KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
{{/500200/admin/user_images/images/image002.jpg}}

 

MENTERI KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN\\
NOMOR 140/KMK.03/2009

\\
TENTANG

\\
PENUGASAN KEPADA PEJABAT/PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK\\
DALAM RANGKA PENGAWASAN ATAS PEMASUKAN BARANG\\
DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS

\\
MENTERI KEUANGAN,

Menimbang


:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=539a4ba7e9fbd80f14780f0d49c15786|**45/PMK.03/2009**]] tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, Serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pengeluaran dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dan Pemasukan dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penugasan Kepada Pejabat/Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka Pengawasan atas Pemasukan Barang dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas;

Mengingat 

:

1.

Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=035eb76e8e1199879473db82502d31dc|**2 TAHUN 2009**]] tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada di Kawasan yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4970);

 

 

2.

Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

 

 

3.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.01/2008;

 

 

4.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=539a4ba7e9fbd80f14780f0d49c15786|**45/PMK.03/2009**]] tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, Serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pengeluaran dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dan Pemasukan dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas;

 

 

5.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak;

 

 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan 

:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENUGASAN KEPADA PEJABAT/PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DALAM RANGKA PENGAWASAN ATAS PEMASUKAN BARANG DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS.

PERTAMA

:

Menugaskan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk melaksanakan //endorsement// dalam rangka pengawasan atas pemasukan barang dari tempat lain dalam daerah pabean ke Kawasan Bebas berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam:

 

 

1.

Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=035eb76e8e1199879473db82502d31dc|**2 TAHUN 2009**]] tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada di Kawasan yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; dan

 

 

2.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=539a4ba7e9fbd80f14780f0d49c15786|**45/PMK.03/2009**]] tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, Serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pengeluaran dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dan Pemasukan dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas.

KEDUA

:

Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan oleh pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang meliputi kegiatan:

 

 

a. 

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dalam rangka //endorsement;//

 

 

b.

Melakukan penelitian dan pengadministrasian atas dokumen Pemberitahuan Pabean (PP-FTZ-03) beserta kelengkapannya serta memberikan persetujuan atau penolakan pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dalam rangka //endorsement;//

 

 

c.

Melakukan penatausahaan dan penyusun laporan dalam rangka //endorsement// di lingkungan Kawasan Bebas.

KETIGA

:

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dan huruf c dilakukan oleh Pejabat Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi pada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi Kawasan Bebas.

KEEMPAT 

:

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b dilakukan oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak.

KELIMA

:

Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

KEENAM 

:

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 April 2009.

 

 

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada :

 

 

1.

Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;

 

 

2.

Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;

 

 

3.

Direktur Jenderal Pajak;

 

 

4.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai;

 

 

5.

Direktur Jenderal Anggaran;

 

 

6.

Direktur Jenderal Perbendaharaan;

 

 

7.

Kepala Biro Hukum.

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta

 

 

 

 

 

pada tanggal 21 April 2009

 

 

 

 

 

MENTERI KEUANGAN

 

 

 

 

 

 

 

SRI MULYANI INDRAWATI