KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
{{/tkb/admin/user_images/images/LOGO-djp.png}}


**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA\\
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

\\
Jalan Jenderal Gatot Subroto 40-42\\
Jakarta 12190\\
Tromol Pos Nomor 124  Jakarta 10002\\
Homepage : http:%%//%%www.pajak.go.id/ 

Telepon: 525-0208, 525-1609;\\
              5262880\\
Faksimili: 573-2062\\
Website   www.depkeu.go.id


----

Yth.

1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;\\
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak;\\
3. Para Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan,\\
seluruh Indonesia

 

 

NOMOR SE-67/PJ/2009

TENTANG

PENGANTAR PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK\\
NOMOR [[view.php?id=dd33a21f7b5d1e39ae66b67be7a6d253|**PER-40/PJ/2009**]] TENTANG\\
TATA CARA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK\\
BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU


 

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=dd33a21f7b5d1e39ae66b67be7a6d253|**PER-40/PJ/2009**]] tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu, dengan ini disampaikan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut untuk dilaksanakan. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1.

Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) atau surat tersendiri.

2.

Dalam hal Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu tidak menghendaki diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP), Wajib Pajak tersebut harus menyampaikan pernyataan tertulis bersamaan dengan penyampaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, dan kelebihan pembayaran pajak Wajib Pajak tersebut diproses berdasarkan ketentuan Pasal 17B Undang-Undang Nomor 1[[view.php?id=45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26|**6 TAHUN 1983**]] tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor [[view.php?id=82743f31779d2167a2fb3a7e7ec979bc|**16 TAHUN 2009**]], yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang KUP.

3.

Dalam hal SKPPKP tidak diterbitkan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=912578cebd95b3483921959730de49f3|**193/PMK.03/2007**]] tentang Batasan Jumlah Peredaran Usaha, Jumlah Penyerahan, dan Jumlah Lebih Bayar bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=b27152e13b5ed9b61478a1384d7b9bf2|**54/PMK.03/2009**]] dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=dd33a21f7b5d1e39ae66b67be7a6d253|**PER-40/PJ/2009**]] tentang\\
Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu ,permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diproses berdasarkan ketentuan Pasal 17B Undang-Undang KUP dan kepada Wajib Pajak diberitahukan secara tertulis dengan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut.

4.

Terhadap SPT Tahunan PPh atau SPT Masa PPN yang disampaikan oleh Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=dd33a21f7b5d1e39ae66b67be7a6d253|**PER-40/PJ/2009**]] lentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu dan belum diterbitkan SKPPKP, Kantor Pelayanan Pajak diminta untuk melakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada Wajib Pajak mengenai proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang dikehendaki, yaitu pengembalian kelebihan pembayaran pajak diproses berdasarkan Pasal 17B atau Pasal 17D Undang-Undang KUP. Dalam hal Wajib Pajak tidak merespon klarifikasi tersebut, pengembalian kelebihan pembayaran pajak diproses berdasarkan Pasal 17D Undang-Undang KUP

5.

Batasan jumlah peredaran usaha bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dan menyelenggarakan pembukuan untuk dapat memperoleh pengembalian pendahuluan kelebihan pajak :

 

a.

untuk Tahun Pajak 2008 paling banyak adalah Rp1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta rupiah); atau

 

b.

untuk Tahun Pajak 2009 dan selanjutnya paling banyak adalah Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

6.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak adalah PKP yang telah menyampaikan SPT Tahunan PPh dan SPT Masa PPN yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=dd33a21f7b5d1e39ae66b67be7a6d253|**PER-40/PJ/2009**]] tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu. Yang dimaksud dengan telah SPT Tahunan PPh adalah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak terakhir yang telah wajib disampaikan sesuai ketentuan .

 

Contoh mengenai SPT Tahunan PPh Tahun Pajak terakhir yang telah wajib disampaikan:

 

a.

PKP badan dengan tahun buku Januari sampai dengan Desember.

 

 

1)

SPT Masa PPN Masa Pajak Maret 2009 yang menyatakan lebih bayar disampaikan PKP tersebut pada bulan April 2009. Terhadap PKP tersebut dapat diberikan SKPPKP apabila PKP tersebut sudah menyampaikan:

 

 

 

a)

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2007, dalam hal PKP tersebut sampai dengan tanggal penyampaian permohonan belum menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2008; atau

 

 

 

b)

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2008, dalam hal SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2008 telah disampaikan pada saat penyampaian permohonan.

 

 

2)

SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2009 yang menyatakan lebih bayar disampaikan PKP tersebut pada bulan Juni 2009. Terhadap PKP tersebut dapat diberikan SKPPKP apabila PKP tersebut sudah menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2008.

 

b.

PKP badan dengan tahun buku April sampai dengan Maret.

 

 

1)

SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2009 yang menyatakan lebih bayar disampaikan PKP tersebut pada bulan Juni 2009. Terhadap PKP tersebut dapat diberikan SKPPKP apabila PKP tersebut sudah menyampaikan :

 

 

 

a)

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2007, dalam hal PKP tersebut sampai dengan tanggal penyampaian permohonan belum menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2008; atau

 

 

 

b)

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2008, dalam hal SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2008 telah disampaikan pada saat penyampaian permohonan.

 

 

2)

SPT Masa PPN Masa Pajak Juli 2009 yang menyatakan lebih bayar disampaikan PKP tersebut pada bulan Agustus 2009. Terhadap PKP tersebut dapat diberikan SKPPKP apabila PKP tersebut sudah menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2008.

 

c.

PKP orang pribadi.

 

 

1)

SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2009 yang menyatakan lebih bayar disampaikan PKP tersebut bulan Maret 2009. Terhadap PKP tersebut dapat diberikan SKPPKP apabila PKP tersebut sudah menyampaikan:

 

 

 

a)

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2007, dalam hal PKP tersebut sampai dengan tanggal penyampaian permohonan belum menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2008; atau

 

 

 

b)

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2008, dalam hal SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2008 telah disampaikan pada saat penyampaian permohonan.

 

 

2)

SPT Masa PPN Masa Pajak Maret 2009 yang menyatakan lebih bayar disampaikan PKP tersebut bulan April 2009. Terhadap PKP tersebut dapat diberikan SKPPKP apabila PKP tersebut sudah menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2008.

7.

Nota Hitung yang digunakan dalam pembuatan SKPPKP adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.

8.

Dalam memproses permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak dari Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu, Kepala Kantor Pelayanan Pajak memperhatikan tala cara penyelesaian pengembalian pendahuluan kelebihan pajak bagi Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.

 

 

 

 

 

 

 

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

| |Ditetapkan di Jakarta\\ Pada tanggal 7 Juli 2009\\ DIREKTUR JENDERAL\\ \\ ttd.\\ \\ Darmin Nasution\\ NIP 130605098\\  |

Tembusan:\\
1.     Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak\\
2.     Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di lingkungan Kantor Pusat DJP\\
3.     Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan