KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
             KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
                    NOMOR 423/KMK.06/2002

                        TENTANG 

       RALAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 423/KMK.06/2002 
                TANGGAL 30 SEPTEMBER 2002 TENTANG JASA AKUNTAN PUBLIK

                MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Berhubung dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KMK.06/2002 tanggal 
30 September 2002 terdapat kekeliruan pada Pasal 55 ayat (1) huruf b dan c, dan Pasal 61 ayat (2), maka 
perlu diralat sebagai berikut :

1.  Pasal 55 ayat (1) huruf b dan c 

    Tertulis :
Ãƒâ€šÃ‚Â   b.  sanksi pembekuan izin apabila Akuntan yang bersangkutan mendapat sanksi pembekuan 
        keanggotaan dari IAI dan atau IAI-Kompartemen Akuntan Publik;   
Ãƒâ€šÃ‚Â   c.  sanksi pencabutan izin apabila Akuntan yang bersangkutan mendapat sanksi pemberhentian 
        keanggotaan dari IAI dan atau IAI-Kompartemen Akuntan Publik.

Ãƒâ€šÃ‚Â   Seharusnya :
Ãƒâ€šÃ‚Â   b.  sanksi pembekuan izin apabila Akuntan Publik yang bersangkutan mendapat sanksi 
        pembekuan keanggotaan dari IAI dan atau IAI-Kompartemen Akuntan Publik;
Ãƒâ€šÃ‚Â   c.  sanksi pencabutan izin apabila Akuntan Publik yang bersangkutan mendapat sanksi 
        pemberhentian keanggotaan dari IAI dan atau IAI-Kompartemen Akuntan Publik.

2.  Pasal 61 ayat (2)

Ãƒâ€šÃ‚Â   Tertulis :
Ãƒâ€šÃ‚Â   (2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi lembaga tinggi negara 
        atau instansi pemerintah yang memiliki kewenangan memberikan jasa sebagaimana 
        dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ãƒâ€šÃ‚Â   Seharusnya :
Ãƒâ€šÃ‚Â   (2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi lembaga tinggi negara 
        atau instansi pemerintah yang memiliki kewenangan memberikan jasa sebagaimana 
        dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
        berlaku.    

Dengan ralat, maka kekeliruan pada Pasal 55 ayat (1) huruf b dan c, dan Pasal 61 ayat (2) Keputusan Menteri 
Keuangan tersebut telah dibetulkan.




Ditetapkan di Jakarta 
padatanggal 3 Januari 2003 
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd 

AGUS HARYANTO
NIP. 060035211
</code>