KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
              KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
                     NOMOR 118/KMK.05/1998

                        TENTANG 

                 PENETAPAN TARIF CUKAI DAN HARGA DASAR HASIL TEMBAKAU

                MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.      bahwa berdasarkan Pasal 5 dan 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai ketentuan 
    tentang besarnya tarif cukai dan penetapan Harga Dasar diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan;
b.  bahwa perkembangan industri hasil tembakau pada dewasa ini menunjukkan adanya peningkatan 
    secara umum, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas;
c.  bahwa sehubungan dengan adanya kenaikan harga bahan baku pembuatan hasil tembakau akibat 
    perkembangan perekonomian pada dewasa ini telah menyebabkan terjadinya kenaikan kalkulasi 
    harga jual eceran hasil tembakau;
d.  bahwa dengan adanya peningkatan sebagaimana dimaksud pada huruf b serta adanya kenaikan harga 
    sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu diimbangi dengan ketentuan peraturan yang dapat 
    mengakomodasikan antara kepentingan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau dengan pengamanan 
    pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai;
e.  bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup industri hasil tembakau guna melindungi tenaga kerja 
    yang ada, untuk pengamanan penerimaan negara, untuk menghindari adanya persaingan antar 
    golongan pabrik secara tidak sehat, serta untuk melakukan hal sebagaimana dimaksud pada huruf d 
    dipandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 
    91/KMK.05/1997 tanggal 25 Februari 1997 tentang Penetapan Tarif Cukai Dan Harga Dasar Hasil 
    Tembakau.

Mengingat :

1.  Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, 
    Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612).
2.  Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76, 
    Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613).
3.  Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91/KMK.05/1997 tanggal 25 Februari 1997 
    tentang Penetapan Tarif Cukai Dan Harga Dasar Hasil Tembakau.

                          MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN TARIF CUKAI DAN HARGA 
DASAR HASIL TEMBAKAU.


                        Pasal 1

1.  Untuk melakukan perhitungan besarnya cukai atas hasil tembakau ditetapkan tarif cukai dengan 
    menggunakan Harga Dasar berupa Harga Jual Eceran.

2.  Besarnya tarif cukai untuk masing-masing jenis hasil tembakau ditetapkan sebagaimana ketentuan 
    dalam Lampiran Keputusan ini.


                        Pasal 2

(1) Harga Jual Eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal 
    Bea dan Cukai berdasarkan kalkulasi Harga Jual Eceran yang diajukan oleh Pengusaha Pabrik atau 
    Importir.

(2) Pengusaha Pabrik atau Importir wajib memberikan bagian keuntungan kepada penyalur/pedagang 
    serendah-rendahnya 10% (sepuluh persen) dari Harga Jual Eceran.

(3) Pemberian bagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dicantumkan dalam 
    kalkulasi Harga Jual Eceran yang diajukan oleh Pengusaha Pabrik atau Importir.


                        Pasal 3

(1) Harga Jual Eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tertera pada pita cukai yang 
    dilekatkan pada kemasan penjualan eceran hasil tembakau yang bersangkutan.

(2) Dalam hal harga penyerahan hasil tembakau kepada konsumen ternyata telah melampaui harga jual 
    eceran yang tertera pada pita cukai dengan jumlah melebihi 10% (sepuluh persen), maka Pengusaha 
    Pabrik atau Importir yang bersangkutan wajib mengajukan kalkulasi harga Jual Eceran yang baru, 
    yang telah disesuaikan dengan harga penyerahan tersebut, untuk mendapatkan penetapan 
    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).


                        Pasal 4

(1) Pengusaha Pabrik hasil tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Kretek Tangan (SKT), 
    rokok Klobot (KLB), dan sigaret Kelembak Kemenyan (KLM) dikelompokkan berdasarkan masing-
    masing jumlah produksi tiap jenis hasil tembakau yang dihasilkan dalam satu tahun takwim, 
    sebagai berikut :

         Golongan                     Jumlah Produksi (dalam batang)
    Pengusaha Pabrik                      Dalam Satu Tahun Takwim
    ________________            ___________________________________

    SKM

    a.  Besar               :   lebih dari 5 milyar
    b.  Menengah            :   lebih dari 2,5 milyar s.d. 5 milyar
    c.  Menengah Kecil          :   lebih dari 1 milyar s.d. 2,5 milyar
    d.  Kecil               :   lebih dari 0 s.d. 1 milyar

