KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                    10 November 2004

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                         NOMOR S - 958/PJ.52/2004

                             TENTANG

                         PERMOHONAN BARANG KENA PAJAK KE KAWASAN BERIKAT

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara yang kami terima pada tanggal 31 Agustus 2004 hal sebagaimana tersebut
pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1.  Secara garis besar surat tersebut menjelaskan bahwa :
    a.  Perusahaan Saudara adalah perusahaan perdagangan Kraft Tape, Masking Tape, Cloth Tape,
        Opp Brown/Trans dan Double Tape. Barang-barang tersebut dipasarkan dan atau diserahkan
        kepada Pengusaha di Kawasan Berikat (PDKB) yang akan digunakan sebagai bahan penutup
        dalam proses pengecatan.
    b.  Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Saudara menanyakan apakah penyerahan produk
        perusahaan Saudara seperti yang disebut di atas kepada PDKB, dipungut Pajak Pertambahan
        Nilai (PPN).

2.  Ketentuan perpajakan yang berkaitan dengan hal tersebut adalah sebagai berikut :
    a.  Undang-undang Nomor 18 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
        dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
        dengan Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000, antara lain mengatur bahwa:
        Pasal 4 huruf a         :   Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan
                            Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang 
                            dilakukan oleh Pengusaha;
        Pasal 16B ayat (1) huruf a  :   Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan 
                            bahwa Pajak terutang tidak dipungut   sebagian atau
                            seluruhnya, baik untuk sementara waktu atau 
                            selamanya, atau dibebaskan dari pengenaan Pajak,
                            untuk: "kegiatan di kawasan tertentu atau tempat 
                            tertentu di dalam Daerah Pabean".
    b.  Pasal 14 huruf d Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 291/KMK.05/1997
        tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan
        Menteri Keuangan Nomor: 37/KMK.05/2002, mengatur bahwa terhadap impor barang, 
        pemasukan Barang Kena Pajak (BKP), pengiriman hasil produksi, pengeluaran barang, 
        penyerahan kembali BKP, peminjaman mesin, pemasukan Barang Kena Cukai (BKC) ke dan/
        atau dari KB diberikan fasilitas sebagai berikut atas pemasukan BKP dari DPIL ke PDKB untuk
        diolah lanjut, tidak dipungut PPN dan PPn BM.

3.  Berdasarkan ketentuan pada butir 2 serta memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1, dengan ini
    ditegaskan bahwa penyerahan produk perusahaan Saudara kepada PDKB tidak termasuk dalam
    kelompok pemasukan Barang Kena Pajak dari Daerah Pabean Indonesia Lainnya ke PDKB untuk diolah
    lebih lanjut. Dengan demikian atas penyerahan dimaksud di atas kepada PDKB terutang PPN.

Demikian untuk dimaklumi.





A.n. Direktur Jenderal Pajak,
Direktur PPN dan PTLL,

ttd.

A. Sjarifuddin Alsah
NIP 060044664


Tembusan:
Direktur Peraturan Perpajakan.
</code>