KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                   15 Maret 2006

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                         NOMOR S - 140/PJ.53/2006

                             TENTANG

           PERLAKUAN PPN ATAS KONSULTAN LAPIS KEDUA DALAM RANGKA
            PROYEK YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH/BANTUAN LUAR NEGERI

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara nomor XXXXX tanggal 17 November 2005 hal Permohonan Ketegasan 
Pengenaan PPN Konsultan Lapis Kedua tentang Proyek Bantuan Luar Negeri/Hibah, dengan ini diberitahukan 
hal-hal sebagai berikut :

1.  Dalam surat tersebut beserta lampirannya antara lain dikemukakan bahwa :
    a.  PT IGU turut berpartisipasi dalam beberapa proyek yang dibiayai dengan hibah atau pinjaman 
        luar negeri dengan melakukan kegiatan atau jasa tertentu sesuai kesepakatan dalam masing-
        masing kontrak yang terkait.
    b.  Dalam beberapa fotokopi kontrak yang Saudara lampirkan antara lain disepakati :
        *       Contract Agreement for Detailed Design of On-Farm Facilities for Bili-Bili Irrigation 
            Project, tanggal 16 Oktober 2001, antara PT IGU (Contractor) dan CTI Engineering 
            Co., Ltd. dan beberapa perusahaan lainnya (Consultant)
            -   The Consultant is desirous to execute the Detailed Design of On-Farm 
                Facilities under an Agreement with the Ministry of Settlement and 
                Infrastructure, the Republic of Indonesia;
            -   The Contractor is ready and willing to undertake the Detailed Design of On-
                Farm Facilities Works for Bili-Bili Irrigation Project;
            -   Therefore ... the parties hereby agree as follows: The Contractor agrees to 
                undertake the Detailed Design of On-Farm Facilities Works ... and the 
                Contract Amount shall full compensation for labor, materials and equipment 
                necessary for the survey and mapping work ....
        *   Contract Agreement for Groundwater Survey of Consulting Services on the Rural 
            Water Supply Project in Sulawesi Island in the Republic of Indonesia, tanggal 18 
            September 2001, antara PT IGU (Contractor) dan NSC (Consultant).
            -   The Contractor agrees to do and complete the Work in accordance with the 
                terms, conditions and requirements of the Contract Documents;
            -   The Consultant agrees to pay the Contractor in consideration of the 
                fulfillment of the Work, the Contract Price .... 
    c.  Saudara mempunyai pemahaman bahwa dengan ditambahkannya definisi kontraktor, 
        konsultan dan pemasok lapisan kedua berikut kontrak yang ditandatangani oleh kontraktor 
        utama dan kontraktor lapisan kedua tersebut dengan Keputusan Menteri Keuangan perubahan 
        atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239/KMK.01/1996, maka atas penyerahan BKP dan 
        atau JKP oleh PT IGU sebagai kontraktor lapisan kedua tidak dipungut PPN.
    d.  Saudara meminta penegasan perlakuan PPN atas kasus PT IGU tersebut.

2.  Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 
    Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
    undang Nomor 18 TAHUN 2000, antara lain mengatur : 
    a.  Pasal 4 huruf c menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa 
        Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
    b.  Pasal 4A ayat (3) jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis 
        Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, menetapkan jenis-jenis 
        jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Namun demikian, jasa survey dan 
        pemetaan, jasa konsultansi, dan atau jasa lainnya dalam rangka pelaksanaan proyek yang 
        dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri tidak termasuk di antara yang 
        ditetapkan sebagai jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

3.  Peraturan Pemerintah Nomor 42 TAHUN 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak 
    Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka 
    Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri 
    sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 TAHUN 2001, 
    antara lain mengatur : 
    a.  Pasal 2 menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 
        yang terutang sejak 1 April 1995 atas impor serta penyerahan barang dan jasa dalam rangka 
        pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri, 
        tidak dipungut.
    b.  Pasal 4 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan 
        Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan.

