KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
{{http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2008/249~PMK.03~2008Per_files/image002.jpg?82x87}}

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA\\
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK


KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA\\
\\
NOMOR 371/KMK.03/2003

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR [[view.php?id=950a4152c2b4aa3ad78bdd6b366cc179|**155/KMK.03/2001**]]\\
      TENTANG PELAKSANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBEBASKAN ATAS IMPOR\\
      DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS

 

 

 

 

 

 

 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

 

 

 

 

 

 

 

 

Menimbang

:

bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=dc36f18a9a0a776671d4879cae69b551|**46 TAHUN 2003**]] tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=44f683a84163b3523afe57c2e008bc8c|**12 TAHUN 2001**]] Tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=950a4152c2b4aa3ad78bdd6b366cc179|**155/KMK.03/2001**]] tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan atas Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis;

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengingat

:

1.

Undang-undang Nomor [[view.php?id=45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26|**6 TAHUN 1983**]] tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor [[view.php?id=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b|**16 TAHUN 2000**]] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

 

 

2.

Undang-undang Nomor [[view.php?id=6512bd43d9caa6e02c990b0a82652dca|**8 TAHUN 1983**]] tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor [[view.php?id=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3|**18 TAHUN 2000**]] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);

 

 

3.

Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=f7177163c833dff4b38fc8d2872f1ec6|**143 TAHUN 2000**]] tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor [[view.php?id=6512bd43d9caa6e02c990b0a82652dca|**8 TAHUN 1983**]] tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor [[view.php?id=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3|**18 TAHUN 2000**]] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4061) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=32bb90e8976aab5298d5da10fe66f21d|**24 TAHUN 2002**]] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4199);

 

 

4.

Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=44f683a84163b3523afe57c2e008bc8c|**12 TAHUN 2001**]] tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4083) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=dc36f18a9a0a776671d4879cae69b551|**46 TAHUN 2003**]] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4315)

 

 

5.

Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;

 

 

6.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=950a4152c2b4aa3ad78bdd6b366cc179|**155/KMK.03/2001**]] tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan Atas Impor Dan Atau Perolehan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=c058f544c737782deacefa532d9add4c|**363/KMK.03/2002**]];

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMUTUSKAN :

 

 

 

 

 

 

 

 

Menetapkan

:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR [[view.php?id=950a4152c2b4aa3ad78bdd6b366cc179|**155/KMK.03/2001**]] TENTANG PELAKSANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBEBASKAN ATAS IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS.\\
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal I

 

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=950a4152c2b4aa3ad78bdd6b366cc179|**155/KMK.03/2001**]] tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan Atas Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=c058f544c737782deacefa532d9add4c|**363/KMK.03/2002**]], diubah sebagai berikut:

 

1.

Ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 huruf a diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

Pasal 1

 

 

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

 

 

1.

Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis adalah:

 

 

 

a.

barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang;

 

 

 

b.

makanan ternak, unggas, dan ikan, dan/atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas, dan ikan;

 

 

 

c.

barang hasil pertanian yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya termasuk hasil pemrosesannya yang dilakukan dengan cara tertentu yang diserahkan oleh petani atau kelompok petani;

 

 

 

d.

bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran atau perikanan;

 

 

 

e.

dihapus;

 

 

 

f.

dihapus;

 

 

 

g.

air bersih yang dialirkan melalui pipa atau dialirkan dengan cara lain baik oleh Perusahaan Air Minum milik Pemerintah maupun Swasta; dan

 

 

 

h.

listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6600 Watt.

 

 

2.

Barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang:

 

 

 

a.

pertanian;

 

 

 

b.

perkebunan;

 

 

 

c.

kehutanan;

 

 

 

d.

peternakan;

 

 

 

e.

perburuan atau penangkapan, maupun penangkaran;

 

 

 

f.

perikanan baik dari penangkapan atau budidaya.

 

 

3.

Pemrosesan barang hasil pertanian yang dilakukan dengan cara tertentu adalah:

 

 

 

a.

direndam, dikupas, disucihamakan, dipisahkan dari kulit atau biji atau pelepah, dipecah/digiling, disayat, dibelah, dikeringkan, diperam, dicuci, dirajang, digaruk, disisir, direbus, dibekukan, dan atau dikemas dengan cara sangat sederhana untuk  tujuan melindungi barang yang bersangkutan, untuk hasil usaha dibidang pertanian atau perkebunan.

 

 

 

b.

ditebang, dipangkas cabang dan rantingnya, dikupas kulit dari batangnya dan dipotong menjadi kayu bulat atau gelondongan, untuk hasil usaha di bidang kehutanan.

 

 

 

c.

dengan cara apapun sebelum dipotong atau disembelih, untuk hasil usaha di bidang peternakan atau penangkaran.

