KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,


Menimbang                                  :

 

bahwa dalam rangka menyesuaikan kode jenis fasilitas yang tercantum dalam Lampiran III Keputusan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=d85b63ef0ccb114d0a3bb7b7d808028f|**190/KMK.05/2000**]] tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 dengan kode jenis fasilitas yang terdapat dalam aplikasi komputer di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, maka perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan Pabean;

 

 

 

 

Mengingat                                  :

 

1.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 3612);

2.

Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000;

3.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan Pabean sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=d85b63ef0ccb114d0a3bb7b7d808028f|**190/KMK.05/2000**]];

 

 

 

 

      MEMUTUSKAN :

 

 

Menetapkan                                 :

 

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 101/KMK.05/1997 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN.

 

 

 

 

Pasal I

Mengubah angka 19 Lampiran III Keputusan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=d85b63ef0ccb114d0a3bb7b7d808028f|**190/KMK.05/2000**]] sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini.

 

 

 

 

Pasal II

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

 

 

Ditetapkan di                             :

Jakarta

Pada tanggal                            :

27 Oktober 2000

 

 

 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

               ttd

PRIJADI PRAPTOSUHARDJO