KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                   KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
                           NOMOR 16 TAHUN 2002
Ãƒâ€šÃ‚Â 
                             TENTANG

        PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 1999 
          TENTANG PEMBENTUKAN TIM NASIONAL UNTUK PERUNDINGAN PERDAGANGAN MULTILATERAL 
    DALAM KERANGKA WORD TRADE ORGANIZATION, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN 
                   KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2001

Ãƒâ€šÃ‚Â                    PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.  bahwa sehubungan dengan Deklarasi Menteri pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM)-IV Organisasi 
    Perdagangan Dunia atau Word Trade Organization (WTO), tanggal 14 November 2001 di Doha, Qatar 
    yang menghasilkan cakupan substansi yang lebih luas termasuk isu baru perdagangan, maka 
    dipandang perlu diadakan penyesuaian susunan keanggotaan Tim Nasional untuk perundingan 
    Perdagangan Multilateral dalam Kerangka WTO;
b.  bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1999 
    tentang Pembentukan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Multilateral dalam Kerangka 
    Word Trade Organization sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 
    2001;

Mengingat :

1.  Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga 
    Undang-Undang Dasar 1945;
2.  Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The Word Trade 
    Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik 
    Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
3.  Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Nasional untuk Perundingan 
    Perdagangan Multilateral dalam Kerangka Word Trade Organization sebagaimana telah diubah dengan 
    Keputusan Presiden Nomor 18 TAHUN 2001.

                                 MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 1999 
TENTANG PEMBENTUKAN TIM NASIONAL UNTUK PERUNDINGAN PERDAGANGAN MULTILATERAL DALAM 
KERANGKA WORD TRADE ORGANIZATION, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN 
NOMOR 18 TAHUN 2001.


PERTAMA :

Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah 
dengan Keputusan Presiden Nomor 18 TAHUN 2001 sebagai berikut:

1.  Mengubah susunan keanggotaan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Multilateral dalam 
    Kerangka Word Trade Organization (WTO) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan 
    Presiden Nomor 18 TAHUN 2001, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

    pengarah    :   Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

    Penasehat   :   1.  Dr. Marie Pangestu;
                2.  Dr. Nono Anwar Makarim;             
                3.  Dr. H.S. Katadjoemena;
                4.  Dr. Djisman Simanjuntak;
                5.  Dr. Marzuki Usman, MA;

    Ketua       :   Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

    Wakil Ketua I   :   Direktur Jenderal Kerjasama Industri dan Perdagangan Internasional, 
                Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

    Wakil Ketua II  :   Duta Besar Republik Indonesia untuk WTO/Deputi Wakil Tetap Republik 
                Indonesia II di Jenewa;

    Anggota     :   1.  Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
                2.  Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen 
                    Perindustrian dan Perdagangan;
                3.  Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka, 
                    Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
                4   Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan, Departemen 
                    Perindustrian dan Perdagangan;
                5.  Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri, Departemen Luar 
                    Negeri;
                6.  Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan;
                7.  Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan;
                8.  Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi Keuangan Internasional, 
                    Departemen Keuangan;
                9.  Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian;
                10. Direktur Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, 
                    Departemen Pertanian;
                11. Kepala Badan Karantina, Departemen Pertanian;
                12. Direktur Jenderal Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan 
                    Pemasaran, Departemen Kelautan dan Perikanan;
                13. Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Departemen 
                    Perhubungan;
                14. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Tenaga 
                    Kerja dan Transmigrasi;
                15. Direktur Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual, Departemen 
                    Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
                16. Sekretaris Utama, Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM);
                17. Wakil Sekretaris Kabinet, Sekretariat Kabinet;
                18. Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Hukum;
                19. Deputi Bidang Kebijakan dan Kelembagaan, Kantor Menteri Negara 
                    Lingkungan Hidup;
                20. Deputi Bidang Perencanaan dan Kerjasama, Badan Urusan Logistik 
                    (BULOG);
                21. Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN);
                22. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kerjasama Ekonomi 
                    Internasional, Kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
                23. Deputi Bidang Koordinasi Perindustrian, Perdagangan dan 
                    Pemberdayaan Usaha Kecil, Menengah dan Jasa, Kantor Menteri 
                    Koordinator Bidang Perekonomian;
                24. Deputi Bidang Pembiayaan Pembangunan dan Kerjasama Luar 
                    Negeri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS);
                25. Deputi Kerjasama Penanaman Modal, Badan Koordinasi 
                    Penanaman Modal (BKPM);
                26. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia.

    Sekretaris  :   Direktur Kerjasama Multilateral, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

2.  Mengubah Diktum KEENAM Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1999 sehingga seluruhnya berbunyi 
    sebagai berikut:

    "Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden ini dibebankan kepada 
    anggaran masing-masing departemen/instansi sesuai dengan kegiatannya."


KEDUA :

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
</code>