 

 

 

d.

dengan cara apapun sebelum dikuliti, untuk hasil usaha di bidang perburuan atau penangkapan.

 

 

 

e.

didinginkan/dibekukan, digarami, dikeringkan/diasap, direbus, dan atau dikemas dengan cara sangat sederhana untuk tujuan melindungi barang yang bersangkutan,  untuk hasil usaha di bidang perikanan.

 

 

4.

Petani adalah orang yang melakukan kegiatan usaha di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perburuan atau penangkapan, penangkaran, penangkapan atau budidaya perikanan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Ketentuan dalam Pasal 2 diubah sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

Pasal 2

 

 

(1)

Mesin dan peralatan pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a adalah  yang digunakan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak, oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut.

 

 

(2)

Peralatan pabrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah peralatan yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan untuk mengoperasikan pabrik.

 

 

 

 

 

3.

Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

Pasal 4

 

 

(1)

Atas impor dan atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a, b, dan d dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

 

 

(2)

Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf c, g, dan h dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai."

 

 

 

 

 

4.

Ketentuan dalam Pasal 5 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

Pasal 5

 

 

(1)

Pengusaha Kena Pajak yang mengimpor dan/atau menerima penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a, diwajibkan mempunyai Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

 

 

(2)

Orang atau badan yang melakukan impor dan/atau menerima penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf b dan d, dan atau menerima penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf c, g, dan h tidak diwajibkan mempunyai Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

 

 

(3)

Permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan dokumen impor dan atau dokumen pembelian yang bersangkutan.

 

 

(4)

Atas permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai, Direktur Jenderal Pajak memberikan keputusan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima lengkap.

 

 

(5)

Atas impor Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak diperlukan Surat Setoran Pajak.

 

 

(6)

Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas impor Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dibubuhi cap "DIBEBASKAN SESUAI PP NOMOR [[view.php?id=44f683a84163b3523afe57c2e008bc8c|**12 TAHUN 2001**]] SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PP NOMOR [[view.php?id=dc36f18a9a0a776671d4879cae69b551|**46 TAHUN 2003**]]" oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Ketentuan dalam Pasal 6 diubah sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

Pasal 6

 

 

(1)

Orang atau badan yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, wajib melaporkan usahanya kepada Direktur Jenderal Pajak untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

 

 

(2)

Terhadap:

 

 

 

a.

petani yang semata-mata melakukan penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf c dan atau huruf d; atau

 

 

 

b.

perusahaan air minum yang semata-mata melakukan penyerahan Barang Kena Pajak  Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf g; atau

 

 

 

c.

perusahaan listrik yang semata-mata melakukan penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf  h,

 

 

        tidak diwajibkan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

 

 

(3)

Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menerbitkan Faktur Pajak dan membubuhkan cap "PPN DIBEBASKAN SESUAI PP NOMOR [[view.php?id=44f683a84163b3523afe57c2e008bc8c|**12 TAHUN 2001**]] SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PP NOMOR [[view.php?id=dc36f18a9a0a776671d4879cae69b551|**46 TAHUN 2003**]]".

 

 

 

 

 

6.

Ketentuan dalam Pasal 8 diubah sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

Pasal 8

 

 

(1)

Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan atas impor dan atau pada saat perolehan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a harus dibayar apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak impor dan/atau perolehan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis tersebut, ternyata digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtangankan kepada pihak lain, baik sebagian atau seluruhnya.

 

 

(2)

Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disetorkan ke Kas Negara dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak Barang Kena Pajak tersebut dipindahtangankan atau digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula, dengan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk selama-lamanya 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung mulai saat berakhirnya batas waktu 1 (satu) bulan tersebut di atas, sampai dengan dilakukannya penyetoran.

 

 

(3)

Kepada Pengusaha Kena Pajak yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebesar Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan untuk selama-lamanya 24 (dua puluh empat bulan), dihitung mulai saat berakhirnya batas waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

 

 

(4)

Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3), merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal II

 

1.

Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayar atau dipungut atas impor atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis berupa barang modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a yang dilakukan pada atau setelah tanggal 13 Agustus 2003 sampai dengan sebelum berlakunya Keputusan Menteri Keuangan ini, harus disetorkan ke kas negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

2.

Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayar atau dipungut sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dapat dimintakan kembali oleh importir atau pembeli sepanjang:

 

 

a.

belum dikreditkan atau dibiayakan; dan

 

 

b.

telah mengajukan permohonan pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebelum impor dan atau penyerahan dilakukan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal III

 

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2003.

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta\\
pada tanggal 21 Agustus 2003\\
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,\\
\\
ttd\\
\\
BOEDIONO