KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                              9 November 1989

                      SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                            NOMOR SE - 38/PJ.4/1989

                               TENTANG

              EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI PPh DARI WAJIB PAJAK ORANG ASING

                          DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Dalam rangka ekstensifikasi dan intensifikasi Wajib Pajak PPh, khususnya Wajib Pajak Orang Asing, bersama 
ini diingatkan kembali :

1.  Bahwa sesuai dengan surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tanggal 14 Februari 1974 nomor 
    D.15.4/I/1-19/1974, Kepala Inspeksi Pajak Badora (sekarang KPP Badora) Jakarta mempunyai 
    wewenang untuk menerapkan dan mengawasi pelaksanaan undang-undang perpajakan dan 
    peraturan-peraturan pelaksanaannya di bidang :
    a.  Pemungutan Pajak Perseroan (sekarang PPh Badan) terhadap badan-badan luar negeri yang 
        mempunyai pendirian tetap (permanen establishment) yang berada di seluruh Indonesia.
    b.  Pemungutan Pajak Pendapatan (sekarang PPh Perseorangan Pasal 25) terhadap Orang-orang 
        Asing dari Negara-negara yang ditentukan secara khusus (Benua Eropah, Benua Amerika, 
        Benua Afrika, Benua Australia termasuk Selandia Baru dan Benua Asia khusus dari Negara-
        negara Jepang, Pilipina, Korea Selatan, Korea Utara, Singapore, dan Malaysia) sepanjang 
        bertempat tinggal di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya atau memperoleh pendapatan di 
        Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya.
    c.  Pemungutan Pajak Pendapatan atas upah (sekarang PPh Pasal 21) yang diperoleh buruh dari 
        badan-badan atau orang-orang termaksud pada huruf a dan b di atas, sepanjang kantor/
        tempat usaha badan-badan/orang-orang tersebut di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya.
    d.  Pemungutan Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalty (sekarang PPh Pasal 23 dan Pasal 26) 
        yang dibayarkan oleh badan-badan atau orang-orang dimaksud pada huruf a dan b di atas, 
        sepanjang orang-orang asing termaksud pada huruf b bertempat tinggal di Daerah Khusus 
        Ibukota Jakarta Raya yang ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 23.

2.  Sejalan dengan itu diminta kepada Saudara untuk hal-hal sebagai berikut :
    a.  Para KPP di Jakarta Raya selain KPP Badora agar mengadakan ekstensifikasi dan intensifikasi 
        atas Orang-orang Asing di luar yang disebut pada angka 1.b., seperti kewarganegaraan Cina, 
        Pakistan, India, Banglades, Arab, Taiwan dan sebagainya.
    b.  Para KPP di luar Jakarta Raya, agar mengadakan ekstensifikasi dan intensifikasi atas Orang-
        orang Asing tanpa memandang kewarganegaraannya.

3.  Tidak berkelebihan kiranya diminta agar Saudara menghubungi instansi yang terkait dengan 
    pemberian izin usaha bagi Orang-orang Asing, seperti :
    Kantor Imigrasi, Depnaker, Dinas Pendapatan Daerah (Pajak Bangsa Asing) dan sebagainya di 
    wilayah masing-masing.
    Dalam hal terdapat beberapa KPP pada satu kota, maka permintaan dimaksud dikoordinir oleh Kabid 
    PPh dari Kanwil yang bersangkutan.

4.  a.  Dalam hal ada keragu-raguan tentang domisili Wajib Pajak antara KPP dalam satu Kanwil, 
        maka Kakanwil diberi wewenang untuk menentukan domisili Wajib Pajak dimaksud.
    b.  Dalam hal terjadi perbedaan pendapat tentang domisili Wajib Pajak antar Kanwil, maka 
        Direktur Pajak Penghasilan diberi wewenang untuk menentukan domisili Wajib Pajak 
        dimaksud.

5.  Setiap triwulan, diminta agar dilaporkan jumlah Wajib Pajak Orang Asing yang terdaftar pada KPP 
    dengan menggunakan bentuk formulir laporan terlampir. Laporan untuk pertama kali diminta paling 
    lambat pada 10 Januari 1990 untuk triwulan III 1989/1990.




DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

Drs. MAR'IE MUHAMMAD
</code>