KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                    12 November 1998

                      SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                           NOMOR SE - 23/PJ.52/1998

                        TENTANG

PELAKSANAAN RESTITUSI SEHUBUNGAN DENGAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 
         NO. SE-13/BC/1998 TANGGAL 31 MARET 1998 TENTANG TATA CARA PELAYANAN 
            ELECTRONIC DATA INTERCHANGE (EDI) KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR

                          DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan adanya pertanyaan dari beberapa Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak 
mengenai penyelesaian permohonan restitusi PPN dalam kaitannya dengan Surat Edaran Direktur Jenderal 
Bea dan Cukai Nomor : SE-13/BC/1998 tanggal 31 Maret 1998 perihal Tata Cara Pelayanan Electronic Data 
Interchange (EDI) Kepabeanan di Bidang Ekspor, dengan ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut :

1.  Dalam butir 8 Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : SE-13/BC/1998 tanggal 31 
    Maret 1998 ditegaskan bahwa pada setiap pengiriman data PEB/PEBT agar memberitahukan apakah 
    eksportir akan meminta/tidak meminta restitusi PPN.

    Selanjutnya dalam butir 9 Surat Edaran tersebut ditegaskan bahwa untuk mencegah manipulasi 
    restitusi PPN maka terhadap PEB/PEBT yang diisi dengan keterangan meminta restitusi PPN akan 
    dilakukan pemeriksaan fisik secara acak.

2.  Berdasarkan Pasal 9 ayat (11) Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 sebagaimana telah diubah dengan 
    Undang-undang Nomor 11 TAHUN 1994, dinyatakan bahwa bagi PKP yang dalam suatu Masa Pajak 
    melakukan ekspor BKP, atas kelebihan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) 
    Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 
    Tahun 1994, dapat diajukan permohonan pengembalian pada setiap Masa Pajak, sepanjang Pajak 
    Masukan tersebut berasal dari perolehan BKP dan/atau JKP dari BKP yang diekspor.

3.  Sehubungan dengan hal-hal tersebut, untuk menghindari timbulnya keragu-raguan dalam memproses 
    pemberian restitusi, khususnya apabila pada PEB/PEBT dicantumkan "Tidak Meminta Restitusi PPN" 
    maka bersama ini ditegaskan sebagai berikut :
    3.1.    Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai tersebut hanya merupakan petunjuk 
        pelaksanaan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rangka tata cara 
        pelayanan EDI kepabeanan di bidang ekspor, yang sekaligus untuk mencegah terjadinya 
        manipulasi restitusi PPN yang sering dilakukan oleh eksportir dengan melaporkan/
        mencantumkan barang fiktif pada dokumen ekspor.

    3.2.    Ketentuan mengenai penghitungan dan tata cara pengembalian kelebihan Pajak Masukan agar 
        tetap berpedoman kepada ketentuan yang berlaku dengan peraturan pelaksanaannya yang 
        diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-28/PJ./1996 tanggal 17 April 
        1996 tentang penghitungan dan Tata Cara Pengembalian Pajak Masukan.

    3.3.    Pencantuman ketentuan "Meminta Restitusi PPN" atau "Tidak Meminta Restitusi PPN" pada 
        PEB/PEBT untuk sementara ini tidak dapat digunakan sebagai dasar dalam memproses 
        pemberian restitusi PPN oleh Direktur Jenderal Pajak.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.




DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

A. ANSHARI RITONGA
</code>