4.  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239/KMK.01/1996 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
    Nomor 42 TAHUN 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
    Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah 
    yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah 
    terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.04/2000, antara lain mengatur : 
    a.  Pasal 1 huruf a menyatakan bahwa Proyek Pemerintah adalah proyek yang tercantum dalam 
        Daftar Isian Proyek (DIP) atau dokumen yang dipersamakan dengan DIP, termasuk proyek 
        yang dibiayai dengan Perjanjian Penerusan Pinjaman (PPP)/ Subsidiary Loan Agreement 
        (SLA).
    b.  Pasal 1 huruf b menyatakan bahwa pinjaman luar negeri adalah setiap penerimaan negara 
        baik dalam bentuk devisa dan atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang 
        dan atau jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali 
        dengan persyaratan tertentu.
    c.  Pasal 1 huruf c menyatakan bahwa hibah luar negeri adalah setiap penerimaan negara baik 
        dalam bentuk devisa dan atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan 
        atau jasa termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang diperoleh dari pemberi hibah luar negeri 
        yang tidak perlu dibayar kembali.
    d.  Pasal 1 huruf d menyatakan bahwa dokumen lain yang dipersamakan dengan DIP adalah 
        dokumen rencana anggaran tahunan proyek, yang ditampung dalam Daftar Isian Pembiayaan 
        Proyek (DIPP), Surat Pengesahan Anggaran Biaya Proyek (SPABP), Rencana Pembiayaan 
        Tahunan (RPT), Surat Rincian Pembiayaan Proyek Perkebunan (SRP3), Rencana Anggaran 
        Biaya (RAB), Daftar Isian Penerusan Pinjaman Luar Negeri (DIPPLN), Surat Keputusan 
        Otorisasi (SKO), dan dokumen lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
    e.  Pasal 1 huruf f menyatakan bahwa Kontraktor Utama adalah kontraktor, konsultan, dan 
        pemasok (supplier) yang berdasarkan kontrak melaksanakan Proyek Pemerintah yang 
        dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri, termasuk tenaga ahli dan tenaga 
        pelatih yang dibiayai dengan hibah luar negeri.
    f.  Pasal 1 huruf g menyatakan bahwa Kontraktor, Konsultan, dan Pemasok Lapisan Kedua 
        adalah kontraktor, konsultan, dan pemasok yang menerima pekerjaan dari kontraktor, 
        konsultan, dan pemasok utama dalam rangka pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai 
        dengan hibah luar negeri.
    g.  Pasal 1 huruf h menyatakan bahwa kontrak adalah suatu perjanjian Pengadaan Barang dan 
        Jasa (KPBJ) atau naskah lainnya yang dapat disamakan, yang ditandatangani oleh Pemimpin 
        Proyek atau pejabat yang berwenang dan Kontraktor Utama, atau Kontraktor Utama dan 
        Kontraktor Lapisan Kedua.
    h.  Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas 
        Barang Mewah (PPn BM) yang terutang sejak tanggal 1 April 1995 atas impor Barang Kena 
        Pajak (BKP), pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean, pemanfaatan BKP 
        tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, penyerahan BKP dan atau JKP oleh Kontraktor 
        Utamasehubungan dengan pelaksanaan Proyek Pemerintah yang seluruh dananya dibiayai 
        dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri, tidak dipungut.
    i.  Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas 
        Barang Mewah (PPn BM) yang terutang sejak tanggal 1 April 1995 atas impor BKP, 
        pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah 
        Pabean, penyerahan BKP dan atau; JKP oleh Kontraktor Utama sehubungan dengan 
        pelaksanaan Proyek Pemerintah yang sebagian dananya dibiayai dengan hibah atau dana 
        pinjaman luar negeri, tidak dipungut hanya atas bagian dari Proyek Pemerintah yang dananya 
        dibiayai dengan hibah atau pinjaman luar negeri tersebut.
    j.  Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa atas perolehan BKP dan atau JKP oleh Kontraktor Utama 
        yang melaksanakan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar 
        negeri tetap dikenakan PPN dan PPn BM oleh Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan BKP 
        dan atau JK tersebut.
    k.  Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa PPN yang telah dibayar oleh Kontraktor Utama 
        sehubungan dengan perolehan BKP dan atau JKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
        merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran.
    
5.  Berdasarkan ketentuan pada butir 2 sampai dengan butir 4 dan memperhatikan isi surat Saudara 
    pada butir 1 di atas, dengan ini ditegaskan bahwa : 
    a.  Mengingat PT IGU berposisi sebagai kontraktor lapis kedua, maka atas penyerahan jasa 
        survey dan pemetaan, jasa konsultasi, dan atau Jasa Kena Pajak lainnya yang dilakukan oleh 
        PT IGU terutang PPN.
    b.  Untuk meluruskan persepsi Saudara, tidak berlebihan kiranya apabila kami kemukakan 
        bahwa meskipun kontrak atau perjanjian yang disepakati dan ditandatangani oleh Kontraktor 
        Utama dan Kontraktor Lapisan Kedua juga termasuk dalam pengertian kontrak yang dicakup 
        dalam ketentuan pada butir 4 huruf g di atas, namun perlakuan PPN-nya berbeda antara 
        impor dan atau penyerahan yang dilakukan oleh Kontraktor Utama dan penyerahan yang 
        dilakukan oleh Kontraktor Lapisan Kedua, yaitu sebagaimana ketentuan pada butir 4 huruf h 
        sampai dengan huruf j di atas.

Demikian untuk dimaklumi.





Direktur

ttd.

A. Sjarifuddin Alsah
NIP 060044664
</code>