KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
             KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                            NOMOR 178/KMK.03/2005

                        TENTANG

                PENETAPAN PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI

                       MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.  bahwa terhadap Penanggung Pajak yang masih mempunyai utang pajak dan tidak menunjukkan itikad 
    baik dalam melunasi utang pajaknya, perlu diambil tindakan pencegahan bepergian ke luar negeri;
b.  bahwa berdasarkan permintaan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Sawah Besar, perlu dilakukan 
    pencegahan terhadap Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan 
    Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Pencegahan Penanggung Pajak Bepergian Ke Luar 
    Negeri;

Mengingat :

1.  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
    Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
2.  Undang-Undang Nomor 19 TAHUN 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran 
    Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
    Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 TAHUN 2000 (Lembaran 
    Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
    Nomor 3987);
3.  Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan 
    Penangkalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 53, Tambahan Lembaran 
    Negara Republik Indonesia Nomor 3561);
4.  Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;

                           MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE 
LUAR NEGERI.


PERTAMA :

Menetapkan Pencegahan Bepergian ke Luar Negeri selama 6 (enam) bulan bagi Penanggung Pajak yang 
namanya sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini.


KEDUA :

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan


Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada Yth:
1.  Menteri Hukum dan HAM;
2.  Direktur Jenderal Pajak;
3.  Direktur Jenderal Imigrasi;
4.  Kepala Biro Hukum Departemen Keuangan;
5.  Direktur Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak, DJP;
6.  Direktur Penindakan Keimigrasian dan Rumah Detensi Imigrasi, Ditjen Imigrasi;
7.  Kepala Kanwil DJP Jakarta I;
8.  Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Sawah Besar, DJP;
9.  Yang Bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2005
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JUSUF ANWAR
</code>