KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                       KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                          NOMOR KEP - 350/PJ./2001

                              TENTANG

                    PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS UANG PESANGON YANG DIALIHKAN 
                     KEPADA PENGELOLA DANA PESANGON TENAGA KERJA

                         DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

a.  bahwa terdapat uang pesangon yang dibayarkan oleh pemberi kerja tidak secara langsung kepada 
    karyawan namun dialihkan kepada pengelola dana pesangon tenaga kerja;
b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
    Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Perlakuan Perpajakan Atas Uang Pesangon Yang Dialihkan 
    Kepada Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja;

Mengingat :

1.  Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
    Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
    Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 TAHUN 2000 
    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
    Indonesia Nomor 3984);
2.  Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik 
    Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) 
    sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000 (Lembaran Negara 
    Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
    3985);
3.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 149 TAHUN 2000 tentang Pemotongan Pajak 
    Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Dan Tunjangan 
    Hari Tua atau Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000   Nomor 266, 
    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4067);
4.  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KMK.03/2001 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 
    21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, dan Tunjangan Hari Tua atau 
    Jaminan Hari Tua;

                          MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS UANG PESANGON YANG 
DIALIHKAN KEPADA PENGELOLA DANA PESANGON TENAGA KERJA.


                        Pasal 1

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud dengan :
a.  Uang Pesangon adalah penghasilan yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada karyawan dengan 
    nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan
    hubungan kerja, termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang ganti kerugian;
b.  Pengelola dana pesangon tenaga kerja termasuk dalam pengertian badan sebagaimana dimaksud 
    dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
    Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 TAHUN 2000 yang 
    ditunjuk oleh pemberi kerja untuk mengelola uang pesangon yang selanjutnya membayarkan uang 
    pesangon tersebut kepada karyawan dari pemberi kerja yang bersangkutan pada saat berakhirnya 
    masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja.


                        Pasal 2

Penghasilan berupa uang pesangon dipotong PPh Pasal 21 yang bersifat final dengan tarif pemotongan sebagai 
berikut:
a.  uang pesangon di atas Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan 
    Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebesar 5% (lima persen);
b.  uang pesangon di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,00 
    (seratus juta rupiah) sebesar 10% (sepuluh persen);
c.  uang pesangon di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,00 
    (dua ratus juta rupiah) sebesar 15% (lima belas persen);
d.  uang pesangon di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebesar 25% (dua puluh lima 
    persen);
e.  sedangkan uang pesangon sampai dengan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dikecualikan 
    dari pemotongan pajak.


                        Pasal 3

(1) Pada saat tanggung jawab pembayaran uang pesangon dialihkan kepada pengelola dana pesangon
    tenaga kerja melalui pembayaran uang pesangon secara sekaligus, karyawan dianggap telah 
    menerima hak atas manfaat uang pesangon sehingga pemberi kerja wajib melakukan pemotongan 
    PPh Pasal 21 sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2.

(2) Bunga atas tabungan uang pesangon merupakan hak karyawan yang akan diberikan oleh pengelola 
    dana pesangon tenaga kerja pada saat berakhirnya masa kerja atau terjadinya PHK yang terlebih 
    dahulu dipotong PPh sebesar 20% dari jumlah bruto, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) 
    Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir 
    dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000.

(3) Pada saat pengelola dana pesangon tenaga kerja membayar uang pesangon kepada karyawan, tidak 
    dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 karena PPh Pasal 21-nya telah dibayar pada saat pengalihan uang 
    pesangon dari pemberi kerja kepada badan pengelola dana pesangon tenaga kerja.


                        Pasal 4

(1) Pada saat tanggung jawab pembayaran uang pesangon dialihkan kepada pengelola dana pesangon 
    tenaga kerja melalui pembayaran uang pesangon secara bertahap, pemberi kerja tidak melakukan 
    pemotongan PPh Pasal 21 atas pembentukan uang pesangon tersebut.

(2) Pada saat pengelola dana pesangon tenaga kerja membayar uang pesangon kepada karyawan, 
    pengelola dana pesangon tenaga kerja wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana 
    ketentuan dalam Pasal 2.

(3) Bunga atas tabungan uang pesangon merupakan hak karyawan yang harus diberikan oleh pengelola 
    dana pesangon tenaga kerja bersamaan dengan pembayaran uang pesangon kepada karyawan yang 
    bersangkutan yang terlebih dahulu dipotong PPh sebesar 20% dari jumlah bruto, sebagaimana diatur 
    dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana 
    telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000.


                        Pasal 5

Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 14 Mei 2001
DIREKTUR JENDERAL,

ttd

HADI POERNOMO
</code>