    SKT/KLB/KLM

    a.  Besar               :   lebih dari 5 milyar
    b.  Menengah            :   lebih dari 2,5 milyar s.d. 5 milyar
    c.  Menengah Kecil          :   lebih dari 1 milyar s.d. 2,5 milyar
    d.  Kecil               :   lebih dari 0 s.d. 15 juta
 
(2) Pengusaha Pabrik Golongan Kecil Sekali dan Pengusaha Pabrik yang memproduksi cerutu tidak 
    melebihi 7,5 juta batang atau Pengusaha Pabrik yang memproduksi tembakau iris yang dalam proses 
    pembuatan sampai dengan pengemasannya dilakukan secara lain daripada dengan mesin (dilakukan 
    dengan tangan) tidak melebihi 1,5 juta bungkus dengan berat bersih (netto) tidak melebihi 75.000 
    kilogram setiap tahun takwimnya, ditetapkan sebagai Bukan Pengusaha Kena Pajak (Pengusaha 
    Non-PKP).

(3) Pengusaha Non-PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diizinkan memproduksi hasil 
    tembakau dengan jumlah produksi maksimum setiap harinya :
    a.  SKT/KLB/KLM     :   50.000 batang, atau
    b.  Cerutu (CRT)        :   25.000 batang, atau
    c.  Tembakau Iris       :     5.000 bungkus.

(4) Dalam hal Pengusaha Pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memproduksi beberapa jenis hasil 
    tembakau sebagaimana yang ditetapkan pada ayat (3), maka jumlah produksi yang diperbolehkan 
    dihitung dengan memperhatikan perimbangan masing-masing jumlah produksi dari setiap jenis hasil 
    tembakau yang diproduksi.


                        Pasal 5

Yang dimaksud dengan jumlah produksi dalam satu tahun takwim dalam Keputusan ini adalah jumlah total 
produksi dari masing-masing jenis hasil tembakau yang dihitung berdasarkan dokumen Pemesanan Pita Cukai 
(CK-1) yang diajukan oleh Pengusaha Pabrik yang memiliki satu atau lebih Nomor Pokok Pengawasan Barang 
Kena Cukai (NPPBKC) dalam satu tahun takwim sebelumnya.


                        Pasal 6

Direktur Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang untuk :
a.  menetapkan Harga Jual Eceran Minimum per batang untuk masing-masing jenis dan kemasan hasil 
    tembakau dari masing-masing Golongan Pengusaha Pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 
    termasuk penetapan Harga Jual Eceran hasil tembakau yang diberikan secara cuma-cuma kepada 
    karyawan Pabrik dan pihak ketiga;
b.  Harga Jual Eceran Minimum sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan sama untuk setiap jenis 
    hasil tembakau dari Golongan Pengusaha Pabrik yang sama;
c.  mengatur penetapan Harga Jual Eceran untuk produk baru dengan prinsip tidak boleh lebih rendah 
    dari Harga Jual Eceran terendah dari jenis hasil tembakau yang sama yang telah dimiliki oleh 
    Pengusaha Pabrik yang bersangkutan;
d.  mengatur dan menetapkan batasan minimum atau maksimum Harga Jual Eceran hasil tembakau 
    produksi dari Pengusaha Pabrik Golongan Kecil Sekali dan Pengusaha Pabrik yang bukan Pengusaha 
    Kena Pajak (Non-PKP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Keputusan ini;
e.  mengatur dan menetapkan isi kemasan penjualan eceran hasil tembakau dari masing-masing 
    Golongan Pengusaha Pabrik dan hasil tembakau impor.


                        Pasal 7

Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengawasi dan mengatur lebih lanjut ketentuan pelaksanaan Keputusan ini.


                        Pasal 8

Dengan diberlakukannya keputusan ini maka Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
91/KMK.05/1997 tanggal 25 Februari 1997 dinyatakan tidak berlaku.


                        Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak dari tanggal 1 April 1998

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman keputusan ini dengan penempatannya dalam 
Lembaran Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Pebruari 1998
Menteri Keuangan

Ttd.

Mar'ie Muhammad
</code>