KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
                     NOMOR 9 TAHUN 2007

                        TENTANG 

            PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR 
                  DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2007

                     MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : 

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 65 TAHUN 2001 tentang 
Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penghitungan Dasar Pengenaan 
Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007;

Mengingat :

1.  Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara 
    Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
    3480); 
2.  Undang-Undang Nomor 18 TAHUN 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
    Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
    3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 TAHUN 2000 tentang Perubahan 
    Atas Undang-Undang Nomor 18 TAHUN 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
    246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 
3.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
    Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
    sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan 
    Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
    Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
    Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
    4548) ; 
4.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
    Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.  Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara
    Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
    3530);
6.  Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik 
    Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 
7.  Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
    Departemen Dalam Negeri.

Memperhatikan :

Surat Menteri Keuangan Nomor S-56/MK.07/2007, tanggal 13 Februari 2007, Hal Pertimbangan Menteri 
Keuangan atas dua Rancangan Permendagri.

                          MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN 
BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2007.


                        Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :
1.  Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang 
    digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan tehnik berupa motor atau 
    peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga
    gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang 
    bergerak.
2.  Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang 
    atau barang dengan dipungut bayaran dan memiliki izin, antara lain, izin usaha angkutan dan izin 
    trayek
3.  Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau
    penguasaan kendaraan bermotor.
4.  Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah pajak atas 
    penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan 
    sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan 
    ke dalam badan usaha.
5.  Kendaraan Bermotor ubah bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan
    /atau serta penggunaannya.
6.  Alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak adalah alat-alat yang dapat bergerak/berpindah 
    tempat dan tidak melekat secara permanen.
7.  Harga pasaran umum yang selanjutnya disingkat HPU, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari 
    sumber data, antara lain, agen tunggal pemegang merek dan asosiasi penjual kendaraan bermotor.
8.  Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan 
    identifikasi oleh pihak berwenang.
    

                        Pasal 2

(1) Penghitungan dasar pengenaan PKB berdasarkan perkalian nilai jual kendaraan bermotor dan bobot 
    yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat 
    penggunaan kendaraan bermotor.
(2) Dasar pengenaan BBN-KB berdasarkan nilai-jual kendaraan bermotor.
(3) Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor pada 
    minggu pertama bulan Desember tahun 2006
(4) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) tercantum 
    pada kolom 6 Lampiran I Peraturan Menteri ini.


                        Pasal 3

Dasar Pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum pada kolom 8 Lampiran I
Peraturan Menteri ini.
    

                        Pasal 4

(1) Dasar pengenaan BBN-KB ditetapkan berdasarkan nilai jual kendaraan bermotor.
(2) Dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada kolom 6 Lampiran I
    Peraturan Menteri ini.


                        Pasal 5

(1) Bobot untuk menghitung dasar pengenaan PKB, dihitung berdasarkan faktor-faktor yang meliputi :
    a.  Tekanan gandar;
    b.  Jenis bahan bakar kendaraan bermotor; dan
    c.  Jenis, penggunaan, tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin dari kendaraan bermotor.
(2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
    a.  Sedan, Sedan Station, Jeep, Station Wagon, Minibus, Microbus, Bus, Sepeda Motor dan 
        sejenisnya serta alat-alat berat dan alat-alat besar, sebesar 1,00;
    b.  Mobil Barang/Beban, sebesar 1,30;
    

                        Pasal 6

(1) Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan umum ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari 
    dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I Peraturan Menteri ini.
(2) Dasar pengenaan BBN-KB untuk kendaraan umum ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari
    nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan Menteri ini.
(3) Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan 
    sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana tercantum pada 
    kolom 8 dan 6 Lampiran I Peraturan Menteri ini.


                        Pasal 7

(1) Nilai jual kendaran bermotor ubah bentuk sebagai dasar penghitungan PKB dan BBN-KB berdasarkan
    hasil penjumlahan nilai jual kendaraan bermotor dengan nilai jual ubah bentuk.
(2) Nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan
    Menteri ini.
(3) Kendaraan bermotor ubah bentuk lainnya yang nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran II
    Peraturan Menteri ini, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.


                        Pasal 8

Pemberlakuan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 6,
lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.


                        Pasal 9

Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB yang nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran Peraturan
Menteri ini, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri sebagai tambahan Lampiran Peraturan Menteri ini.


                        Pasal 10

(1) Gubernur menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor;
    a.  Jenis, merek dan type yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini dan belum 
        ditetapkan oleh Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri, 
        dengan ketentuan :
        (1) Untuk tahun pembuatan terbaru nilai jualnya ditetapkan 10% (sepuluh persen) di 
            bawah harga kosong (off the road) atau 21,5% di bawah perkiraan harga isi (on the 
            road).
        (2) Untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan HPU atau 
            dengan membandingkan jenis, merek, tipe, isi silinder, dan tahun pembuatan dari 
            negara produsen yang sama.
    b.  Jenis, merek dan tipe yang telah tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, dengan 
        ketentuan :
        1)  Untuk tahun pembuatan lebih baru, nilai jualnya ditetapkan dengan penambahan 5%
            (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya;
        2)  Untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan nilai jual 
            tahun pembuatan terakhir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri 
            ini dengan penurunan 5% (lima persen) setiap tahun dengan maksimal penurunan 5 
            (lima) tingkat atau disesuaikan dengan HPU yang berlaku di Daerah masing-masing.
    
(2) Gubernur dapat menetapkan dasar pengenaan PKB atas Kereta Gandeng atau tempel, dan Tambahan 
    atau selisih nilai jual kendaraan bermotor ganti mesin yang belum tercantum dalam Lampiran 
    Peraturan Menteri ini.


                        Pasal 11

Penetapan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB dengan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 dan Pasal 10, dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah 
ditetapkan.


                        Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 TAHUN 2006 tentang
Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB Tahun 2006, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


                        Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2007
MENTERI DALAM NEGERI

ttd

H. MOH. MA'RUF, SE
</code>