KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                    11 April 2006

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                         NOMOR S - 234/PJ.52/2006

                             TENTANG

                  PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DI LUAR DAERAH PABEAN

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehujbungan dengan surat Saudara Nomor : XXX tanggal XXX perihal Permohonan konfirmasi mengenai 
perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas impor Barang Kena Pajak yang dilakukan langsung oleh pembeli, 
dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1.  Dalam surat Saudara secara garis besar disampaikan bahwa : 
    a.  PT. PQR adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan filtration (saringan) yang 
        diproduksi oleh produksi oleh pabrik DEF yang berada di luar negeri.
    b.  PT. PQR melakukan 2 macam transaksi sebagai berikut :
        b.1.    PT. PQR di Indonesia menerima purchased order dari PT XYZ di Indonesia. Kemudian 
            PT. PQR memesankan filter tersebut kepada pabrik DEF di luar negeri. Filter tersebut 
            diambil langsung oleh pembeli (diimpor sendiri oleh pembeli dari DEF). Atas transaksi 
            tersebut PT. PQR membuatkan invoice dengan mencantumkan harga jual yang sama 
            dengan nilai impornya dan menerima pembayaran dari PT. XYZ.
        b.2.    PT. ABC di Indonesia menerima purchased order dari PT. ABC di Indonesia. Kemudian 
            PT. PQR memesankan filter tersebut kepada pabrik DEF di luar negeri. Filter tersebut 
            dikirim DEF ke cabang PT. ABC di luar negeri sesuai permintaan PT. ABC di 
            Indonesia.
            Atas transaksi tersebut PT. PQR membuatkan invoice dan menerima pembayaran dari
            PT. ABC.
    c.  Atas transaksi pertama PPN tidak dikenakan karena PPN impor dan PPh Pasal 22 telah dibayar 
        sendiri oleh pembeli, sedangkan atas transaksi kedua PT. PQR Indonesia tidak mengenakan 
        PPN dengan alasan penyerahan Barang Kena Pajak dilakukan di luar Daerah Pabean. 
    d.  Selanjutnya Saudara mohon penjelasan atas pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas 
        transaksi-transaksi tersebut di atas.

3.  Pasal 4 Undang-undang Nomor tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan 
    atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 
    18 TAHUN 2000, antara lain mengatur Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :
    a.  Huruf a, Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh 
        Pengusaha.
        Penjelasan Pasal 4 huruf a, penyerahan barang yang dikenakan pajak harus memenuhi 
        syarat-syarat sebagai berikut :
        1.      barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak,
        2.      barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak tidak 
            berwujud,
        3.      penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan
        4.      penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
    b.  Huruf b, impor Barang Kena Pajak. 

4.  Berdasarkan ketentuan pada butir 2 di atas serta memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1, 
    dengan ini ditegaskan bahwa : 
    a.  Mengingat bahwa penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada butir 1.b.1. 
        dan 1.b.2. terjadi di luar Daerah Pabean, maka atas penyerahan tersebut tidak dikenakan 
        PPN dan PPn BM.
    b.      Atas barang tersebut dikenakan PPN dan PPn BM pada saat barang tersebut dimasukkan ke 
        dalam Daerah Pabean Indonesia.

Demikian untuk dimaklumi.




a.n.Direktur Jenderal Pajak 
Direktur PPN dan PTLL, 

ttd. 

A. Sjarifuddin Alsah 
NIP. 0600446644


Tembusan :
1.  Direktur Jenderal Pajak; 
2.  Direktur Peraturan Perpajakan. 
</code>