KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                            13 November 2003

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                         NOMOR S - 812/PJ.32/2003

                            TENTANG

  PERMINTAAN PENEGASAN PENGENAAN PPN ATAS PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD 
                   DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 6 Oktober 2003 hal sebagaimana tersebut pada pokok 
surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.  Dalam surat tersebut antara lain dikemukakan hal-hal sebagai berikut:
    a.  KNS. ABC mengajukan keberatan atas SKPKB PPN tanggal 31 Oktober untuk tahun pajak 
        1999 dan 2000 dengan alasan bahwa Pemeriksa mengenakan PPN Jasa luar negeri 
        berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.5/1995 tanggal 17 Maret 
        1995 atas pembayaran yang dicatat dalam pembukuan wajib pajak sebagai biaya iuran 
        internasional ke CBA sebesar Rp. 1.302.347.746. dan Rp. 3.037.446.690. sebagai 
        pembayaran royalti.

    b.  Selanjutnya menurut wajib pajak pembayaran subscription/penggantian beban biaya bersama 
        bukan pembayaran royalti atas pemakaian merek dagang atau lain-lainnya sebagaimana 
        dirumuskan dalam peraturan perpajakan, karena CBA adalah suatu perkumpulan yang 
        berdomisili di Zurich, Swiss dan anggotanya terdiri dari kantor jasa profesi akuntan publik, 
        konsultan manajemen dan pajak, dengan salah satu tujuan adalah menjamin mutu pelayanan 
        jasa para anggota sesuai dengan standar profesi tinggi.

    c.  Berdasarkan data yang disampaikan dalam Articles Of Verein antara lain disebutkan sebagai 
        berikut:
        -   Article 1.1. Name and Domicile. Averein is hereby established with domicile in Zurich, 
            Switzerland, under the name of CBA ("Verein"). The Verein consist of member that 
            are professional firm ("Member Firms"). The Member Firms are engaged in rendering 
            professional services, to extent they may lawfully be performed under Local Laws 
            ($ 7.1), in the fields of accounting, auditing, insolvency, law, management consulting, 
            taxation and related services ("Professional Services"). The Verein is governed by 
            these articles, by The Supplemental Agreement among The Member Firms    
            supplementing these Articles ("Supplemental Agreement"), and by the applicable 
            provisions of the Swiss Civil Code.

        -   Article 1.2. Purposes. The Purposes of The Verein shall be:
            a.  To further international cooperation and cohesion among the Member Firms;
            b.  To assure that their practises shall conform to professional standards of the 
                highest quality;
            c.  To advance the international and national leadership of the Member Firms in 
                rendering Professional Services; and
            d.  To perform all other functions incidental to the above purposes

        -   Article 8.1.b. Each Member firm shall contribute toward the budgeted operating 
            expenses of The Verein for each Fiskal Year in such proportion as shall be located by 
            The Board of Directors. The amount allocated to each Member Firm shall be based 
            upon aggregate revenues and such other factors, if any, as may be determined by 
            The Board of Directors an approved by The Member Firms.

        -   Article 8.4. Exclucions of Personal, antara lain disebutkan bahwa the financial 
            obligations of The Member Firms to The Verein are limited to the annual contributions 
            toward budgeted costs are determined and approved pursuant to article 8.1.

        -   Article 11 Names. The rights and duties of The Verein and The Member Firms with 
            regard to the ownership and use of the name CBA. The former name of The Verein 
            and certain other names and proprietary rights shall be as set forth in The 
            Suplemental Agreement.

    d.  Berdasarkan Licence Agreement yang merupakan bagian dari Articles of The Verein antara 
        lain disebutkan:
        -   Section 2, Grant of Licences : International Proctice Name. The Verein hereby grants 
            to the Member Firm the royalty free permission to use, in its practice of Public 
            Accountancy (as defined in the Articles of the Verein):
            a.  The name "CBA"
            b.  The names "XXX", "XXX", "XXX"
            c.  The logos deficted on schedule A attached hereto.

        -   Section 3, Grant of Licences : International Identification antara lain menyatakan The 
            Verein hereby grants to The Member Firms The royalti free permission to use, for the 
            purpose of reffereing to its membership in The Verein, the names and the logos set 
            forth in section 2 (a), (b), and (c).

    e.  Menurut penelitian pemeriksa, terdapat unsur penggunaan nama CBA sebagai merk/brand 
        oleh PKP, sehingga pembayaran biaya iuran internasional mengandung unsur pembayaran 
        royalti. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Saudara mohon penegasan apakah atas 
        pembayaran iuran internasional kepada CBA tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai.

