KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA\\
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK\\
\\
\\
 

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK\\
NOMOR KEP-382/PJ/2002\\
\\
TENTANG\\
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK\\
PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH BAGI\\
PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PENGUSAHA KENA PAJAK REKANAN

\\
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,



Menimbang

:

bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan pajak oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pengusaha Kena Pajak Rekanan dalam pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pengusaha Kena Pajak Rekanan.


 

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor [[view.php?id=45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26|**6 TAHUN 1983**]] tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor [[view.php?id=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b|**16 TAHUN 2000**]] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);


 

 

2.

Undang-undang Nomor [[view.php?id=6512bd43d9caa6e02c990b0a82652dca|**8 TAHUN 1983**]] tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor [[view.php?id=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3|**18 TAHUN 2000**]] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);


 

 

3.

Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=eb160de1de89d9058fcb0b968dbbbd68|**42 TAHUN 1995**]] tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 70) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=ea5d2f1c4608232e07d3aa3d998e5135|**25 TAHUN 2001**]] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4092);

 

 

4.

Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=f7177163c833dff4b38fc8d2872f1ec6|**143 TAHUN 2000**]] tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor [[view.php?id=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3|**18 TAHUN 2000**]] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4061) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=32bb90e8976aab5298d5da10fe66f21d|**24 TAHUN 2002**]] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4199);

 

 

5.

Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=6c8349cc7260ae62e3b1396831a8398f|**144 TAHUN 2000**]] tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4062);

 

 

6.

Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=d9d4f495e875a2e075a1a4a6e1b9770f|**145 TAHUN 2000**]] tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4063) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=f033ab37c30201f73f142449d037028d|**7 TAHUN 2002**]] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);

 

 

7.

Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=67c6a1e7ce56d3d6fa748ab6d9af3fd7|**146 TAHUN 2000**]] tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4064);

 

 

8.

Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=44f683a84163b3523afe57c2e008bc8c|**12 TAHUN 2001**]] tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4083) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=fbd7939d674997cdb4692d34de8633c4|**43 TAHUN 2002**]] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4217);

 

 

9.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor [[view.php?id=7a614fd06c325499f1680b9896beedeb|**547/KMK.04/2000**]] tentang Penunjukkan Bendaharawan Pemerintah, Badan-Badan Tertentu, dan Instansi Pemerintah Tertentu untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;

 

 

10.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor [[view.php?id=4734ba6f3de83d861c3176a6273cac6d|**548/KMK.04/2000**]] tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Atas Barang Mewah oleh Bendaharawan Pemerintah sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai;

 

 

11.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor [[view.php?id=d947bf06a885db0d477d707121934ff8|**549/KMK.04/2000**]] tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah oleh Badan-Badan Tertentu sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai;

 

 

12.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor [[view.php?id=63923f49e5241343aa7acb6a06a751e7|**550/KMK.04/2000**]] tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah oleh KPKN sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai;

 

 

13.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=b83aac23b9528732c23cc7352950e880|**653/KMK.03/2001**]] tentang Barang-Barang Kebutuhan Pokok yang Atas Impor Dan Atau Penyerahannya Tidak Dikenakan  Pajak Pertambahan Nilai;

 

 

14.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=62b98e188905060143a433b1363b3266|**KEP-549/PJ./2000**]] tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tatacara Penyampaian, dan Tatacara Pembetulan Faktur Pajak Standar sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=68d13cf26c4b4f4f932e3eff990093ba|**KEP-323/PJ./2001**]];

 

 

15.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=b495ce63ede0f4efc9eec62cb947c162|**KEP-511/PJ./2001**]] tentang Bentuk dan Isi SPT Masa bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, Keterangan dan Dokumen Yang Harus Dilampirkan, serta Buku Petunjuk Pengisiannya;

 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH BAGI PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PENGUSAHA KENA PAJAK REKANAN.


 

 

 

 

Pasal 1

 

 

 

(1)

Pedoman Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah bagi Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan Dan Kas Negara sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, dan Pengusaha Kena Pajak Rekanan adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.


 

 

 

(2)

Pedoman Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah bagi Badan-badan Tertentu sebagai Pemungut Pajak PertambahanNilai dan Pengusaha Kena Pajak Rekanan adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.


 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 2

 

 

 

 

 

 

 

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta\\
pada tanggal 13 Oktober 2002\\
DlREKTUR JENDERAL PAJAK,

                     \\
                          ttd

      \\
          HADI POERNOMO