KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
 

{{/tkb/admin/user_images/images/LOGO-djp.png}}



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA\\
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

Jalan Jend. Gatot Subroto No. 40-42

Jakarta 12190

Kotak Pos 124

Homepage : __http:%%//%%www.pajak.go.id__

Telepon   : 5251609, 5250208, 5262880

Faksimili : 5732062


----

Yth.

1. Para Kepala Kantor WIlayah DJP;\\
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak;\\
3. Para Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak;\\
4. Para Kepala Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan;\\
\\
di seluruh Indonesia

 

 

 

SURAT EDARAN\\
NOMOR SE-6/PJ./2008

TENTANG

 

PENYAMPAIAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-3/PJ./2008 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN PAJAK

PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR DAN/ATAU

PENYERAHAN GANDUM DAN TEPUNG GANDUM/TERIGU

 


 


Bersama ini disampaikan salinan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-3/PJ./2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas lmpor dan/atau Penyerahan Gandum Dan Tepung Gandum/Terigu. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut :

1.

Gandum adalah gandum yang termasuk dalam Pos Tarif 1001.10.00.00 dan/atau Pos Tarif 1001.90.19.00. Tepung Gandum/Terigu adalah tepung gandum/terigu yang termasuk dalam Pos Tarif 1101.00.10.00.

2.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah importir atau produsen atau distributor atau agen atau pedagang pengecer yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, yang melakukan impor dan/atau penyerahan gandum dan tepung gandum/terigu.

3.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang atas impor dan/atau penyerahan Gandum dan Tepung Gandum/Terigu oleh PKP ditanggung pemerintah.

4.

Untuk Surat Setoran Pajak (SSP) yeng merupakan lampiran Pernberitahuan Pabean Impor (PPI) atas impor dan/atau Faktur Pajak atas penyerahan Gandum dan Tepung Gandum/Terigu oleh PKP diatur sebagai berikut:

 

4.1.

Surat Setoran Pajak (SSP) yang merupakan lampiran Pemberitahuan Pabean Impor (PPI) atas impor Gandum dan Tepung Gandum/Terigu yang Pajak Pertambahan Nilai-nya ditanggung Pemerintah harus dibubuhi:


 

 

-

cap "PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 10/PMK.011/12008" untuk impor Gandum Pos Tarif 1001.10.00.00 dan untuk impor Tepung Gandum/Terigu Pos Tarif 1101.00.10.00;

 

 

-

cap "PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR [[http://10.254.232.215/tkb/engine/peraturan/view.php?id=978362ce7b096266e2cefb878aa3250b|****]]**[[view.php?id=978362ce7b096266e2cefb878aa3250b|**25/PMK.011/2008**]]**" untuk impor  Gandum Pos Tarif 1001.90.19.00.

 

4.2.

PKP wajib menerbitkan Faktur Pajak atas setiap penyerahan Gandum dan Tepung Gandum/Terigu;

 

4.3.

Faktur Pajak wajib diterbitkan pada saat penyerahan dilakukan;

 

4.4.

Kode Transaksi pada Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Standar atas penyerahan Gandum dan Tepung Gandum/Terigu adalah dengan menggunakan Kode Transaksi 07 dipersamakan dengan penyerahan yang PPN dan atau PPnBM Tidak Dipungut kepada selain Pemungut PPN;

 

4.5.

Faktur Pajak yang diterbitkan atas penyerahan Gandum dan Tepung Gandum/Terigu yang Pajak  Pertambahan Nilai-nya ditanggung Pemerintah harus dibubuhi:

 

 

-

cap "PPN DIBAYAR OLEH PEMERINTAH EKS PMK NOMOR [[http://10.254.232.215/tkb/engine/peraturan/view.php?id=a868d710aa4ef67a68807ce4fe8bd0da|****]]**[[view.php?id=a868d710aa4ef67a68807ce4fe8bd0da|**10/PMK.011/2008**]]**" untuk penyerahan Gandum Pos Tarif 1001.10.00.00 dan untuk penyerahan Tepung Gandum/Terigu Pos Tarif 1101.00.10.00;

 

 

-

cap "PPN DIBAYAR OLEH PEMERINTAH EKS PMK NOMOR [[http://10.254.232.215/tkb/engine/peraturan/view.php?id=978362ce7b096266e2cefb878aa3250b|****]]**[[view.php?id=978362ce7b096266e2cefb878aa3250b|**25/PMK.011/2008**]]**" untuk penyerahan Gandum Pos Tarif 1001.90.19.00.

5.

Ketentuan dan tara cara pelaporan Surat Seroran Pajak (SSP) yang merupakan lampiran Pemberitahuan Pabean Impor (PPI) dan Faktur Pajak pada SPT Masa PPN atas impor dan/atau penyerahan Gandum dan Tepung Gandum/Terigu oleh PKP adalah sebagai berikut:

 

5.1.

