KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                     17 Juni 1994

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                        NOMOR S - 1455/PJ.51/1994

                            TENTANG

               PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS RUMAH MURAH

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 16 Juli 1994, perihal penetapan rumah murah yang Pajak 
Pertambahan Nilainya Ditanggung Pemerintah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut  :

1.  Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 832/KMK.00/1989 jo Keputusan Menteri Keuangan 
    Nomor : 310/KMK.04/1989, batasan rumah murah, rumah sederhana, pondok boro, asrama 
    mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 
    Keputusan Presiden RI Nomor 18 TAHUN 1986 adalah :
    a.  Rumah Type KPR/BTN 70 ke bawah termasuk rumah susun dan meliputi juga pondok boro, 
        asrama mahasiswa/pelajar yang dibangun oleh Perusahaan Pembangunan Perumahan baik 
        Pemerintah (Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional disingkat PERUM 
        PERUMNAS) maupun Perusahaan Swasta dan Badan-badan sejenisnya (Yayasan, Koperasi 
        dan lain-lain) sepanjang memenuhi persyaratan rumah murah, rumah sederhana seperti yang 
        tercantum dalam Surat Menteri Negara Perumahan Rakyat kepada Menteri Keuangan RI 
        Nomor 60/Bt 01 01/M/4/85 tanggal 9 April 1985.

    b.  Penyerahan rumah murah yang dilakukan oleh Perusahaan Pembangunan Perumahan, 
        Yayasan, Koperasi dan sebagainya dapat diberikan fasilitas PPN Ditanggung oleh Pemerintah 
        apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagaimana ditegaskan 
        dalam suratnya kepada Menteri Negara Urusan Perumahan Rakyat tanggal 6 Mei 1986 No : 
        S-462/MK/04/1986 yaitu :
        b.1.    Penjualan rumah harus dilakukan secara Kredit Pemilikan Rumah (KPR).Bila 
            pembelian rumah dilakukan dengan tunai tetap dikenakan PPN karena dianggap 
            pembelinya mampu.
        b.2.    Batas luas tanah dan bangunan serta harga jual rumah sesuai dengan standar rumah 
            BTN type 70 ke bawah.
        b.3.    Perusahaan Pembanguann Perumahan yang melakukan penyerahan rumah murah 
            wajib menyampaikan laporan keuangan kepada Direktorat Jenderal Pajak (Kepala 
            Kantor Pelayanan Pajak setempat) mengenai :
            -   jumlah dan type rumah yang dijual,
            -   harga Jual,
            -   jumlah PPN yang tidak dipungut (PPN yang ditanggung Pemerintah), 
            -   nama perusahaan yang memberi kredit dan jangka waktu kredit.

2.  Sesuai dengan huruf b angka 3.a dan b Surat Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 
    60/BT.01.01/M/4/1985 tanggal 9 April 1985, batasan rumah sederhana adalah :

    Rumah inti :
    -   harga jual rumah per M2 tidak melebihi 75% dari harga per M2 rumah dinas kelas c di daerah 
        yang bersangkutan,
    -   harga jual tanah matang per M2 tidak melebihi perhitungan 35% dari luas kapling dikalikan 
        harga jual tertinggi bangunan rumah per M2 dan dibagi dengan luas kapling,
    -   harga jual rumah beserta tanah adalah harga jual tertinggi bangunan rumah per M2 dikalikan 
        dengan penjumlahan dari luas bangunan rumah dan 35% nya luas tanah/kapling.

    Rumah Sederhana biasa :
    -   harga jual bangunan rumah per-m2 tidak melebihi 75% dari harga rumah dinas kelas C di 
        Daerah yang bersangkutan,
    -   harga jual tanah matang per-m2 tidak melebihi perhitungan luas bangunan rumah dikalikan 
        harga jual tertinggi bangunan rumah per-m2 dan dibagi dengan luas kapling,
    -   harga jual rumah beserta tanah adalah 2 X luas bangunan rumah dikalikan dengan harga jual 
        tertinggi bangunan rumah per-m2.

3.  Berdasarkan ketentuan tersebut maka :
    a.  salah satu syarat untuk dapat dikategorikan sebagai rumah murah adalah penyerahan rumah 
        tersebut dilaksanakan dengan cara angsuran/KPR yang diadakan oleh KPR atau Bank-bank 
        penyelenggara KPR lainnya.
    b.  dalam hal harga melebihi standard rumah murah (karena peningkatan mutu), maka atas 
        penyerahan rumah tersebut tidak dapat diberlakukan ketentuan PPN Ditanggung Pemerintah, 
        sehingga besarnya PPN yang terutang dihitung berdasarkan ketentuan umum yang berlaku,
    c.  mengenai batasan harga rumah murah, masing-masing daerah tidak sama, untuk 
        menentukan batasan harga tersebut, harus digunakan dasar perhitungan sebagaimana 
        dimaksud dalam butir 2 di atas.

Demikian agar Saudara maklum.




A.N. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA

ttd

SUNARIA TADJUDIN
</code>