KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                   30 Maret 1993

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                         NOMOR S - 680/PJ.51/1993

                            TENTANG

               RESTITUSI PPn BM UNTUK KENDARAAN JENIS TRUK

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 4 September 1992, perihal pelaksanaan Restitusi 
PPn BM untuk kendaraan jenis truck kategori II & III, dengan ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut :

1.  Sesuai dengan Pasal 2 jo Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5) Keputusan Menteri Keuangan Nomor
    1285/KMK.04/1992, atas penyerahan chasis truck dikenakan PPn BM sebesar 20% plus 35% dari 
    Harga Jual chasis.

    Sesuai dengan Pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1285/KMK.04/1992, apabila kendaraan 
    tersebut digunakan untuk angkutan umum atau angkutan barang, PPn BM yang telah dibayar dapat 
    dimintakan restitusi.

2.  Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ.3/1992, ditegaskan bahwa dalam hal 
    minibus, kombi dan bus dipergunakan untuk angkutan umum atau angkutan barang, maka PPn BM 
    yang telah dipungut dapat diminta kembali. Dalam hal kendaraan dipergunakan untuk angkutan 
    barang, harus dibuktikan dengan surat tanda uji kendaraan dari instansi yang berwenang.

3.  Dalam surat tersebut Saudara menyatakan bahwa penjualan dari PT. XYZ  kepada PT ABC dan 
    penjualan dari PT ABC kepada user melalui dealer telah diproses/dilengkapi bak barang atau dalam 
    bentuk truk angkutan barang, sehingga penjualan truk tersebut kepada dealer/user tidak lagi dibebani 
    PPn BM.

    Saudara minta agar restitusi PPn BM dapat dilakukan oleh Main Distributor/Penyalur Utama yaitu 
    PT ABC.

4.  Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dan oleh karena berdasarkan ketentuan dalam Peraturan
    Pemerintah Nomor 76 TAHUN 1991 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1285/KMK.04/1991 atas 
    penyerahan truk tidak terutang PPn BM, maka atas penyerahan truk dari PT ABC kepada pihak lain 
    tidak terutang PPn BM.

    Oleh karena PPn BM telah dikenakan pada waktu penyerahan chasis truk dari PT XYZ kepada PT ABC, 
    maka sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983, PPn BM yang 
    telah dibayar tersebut dapat diminta kembali/restitusi.

5.  Sesuai dengan penegasan Direktur Jenderal Pajak dalam Surat Edaran No. SE-02/PJ.3/1992, dalam 
    hal kendaraan dipergunakan untuk angkutan barang, maka PPn BM yang telah dipungut dapat diminta 
    kembali. Untuk itu pemohon wajib membuktikan dengan surat tanda uji dari instansi yang berwenang.

    Oleh karena PT ABC pada waktu menjual sudah berbentuk truk, sehingga surat tanda uji kendaraan 
    dari instansi yang berwenang belum/tidak dapat diperoleh, maka untuk memperoleh restitusi atas 
    PPn BM yang telah dipungut, PT ABC dapat mengajukan kepada Kepala KPP Jakarta Timur Satu 
    tempat PT ABC dikukuhkan menjadi PKP dengan dilengkapi bukti-bukti/dokumen :
    1.  Surat jaminan kendaraan dipakai untuk angkutan barang,
    2.  D O truck kepada dealer/konsumen,
    3.  Surat perubahan bentuk dari karoseri,
    4.  Kwitansi pembayaran kepada perusahaan karoseri,
    5.  Bukti pungutan PPn BM dari ATPM,
    6.  N P W P Main Distributor,
    7.  Daftar nama pembeli,
    8.  Copy Faktur Pajak Penjualan dan copy Faktur Pajak dari distributor kepada pembeli.

Demikian agar maklum.




DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

Drs. MAR'IE MUHAMMAD
</code>