KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
              PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
                    NOMOR PER - 75/PB/2007 

                        TENTANG

             PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA HIBAH
     STATISTICAL CAPACITY BUILDING (SCB) NOMOR TF- 057574 (STREAMLINING DATA FLOWS
             FROM REGIONS TO THE CENTER UNDER DECENTRALIZATION PROJECT)

                DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

Menimbang :

a.  bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan penyediaan ragam data statistik sektoral bagi
    kebutuhan perencanaan dan evaluasi pembangunan yang berkualitas dan relevan baik di tingkat daerah
    maupun di tingkat pusat, Pemerintah Indonesia memperoleh dana hibah Statistical Capacity Building 
    (SCB) Nomor TF-057574 (streamlining Data Flows from Regions to the Center Under Decentralization 
    Project) dari Bank Dunia untuk membiayai kegiatan tersebut di beberapa kabupaten/kota;
b.  bahwa dalam rangka pengelolaan dana hibah nomor TF-057574 diperlukan petunjuk pelaksanaan
    penyaluran dan pencairan dana hibah dimaksud;
c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
    Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan
    Dana Hibah Statistical Capacity Building (SCB) Nomor TF-057574 (Streamlining Data Flows from Regions
    to the Centre under Decentralization Project);

Mengingat :

1.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
    Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
    Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
    Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
    Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.  Peraturan Pemerintah Nomor 25 TAHUN 2001 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah 
    Nomor 42 TAHUN 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
    Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah
    yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri ( Lembaran Negara Republik Indonesia
    Tahun 2001 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4092);
5.  Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau 
    Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik
    Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597);
6.  Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
    Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran
    Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 
    72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran
    Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
7.  Keputusan Presiden Nomor 80 TAHUN 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
    Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran 
    Negara Republik Indonesia nomor 4330) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
    Nomor 85 Tahun 2006;
8.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam 
    Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
    Keuangan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi 
    Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
11. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
    Nasional/Ketua Bappenas Nomor 185/KMK.03/1995 dan Kep.031/Ket/5/1995 tentang Tata Cara
    Perencanaan Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri dalam Rangka
    Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan SKB Nomor 
    459/KMK.03/1999 dan KEP-264/KET/09/1999;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor  239/KMK.01/1996 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
    Nomor 42 TAHUN 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
    Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah
    yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri, sebagaimana telah diubah terakhir 
    dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.04/2000;
13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan
    Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;


                           MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN 
PENCAIRAN DANA HIBAH STATISTICAL CAPACITY BUILDING (SCB) NOMOR TF-057574 (STREAMLINING DATA 
FLOWS FROM REGIONS TO THE CENTER UNDER DECENTRALIZATION PROJECT).


                        BAB I
                       KETENTUAN UMUM

                        Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang dimaksud dengan :
1.  Hibah Statistical Capacity Building (SCB) Nomor TF-057574 (Streamlining Data Flows from Regions to
    the Center Under Decentralization Project) adalah bantuan Bank Dunia kepada Pemerintah Indonesia
    untuk membiayai kegiatan uji coba peningkatan kulitas dan penyediaan ragam dana statistik sektoral
    bagi kebutuhan perencanaan dan evaluasi pembangunan yang berkualitas dan relevan di beberapa 
    kabupaten/kota.
2.  Executing Agency adalah Kementerian Negara/Lembaga yang menjadi penaggung jawab secara
    keseluruhan pelaksanaan kegiatan.
3.  Initial Deposit adalah dana atau uang muka (advance) yang dapat ditarik setelah Naskah Perjanjian
    Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (NPPHLN) dinyatakan efektif.
4.  Withdrawal Application adalah dokumen yang digunakan untuk melakukan penarikan Initial Deposit 
    dana pinjaman/hibah, pengisian kembali Rekening Khusus, dan/atau penarikan untuk penggantian atas
    pengeluaran-pengeluaran yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Pemerintah.
5.  Closing Date adalah batas akhir waktu untuk penarikan dana pinjaman/hibah luar negeri melalui 
    penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 
    (KPPN).
6.  No Objection Letter, yang selanjutnya disebut NOL adalah persetujuan dari pemberi pinjaman/hibah
    atas suatu kontrak dengan jumlah batasan tertentu atau tanpa batasan nilai berdasarkan jenis 
    pekerjaan yang sudah ditandatangani.
7.  Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan
    anggaran yang disusun oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran dan disahkan oleh
    Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
8.  Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut PA/Kuasa PA adalah Menteri/
    Pimpinan Lembaga atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada 
    Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
9.  Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disebut KPPN adalah instanti vertical
    Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada
    Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
10. Rekening Kas Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri 
    Keuangan selaku Bendahara Umum Negara atau Pejabat yang ditunjuk untuk menampung seluruh 
    penerimaan negara dan/atau membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank/Sentral Giro yang
    ditunjuk.
11. Rekening khusus (Spesial Account) adalah rekening pemerintah yang berada di Bank Indonesia atau
    Bank Pemerintah lainnya yang ditunjuk Menteri Keuangan yang dibuka untuk menampung dana PPHLN
    yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan pembangunan.
12. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/
    Kuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA.
13. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan 
    oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanakan pengeluaran atas beban APBN
    berdasarkan SPM.
14. Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut UP adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang 
    bersifat daur ulang (revolving), diberikan kepada Bendaha Pengeluaran hanya untuk membiayai
    kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
15. Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut TUP adalah uang yang diberikan kepada Satker
    untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan.


