KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
{{/500200/admin/user_images/images/LOGO-djp.png}}

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

 

Yth.

 

1. Sesditjen, Direktur dan Tenaga PengkajiPara Direktur dan Tenaga Pengkaji;\\
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;\\
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak;\\
4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan;\\
5. Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak;\\
6. Kepala KP4 dan KP2KP\\
di seluruh  Indonesia

 

 

 

SURATEDARAN

NOMOR SE-58/PJ/2008

TENTANG

PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR\\
PER-40/PJ/2008 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL\\
PAJAK NOMOR [[view.php?id=3d97f1b344219f59ac743f43681a5190|**PER-173/PJ/2007**]] TENTANG SISTEM, BENTUK, JENIS, DAN KODE\\
LAPORAN RUTIN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

 

 

 

 

 

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-  /PJ/2007 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=3d97f1b344219f59ac743f43681a5190|**PER-173/PJ/2007**]] tentang Sistem, Bentuk, Jenis, dan Kode Laporan Rutin di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1.

Laporan Rutin adalah sajian hasil suatu proses pencatatan/pengolahan yang berisi uraian tentang keadaan atau peristiwa dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan dengan sistem, bentuk, isi dan kode sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut di atas.

 

 

 

 

 

2.

Dalam pembuatan laporan rutin agar memperhatikan sistem, bentuk, jenis, kode laporan dan petunjuk pengisiannya serta memperhatikan aliran dokumen, periodisasi dan jatuh tempo penyampaian laporan sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

 

 

 

3.

Pada perubahan/evaluasi kembali laporan rutin ini, jumlah laporan rutin telah disederhanakan dari sebelumnya 77 laporan menjadi 64 laporan.

 

 

4.

Tujuan dari perubahan/evaluasi kembali laporan rutin adalah :

 

a.

Jumlah Laporan Rutin semakin berkurang dan selalu update.

 

b.

Semakin banyak data dan informasi yang diperlukan oleh Unit Eselon II terkait, tersedia di Sistem Informasi dan/atau Aplikasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak.

 

c.

Laporan Rutin pada Direktorat Jenderal Pajak menjadi lebih terkontrol, mudah diakses, efisien dan tidak membebani Unit Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

 

d.

Laporan Rutin dapat dikirim dalam bentuk softcopy melalui media intranet atau sistem informasi dan/atau aplikasi perpajakan Direktorat Jenderal Pajak.

 

 

 

5.

Unit Eselon II dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak agar tidak meminta laporan rutin diluar laporan rutin yang telah ditetapkan dalam PER-173 dan perubahannya Jika Unit Eselon II terkait membutuhkan laporan rutin baru agar meminta persetujuan Direktorat Transformasi Proses Bisnis.

 

 

 

 

6.

Dalam hal pembuatan Laporan yang tidak rutin harus ditentukan batas waktunya.

 

 

7.

Unit Eselon II dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagai pengguna Laporan Rutin agar selalu mengkaji efektifitas dan urgensi dari Laporan Rutin yang terkait dengan unitnya, jika sudah tidak diperlukan lagi agar diusulkan untuk dihapus. Usul penghapusan Laporan Rutin agar disampaikan dan melalui persetujuan dari Direktur Transformasi Proses Bisnis.

 

 

8.

Unit Vertikal sebagai pembuat laporan rutin agar men-download Daftar Laporan Rutin ter-update di website Direktorat Transformasi Proses Bisnis.

 

 

 

 

 

 

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta\\
Pada tanggal 6 Oktober 2008\\
Direktur Jenderal,\\
\\
ttd.\\
\\
Darmin Nasution\\
NIP 130605098