2.  Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan jasa 
    dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang 
    Nomor 18 TAHUN 2000, antara lain mengatur:
    a.  Pasal 1 ayat (2) : Barang adalah barang berwujud yang menurut sifat dan hukumnya dapat 
        berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud.
    b.  Pasal 1 ayat (3) : Barang Kena Pajak adalah barang sebagaimana dimaksud dalam angka 2 
        yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini.
    c.  Pasal 1 ayat (10) : Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah Pabean 
        adalah setiap kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah 
        pabean karena suatu perjanjian di dalam Daerah Pabean.
    d.  Pasal 4 huruf d : Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas pemanfaatan Barang Kena Pajak 
        Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

3.  Menurut Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 568/KMK.04/2000 tentang Tata Cara 
    Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan 
    Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, Pajak 
    Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipungut oleh Orang Pribadi 
    atau Badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari 
    luar Daerah Pabean, pada saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan atau 
    Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean tersebut.

4.  Berdasarkan angka 1.2. Surat Edaran Nomor SE-08/PJ.5/1995 tentang Saat Dimulainya Pemanfaatan 
    Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, serta tentang Tata 
    Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya, Barang Kena Pajak Tidak Berwujud 
    dari luar daerah Pabean dapat berupa hak-hak seperti hak paten, hak oktroi, hak cipta, dan hak 
    menggunakan merek dagang yang dimanfaatkan oleh Orang Pribadi atau Badan, baik yang berstatus 
    sebagai Pengusaha Kena Pajak maupun yang berstatus bukan sebagai Pengusaha Kena Pajak, di 
    dalam Daerah Pabean Indonesia.

5.  Berdasarkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Konfederasi Swiss 
    mengenai Penghindaran Pajak Berganda, antara lain dinyatakan:
    a.  Pasal 12 ayat (3) : Istilah royalti sebagaimana digunakan dalam pasal ini berarti pembayaran 
        dalam bentuk apapun yang diterima sebagai balas jasa karena penggunaan atau hak untuk 
        menggunakan, hak cipta kesusastraan, karya seni atau karya ilmiah. Termasuk film-film 
        sinematografi, atau film-film atau pita-pita yang digunakan untuk siaran radio atau televisi, 
        paten, merek dagang, pola atau model, rencana, rumus atau menggunakan perlengkapan 
        industri, perniagaan atau ilmu pengetahuan, atau keterangan menyangkut pengalaman di 
        bidang industri, perniagaan atau ilmu pengetahuan atau keterangan menyangkut pengalaman 
        di bidang industri, perniagaan atau ilmu pengetahuan.

    b.  Pasal 12 ayat (6) : Jika karena alasan adanya hubungan istimewa antara pembayar royalti 
        dengan pemilik hak yang menikmati royalti itu atau antara keduanya dengan orang atau 
        badan lain. Jumlah royalti yang dibayarkan, dengan memperhatikan pemakaian, hak atau 
        keterangan lain untuk mana royalti dibayar melebihi jumlah yang seharusnya telah disepakati 
        oleh pembayar dengan pemilik hak yang menikmati royalti seandainya hubungan istimewa 
        tersebut tidak ada, maka ketentuan-ketentuan dalam pasal ini hanya berlaku bagi jumlah 
        yang disebut kemudian. Dalam hal demikian, jumlah kelebihan pembayaran tersebut akan 
        tetap dikenakan pajak sesuai dengan perundang-undangan masing-masing negara pihak 
        persetujuan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam persetujuan ini.

6.  Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta memperhatikan isi surat Saudara pada angka 1, dengan ini 
    ditegaskan bahwa mengingat penggunaan nama CBA merupakan pemanfaatan barang tidak berwujud 
    berbentuk penggunaan merek dagang, maka atas pembayaran dengan istilah iuran internasional 
    kepada pemberi hak penggunaan merek dagang terutang Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini juga 
    sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Tax Treaty maupun dalam Article Of The Verein yang 
    menyatakan bahwa pembayaran royalti dengan memperhatikan pemakaian hak, sedangkan salah 
    satu pertimbangan pembayaran iuran anggota Verein didasarkan pada aggregate revenue.

Demikian untuk dimaklumi.




A.n. DIREKTUR JENDERAL,
DIREKTUR,

ttd

SURJOTAMTOMO SOEDIRDJO
</code>