KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                      5 April 2000

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                         NOMOR S - 456/PJ.52/2000

                             TENTANG

      PERMOHONAN PEMBEBASAN PAJAK ATAS HIBAH DARI PEMERINTAH KOTA BRAUNSCHWEIG 
                       KEPADA PEMERINTAH KOTA BANDUNG

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXXXX tanggal 28 Pebruari 2000 perihal tersebut pada pokok surat, 
dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut :

1.  Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa :
    1.1.    Sehubungan dengan peningkatan kerjasama antara kedua kota, Pemerintah Kota Braunschweig 
        memberikan bantuan berupa hibah kepada Pemerintah Kota Bandung berupa alat-alat bantu 
        untuk anak cacat Authistic dan bantuan alat komunikasi juga pakaian bekas untuk 
        disumbangkan kembali kepada yang memerlukannya.
    1.2.    Atas dasar hal tersebut Saudara memohon bantuan agar dapat diberikan pembebasan pajak 
        atas impor barang-barang hibah tersebut.

2.  Pajak Pertambahan Nilai :
    2.1.    Sesuai ketentuan Pasal 2 huruf h Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 132/KMK.04/1999  
        tanggal 8 April 1999 tentang Perlakuan PPN dan PPnBM Atas Impor Barang Kena Pajak Yang 
        Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk, disebutkan bahwa PPN dan PPnBM yang terutang tidak 
        dipungut terhadap barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, atau 
        kebudayaan. Selanjutnya dalam huruf j disebutkan bahwa PPN dan PPnBM yang terutang tidak 
        dipungut terhadap barang untuk keperluan khusus kaum tuna netra dan penyandang cacat 
        lainnya.
    2.2.    Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 132/KMK.04/1999 
        tersebut diatur bahwa pelaksanaan tidak dipungut PPN dan PPnBM sebagaimana dimaksud 
        Pasal 2 huruf h di atas dilaksanakan langsung oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat 
        memasukkan barang.

3.  Pajak Penghasilan :
    3.1.    Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 4 dan 7 serta Pasal 3 ayat (3) Keputusan Menteri 
        Keuangan Nomor : 450/KMK.04/1997 tanggal 26 Agustus 1997 tentang Penunjukkan Pemungut 
        Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan serta Tatacara Penyetoran dan 
        Pelaporannya sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 
        444/KMK.04/1999 tanggal 7 September 1999 antara lain diatur bahwa dikecualikan dari 
        pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah impor barang yang dibebaskan dari bea masuk 
        yaitu barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah, umum, amal, sosial, atau kebudayaan 
        dan barang untuk keperluan khusus kaum tuna netra dan penyandang cacat lainnya. 
        Ketentuan pengecualian tersebut dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
    3.2.    Berdasarkan butir 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-28/PJ.4/1996 tanggal 
        15 Juli 1996 tentang Perlakuan Pemotongan/Pemungutan PPh terhadap Badan/Lembaga 
        Pemerintah disebutkan bahwa pengertian badan menurut Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-
        undang Nomor 7 TAHUN 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang 
        Nomor 10 TAHUN 1994 tidak termasuk lembaga struktural resmi pemerintah yang dibentuk 
        berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang dibiayai dengan dana yang 
        bersumber dari APBN atau APBD.
    3.3.    Dalam butir 4 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-28/PJ.4/1996 tanggal 15 Juli 
        1996 disebutkan pula bahwa apabila suatu badan/lembaga memenuhi syarat-syarat seperti 
        tersebut di atas maka tidak termasuk Subjek Pajak Penghasilan. Dengan demikian penghasilan 
        yang diterima atau diperoleh badan/lembaga tersebut bukan merupakan objek Pajak 
        Penghasilan, dan oleh sebab itu tidak dipotong atau dipungut PPh berdasarkan Pasal 4 ayat (2), 
        Pasal 15, Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 sebagaimana telah 
        diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994.

4.  Berdasarkan ketentuan tersebut pada butir 2 dan 3, dengan ini ditegaskan bahwa : 
    4.1.    Impor barang yang merupakan hibah dari Pemerintah Kota Braunschweig kepada Pemerintah 
        Kota Bandung berupa alat-alat bantu untuk anak cacat Authistic dan bantuan alat komunikasi 
        juga pakaian bekas untuk disumbangkan kembali kepada yang memerlukannya, PPN dan 
        PPnBM yang terutang tidak dipungut.
    4.2.    Bantuan berupa hibah alat-alat bantu untuk anak cacat Authistic dan bantuan alat komunikasi 
        juga pakaian bekas yang diterima Pemerintah Kota Bandung termasuk impor barang yang 
        dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 sebagaimana disebutkan dalam butir 2.1.
    4.3.    Mengingat Pemerintah Kota Bandung merupakan lembaga struktural resmi Pemerintah yang 
        dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang dibiayai dengan dana 
        yang bersumber dari APBN/APBD sehingga tidak termasuk dalam pengertian Subjek Pajak, 
        maka atas hibah alat-alat bantu untuk anak cacat Authistic dan bantuan alat komunikasi juga 
        pakaian bekas untuk klinik Ny. Birowo yang diterima oleh Pemerintah Kota Bandung tersebut 
        tidak dipungut PPh Pasal 22. Namun demikian, apabila impor tersebut dilakukan oleh importir 
        lain dan Pemerintah Kota Bandung sebagai indentor, maka importir yang bersangkutan 
        diwajibkan menyetor PPh Pasal 25 sebesar 15% dari handling fee yang diterima.

Demikian agar Saudara maklum.





Direktur Jenderal Pajak,

ttd.

Machfud Sidik
NIP 060043114


Tembusan :

1.  Bapak Menteri Keuangan RI
2.  Direktur Jenderal Bea dan Cukai
3.  Direktur PPN dan PTLL
4.  Direktur Peraturan Perpajakan
5.  Direktur PPh 
</code>