KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                    10 November 2004

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                         NOMOR S - 955/PJ.52/2004

                             TENTANG

            PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN ATAS BARANG HIBAH DARI DONATUR LUAR NEGERI

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara tanpa nomor tanggal 8 Oktober 2004, hal tersebut pada pokok surat,
bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1.  Surat tersebut secara garis besar menjelaskan bahwa XYZ sebagai satu divisi yang bergerak di bidang
    program bantuan kemanusiaan dan sosial dari Yayasan ABC telah membangun kerjasama dengan
    Mabes TNI dalam pengadaan bantuan dari saudara-saudara di luar negeri dan berbagai badan donor
    dalam rangka berbagai proyek bantuan kemanusiaan di berbagai wilayah Indonesia yang ditujukan
    untuk masyarakat kurang mampu maupun pengadaan peralatan rumah sakit di bawah koordinasi TNI.
    Saat ini yayasan menerima penawaran hibah dari donatur luar negeri berupa beberapa container used
    computer (Pentium 3) dimana setiap container berisi kurang lebih 250 buah komputer yang akan
    dimanfaatkan oleh TNI untuk memperbarui peralatan kantor dan yayasan-yayasan yang menjalankan
    program-program penyantunan dan pemberdayaan anak-anak dari keluarga miskin. Sehubungan
    dengan hal tersebut, Saudara mohon pembebasan PPN atas barang tersebut.

2.  Berdasarkan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/KMK.03/2001 
    tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor 
    Barang Kena Pajak yang Dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk diatur bahwa :
    a.  Ayat (1), atas impor Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk tetap
        dipungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah berdasarkan
        ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
    b.  Ayat (2), menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), atas impor
        sebagian Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk, tidak dipungut Pajak
        Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
    c.  Ayat (3) huruf c, Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk sebagaimana
        dimaksud dalam ayat (2) adalah barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal,
        sosial, atau kebudayaan.

3.  Berdasarkan Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 144/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea 
    Masuk dan Cukai atas Impor Barang Kiriman Hadiah Untuk Keperluan Ibadah Umum, Amal, Sosial dan 
    Kebudayaan diatur bahwa yang dimaksud dengan barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah 
    umum, amal, sosial dan kebudayaan adalah :
    -   barang yang diperlukan untuk mendirikan atau memperbaiki bangunan ibadah, rumah sakit,
        poliklinik dan sekolah atau barang yang akan merupakan investasi tetapnya;
    -   mobil klinik, sarana pengangkut orang sakit, sarana pengangkut petugas ibadah umum, 
        sarana pengangkut petugas kesehatan;
    -   barang yang diperlukan untuk pemakaian tetap oleh perkumpulan dan badan-badan untuk
        tujuan kebudayaan;
    -   barang yang diperlukan untuk ibadah umum seperti tikar sembahyang, permadani, atau
        piala-piala untuk perjamuan suci;
    -   peralatan operasi, perkakas pengobatan dan bahan pembalut yang digunakan untuk badan-
        badan sosial;
    -   makanan, obat-obatan dan pakaian untuk diberikan dengan cuma-cuma kepada masyarakat
        yang memerlukan termasuk bantuan bencana alam;
    -   barang peralatan belajar mengajar untuk lembaga pengajaran dan diberikan dengan
        cuma-cuma untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat.

4.  Berdasarkan ketentuan pada butir 2 dan butir 3 di atas serta dikaitkan dengan surat Saudara pada
    butir 1 dengan ini ditegaskan bahwa atas impor barang hibah dari donatur luar negeri berupa used
    computer (Pentium 3) tidak termasuk dalam pengertian barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah
    umum, amal, sosial dan kebudayaan yang mendapat pembebasan Bea Masuk sehingga atas impor 
    barang tersebut tetap dipungut Pajak Pertambahan Nilai.

Demikian agar maklum.




a.n. Direktur Jenderal Pajak,
Direktur PPN dan PTLL,

ttd.

A. Sjarifuddin Alsah
NIP 060044664


Tembusan :
1.  Direktur Jenderal Pajak;
2.  Direktur Peraturan Perpajakan.
</code>