PKP melaporkan Surat Setoran Pajak (SSP) yang merupakan lampiran Pemberitahuan Pabean Impor (PPI) pada SPT Masa PPN Formulir 1107B, butir II;

 

5.2.

PKP melaporkan Faktur Pajak Standar atas penyerahan Gandum dan Tepung Gandum/Terigu pada SPT Masa PPN sesuai dengan tata cara pelaporan untuk Kode Transaksi 07;

 

5.3.

PKP wajib melaporkan Faktur Pajak Sederhana atas penyerahan Gandum dan Tepung Gandum/Terigu pada SPT Masa PPN Formulir I107A, butir III (Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak Sederhana) dengan mengisi nilai harga jual pada kolom DPP dan PPN yang terutang pada kolom PPN (Rupiah) tldak perlu diisi;

 

5.4.

PKP importir wajib membuat daftar rincian Surat Setoran Pajak (SSP) yang merupakan lampiran Pemberitahuan Pabean Impor (PPI) atas impor yang Pajak Pertambahan Nilai-nya ditanggung Pemerintah dengan menggunakan format laporan sebagaimana ditetapkan;

 

5.5.

PKP wajib membuat daftar rincian Faktur Pajak yang diterbitkan atas penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya ditanggung Pemerintah dengan menggunakan format laporan sebagaimana ditetapkan;

 

5.6.

PKP wajib melaporkan daftar rincian sebagaimana dimaksud pada butir 5.4 sebagai lampiran kelengkapan SPT Masa PPN;

 

5.7.

Daftar rincian Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada butir 5.5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPT Masa PPN.

6.

PPN yang dibayar oleh PKP atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang digunakan untuk menghasilkan dan/atau menyerahkan Gandum dan Tepung Gandum/Terigu merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7.

PPN yang ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir 3 tidak dapat dikreditkan.

8.

Dalam hal SPT Masa PPN yang dilaporkan oleh PKP menunjukkan lebih bayar maka atas PPN lebih bayar tersebut dapat dimintakan pengembalian oleh PKP. Tata cara permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PPN sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

9.

Untuk kepentlngan perhitungan dan pengawasan pelaksanaan PPN yang ditanggung Pemerintah atas penyerahan Gandum dan Tepung Gandum/Terigu oleh PKP dan dalam rangka memberikan pelayanan terhadap PKP maka diminta:

 

9.1.

Kepala KPP untuk melakukan hal-hal sebagai berlkut:

 

 

a.

Mengawasi pelaporan SPT Masa PPN dan daftar rinclan PPN yang ditanggung pemerintah atas impor dan/atau penyerahan Gandum dan Tepung Gandum/Terigu;

 

 

b.

Mernbuat daftar rincian PKP sebagaimana dimaksud pada butir I {satu), dengan membagi dalam dua kelompok yakni impor dan/atau penyerahan Gandum dan Tepung Gandum/Terigu;

 

 

c.

Mengkompilasi daftar rincian PPN yang ditanggung pemerintah atas impor dan/atau penyerahan Gandum dan Tepung Gandum/Terigu dan mengirimkan ke Kepala Kantor Wilayah DJP masing-masing paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu penyampaian SPT Masa PPN dengan menggunakan format laporan pada lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini;

 

 

d.

Menyelesaikan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PPN oleh PKP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

9.2.

Kepala Kantor Wilayah DJP untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

 

 

a.

Mengawasi dan mengkoordinir KPP pada wilayah kerja masing-masing dalam pelaksanaan PPN ditanggung pemerintah atas impor dan/atau penyerahan Gandum dan Tepung Gandum/Terigu;

 

 

b.

Mengkompilasi laporan dari KPP dan mengirimkan laporan kompilasi kepada Direktur Jenderal Pajak u/p Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah berakhimya batas waktu penyampaian SPT Masa PPN dengan menggunakan format laporan pada lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.

 

9.3.

Laporan kompilasi sebagaimana tersebut pada butir 9.2 huruf b agar disampaikan tepat waktu mengingat data tersebut akan digunakan sebagai dasar perhitungan DJP untuk mengajukan tagihan atas PPN yang ditanggung pemerintah.

 

 

 

 

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

 

 

 

 

Ditetapkan di : Jakarta

 

 

 

pada tanggal : 28 Februari 2008

 

 

 

 

  

 

 

 

Darmin Nasution

 

 

 

NIP 130605098

 

 

Tembusan: 

1. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan; 

2. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan; 

3. Kepala Biro Hukum Departemen Keuangan; 

4. Kepala Biro Humas Departemen Keuangan; 

5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak; 

6. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.