tanggal penerbitan Surat Edaran ini telah dikukuhkan secara 
        jabatan menjadi PKP oleh KPP setempat akan tetapi terbukti tidak melaksanakan pemungutan 
        PPN sejak tanggal 1 Januari 1995 sampai dengan tanggal penerbitan Surat Edaran ini, hanya 
        berkewajiban menyetor PPN terhitung sejak Masa Pajak berikutnya setelah Masa Pajak 
        terbitnya Surat Edaran ini.

    3.4 Pedagang Eceran yang sebelum tanggal penerbitan Surat Edaran ini telah dikukuhkan atas 
        permohonan sendiri, dianggap telah melakukan pemungutan PPN sejak diterbitkannya Surat 
        Keputusan Pengukuhan, sehingga harus menyetor PPN terhitung sejak dikukuhkan sebagai 
        PKP.

Demikian untuk dimaklumi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung-jawab.




DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

FUAD BAWAZIER
</code>