KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                 4 Oktober 2001

                      SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                           NOMOR SE - 37/PJ.43/2001

                        TENTANG

                SKB ATAS POOLED FUND YANG DIMILIKI OLEH DANA PENSIUN

                          DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan adanya permasalahan mengenai pemberian SKB atas Pooled Fund yang dimiliki oleh Dana 
Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, bersama ini kami sampaikan sebagai 
berikut :

1.  Sesuai Pasal 30 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan 
    penjelasannya diatur bahwa:
    a.  Pengelolaan kekayaan Dana Pensiun dapat dialihkan oleh pengurus kepada lembaga 
        keuangan yang memenuhi ketentuan Menteri Keuangan;
    b.  Yang dimaksud Lembaga Keuangan dalam hal ini adalah perusahaan efek yang memiliki ijin 
        untuk bertindak sebagai manajer investasi dan bank umum, yang memenuhi persyaratan 
        dalam perundang-undangan yang berlaku.

2.  Yang dimaksud dengan Pooled Fund adalah suatu produk yang dimiliki oleh Lembaga Keuangan 
    sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas (manajer investasi dan bank umum) yang mengelola 
    dana-dana dari beberapa Dana Pensiun, dimana keikutsertaan masing-masing Dana Pensiun dalam 
    Pooled Fund tersebut bervariasi ditentukan oleh besarnya unit yang dimiliki oleh setiap Dana Pensiun 
    yang bersangkutan. Salah satu bentuk pengelolaan Pooled Fund tersebut adalah dengan 
    menempatkannya pada deposito berjangka. Dalam hal demikian, maka kepemilikan suatu Dana 
    Pensiun atas penempatan deposito berjangka yang dilakukan oleh lembaga keuangan tersebut 
    tergantung pada besarnya unit yang dimiliki oleh Dana Pensiun yang bersangkutan, dalam hal ini 
    merupakan persentase antara dana yang diserahkan suatu Dana Pensiun untuk dikelola lembaga 
    keuangan tersebut dengan jumlah seluruh dana yang dikelola.

3.  Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 217/PJ./2001 tanggal 16 Maret 2001 
    tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan Pajak Penghasilan atas 
    Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang Diterima atau Diperoleh 
    Dana Pensiun yang Pendiriannya telah Disahkan oleh Menteri Keuangan, antara lain diatur:
    a.  Perlakuan tidak dikenakan pemotongan PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto 
        SBI yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri 
        Keuangan dapat diberikan berdasarkan SKB Pemotongan PPh atas bunga deposito dan 
        tabungan serta diskonto SBI yang diterbitkan oleh Kepala KPP tempat Dana Pensiun yang 
        bersangkutan terdaftar.
    b.  Permohonan untuk memperoleh SKB tersebut diajukan kepada KPP tempat Dana Pensiun yang 
        bersangkutan terdaftar untuk setiap sertifikat/bilyet/buku deposito/tabungan/SBI, dengan 
        menggunakan bentuk formulir SKB sebagaimana Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal 
        Pajak dimaksud.
    c.  Dalam Lampiran II Keputusan tersebut dicantumkan bahwa:
    d.  yang mengajukan permohonan SKB adalah Dana Pensiun yang bersangkutan (Nama, NPWP, 
        alamat, serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri Keuangan);
    e.  Nama Bank, Nomor Rekening Deposito/Tabungan/SBI dan jumlah, yaitu jumlah nominal baik 
        dalam mata uang Rupiah maupun dalam US$.

4.  Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini ditegaskan sebagai berikut:
    a.  Dalam hal pengelolaan kekayaan suatu Dana Pensiun dilakukan oleh lembaga keuangan 
        sebagaimana dimaksud di atas, permohonan untuk memperoleh SKB Pemotongan PPh atas 
        bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun 
        tersebut, harus diajukan oleh Dana Pensiun yang bersangkutan kepada KPP dimana Dana 
        Pensiun yang bersangkutan terdaftar.
    b.  Permohonan untuk memperoleh SKB dimaksud diajukan untuk setiap sertifikat/bilyet/buku 
        deposito/tabungan/SBI dengan mencantumkan jumlah, yaitu jumlah nominal baik dalam mata 
        uang Rupiah maupun dalam US$, sesuai jumlah yang tercantum dalam sertifikat yang 
        bersangkutan.
    c.  Permohonan SKB wajib diajukan oleh masing-masing Dana Pensiun sehingga permohonan 
        SKB yang diajukan atas Pooled Fund tidak dapat diberikan.
    d.  Dalam hal Dana Pensiun yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan SKB dimaksud, maka 
        bank pemotong harus melakukan pemotongan pada saat pembayaran bunga/diskonto 
        deposito/tabungan/SBI. Dalam hal kemudian Dana Pensiun yang bersangkutan dapat 
        memperoleh SKB atas bunga/diskonto tersebut, maka dapat diajukan permohonan restitusi 
        dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-31/PJ.2/1988 tanggal 
        16 September 1988.

Demikian agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.




DIREKTUR JENDERAL,

ttd

HADI POERNOMO
</code>