                        Pasal 2

Spesifikasi hibah sebagai berikut :
a.  Nomor Hibah         : TF-057574
b.  Nomor Register          : 70692601
c.  Tanggal Penandatanganan : 12 Desember 2006
d.  Closing Date            : 31 Agustus 2010
e.  Jumlah Hibah            : USD 274.750
f.  Jumlah Initial Deposit      : USD 50.000
g.  Nomor Rekening Khusus       : 602.115411
h.  Executing Agency        : Badan Pusat Statistik


                        BAB II
                     PEMBEBANAN DAN PEMBAYARAN

                        Pasal 3

(1) Tata cara pembayaran dana menggunakan mekanisme Rekening Khusus.
(2) Pembayaran dibebankan pada Rekening Khusus Nomor 602.115411 pada Kantor Pusat Bank Indonesia
    di Jakarta.
(3) Pembebanan dan pembayaran dilakukan secara proporsional sesuai dengan kategori dan persentase
    hibah Statistical Capacity Building (SCB) Nomor TF-057574 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
    Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.


                        BAB III
                        PENCAIRAN DANA

                        Pasal 4

(1) Pencairan dana dilaksanakan melalui penerbitan SP2D oleh KPPN atas dasar SPM yang diajukan oleh
    PA/Kuasa PA berdasarkan DIPA (sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
    SE-77/PB/2005 tentang Tata Cara Penerbitan SP2D Rekening Khusus pada KPPN).
(2) Dalam pelaksanaan pembayaran dengan UP/TUP, SP2D tidak dibebankan pada Rekening Khusus 
    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tetapi dibebankan pada Rekening Kas Negara.
(3) Pertanggungjawaban atas UP/TUP dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(4) Untuk keperluan pembayaran kontrak-kontrak valuta asing tidak diperkenankan merupiahkan tagihan 
    valuta asing (sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-43/A/61/0392 tentang
    Pembayaran Mata Uang Asing/Valuta Asing (Valas) atas Beban Rekening Khusus juncto Surat Edaran
    Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-32/A/63/0295 tentang Pembayaran Mata Uang Asing/Valuta
    Asing (Valas) dan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-130/A/1989 tentang Petunjuk
    Tata Cara Penyaluran Pembiayaan Training dalam Rangka Bantuan Luar Negeri melalui Rekening 
    Khusus).
(5) Pengajuan dokumen untuk pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada
    KPPN Khusus Jakarta VI.
(6) Pembayaran terhadap kontrak-kontrak yang mempersyaratkan NOL, dapat dilaksanakan apabila SPM 
    yang diajukan dilampiri copy NOL dimaksud sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran
    Nomor SE-104/A/2000 tentang Penggantian Format NOL for Disbursement (Form 3B) Bantuan IBRD 
    menjadi FORM 384 P (Untuk pekerjaan Kategori Goods and Works) dan Form 384 C (untuk Pekerjaan
    Kategori Consultant) atas kontrak yang bersangkutan NOL dari Bank Dunia merupakan NOL terhadap
    kontrak yang telah ditetapkan/ ditandatangani (final/signed contract).
(7) Berita Acara Pembayaran (BAP) yang dilampirkan pada pengajuan SPM-LS harus sesuai dengan Surat
    Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-84/A/71/0696 tentang Penulisan Nilai Kontrak dan Berita
    Acara Pembayaran (BAP) untuk Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Dana Pinjaman/Hibah Luar
    Negeri.
(8) Rekapitulasi Pengeluaran per Kategori sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor
    SE-20/A/61/0291 tentang Laporan Penerbitan SPM DANA Pinjaman IBRD.
(9) Pada SPM harus dicantumkan nomor hibah, nomor register, kode kategori, porsi pembiayaan
    sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, nilai, nomor
    dan tanggal kontrak termasuk addendum, nomor dan tanggal BAP, serta tanggal NOL (apabila 
    dipersyaratkan).


                        BAB IV
                    PENGISIAN KEMBALI DANA REKENING KHUSUS

                        Pasal 5

(1) Pengisian kembali dana Rekening Khusus dilakukan dengan mekanisme penyampaian Withdrawal
    Application oleh Executing Agency melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat 
    Pengelolaan Kas Negara kepada Bank Dunia.
(2) Berdasarkan saldo Rekening Koran Bank Indonesia, apabila ketersediaan dana Rekening Khusus tidak
    mencukupi kebutuhan pembiayaan kegiatan, maka Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat
    menerbitkan Surat Perintah Penghentian Pembayaran Sementara kepada KPPN bersangkutan.
(3) Pembayaran kembali atas penghentian pembayaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
    dapat dilaksanakan setelah KPPN menerima surat pemberitahuan dari Direktorat Jenderal 
    Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara.


                        BAB V
                PELAPORAN DAN PENGIRIMAN DOKUMEN

                        Pasal 6

(1) Untuk keperluan pelaporan, KPPN mengirimkan copy SP2D berikut dokumen pendukungnya.
(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikirimkan setiap hari Senin yang diterbitkan pada
    minggu sebelumnya dan dialamatkan kepada :
    Direktorat Pengelolaan Kas Negara
    Subdirektorat Dana Pinajaman dan Hibah
    Gedung Perbendaharaan I Lantai IV
    Jl. Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta 10710


                        BAB VI
                    KETENTUAN LAIN-LAIN
                    
                        Pasal 7

(1) KPPN, PPnBM, dan PPh yang terutang untuk porsi Hibah Luar Negeri dilaksanakan sesuai dengan 
    peraturana perundang-undangan.
(2) Pengesahan Faktur Pajak dan SSP dilaksanakan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.


                        BAB VII
                     KETENTUAN PENUTUP

                        Pasal 8

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Nopember 2007
DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

HERRY PURNOMO
NIP 060046544
</code>