KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                      14 Juli 1994

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                        NOMOR S - 1646/PJ.53/1994

                            TENTANG

          PERMOHONAN PEMBEBASAN PEMBAYARAN PPN ATAS PESANAN PEMBUATAN MEDALI DAN TROPHY

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : XXX tanggal 26 Mei 1994 yang ditujukan kepada Bapak Menteri 
Keuangan perihal seperti pada pokok surat, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut :

1.  Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-undang PPN 1984 dan Peraturan 
    Pemerintah Nomor 28 TAHUN 1988 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-05/PJ./1994 
    tanggal 26 Januari 1994, pesanan atas jasa pembuatan medali dan trophy untuk kejuaran gulat Asia
    dan Oceania II adalah Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya terutang PPN.

2.  Dalam pengenaan PPN, Undang-undang PPN 1984 tidak membedakan status konsumen (pembeli 
    barang atau penerima jasa) baik sebagai perorangan atau badan yang mencari laba ataupun tidak. 
    Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan dalam UU PPN 1984 siapapun yang mengkonsumsi Barang 
    Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean Indonesia termasuk Pemerintah, yayasan, 
    dan sebagainya akan dikenakan PPN.

    Selain itu juga tidak ada ketentuan dalam UU PPN 1984 yang mengatur tentang pembebasan PPN 
    bagi penerima Jasa Kena Pajak berdasarkan sumber pembiayaannya.

3.  Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, permohonan Saudara perihal pembebasan PPN atas 
    pesanan pembuatan medali dan trophy untuk Kejuaraan Gulat Asia dan Oceania II dengan menyesal 
    tidak dapat dikabulkan, karena kami tidak mempunyai kewenangan untuk membebaskannya.

Demikian untuk dimaklumi.




DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

FUAD BAWAZIER
</code>