KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                     24 Juni 2002

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                         NOMOR S - 615/PJ.53/2002

                            TENTANG

             PELUNASAN BEA METERAI ATAS KUITANSI REKENING LISTRIK

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 10 April 2002 hal sebagaimana tersebut pada pokok 
surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.  Dalam surat tersebut Saudara menyampaikan tentang kedua Surat Edaran mengenai permohonan 
    ijin pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas :
    1.1.    Nomor SE-07/PJ.533/1999 tanggal 24 Mei 1999 hal Pelimpahan Wewenang Menerbitkan Surat 
        Ijin Pencetakan Tanda Lunas Bea Meterai atas kuitansi rekening listrik.
    1.2.    Nomor SE-05/PJ.5/2001 tanggal 15 Maret 2001 hal Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas 
        Dengan Sistem Komputerisasi.

2.  Saudara memohon agar PT PLN (Persero) tetap dapat diijinkan untuk menggunakan ketentuan yang 
    khusus diterbitkan untuk PT. PLN (Persero) sebagaimana butir 1.1 diatas dengan pertimbangan:
    2.1.    Bahwa ketentuan yang diterbitkan khusus untuk PT. PLN (Persero) tidak dibatalkan dengan 
        ketentuan yang diterbitkan kemudian.
    2.2.    Bahwa ketentuan yang mengatur khusus untuk PT. PLN (Persero) mempunyai sifat Lex 
        Spesialis sehingga dapat mengabaikan ketentuan yang bersifat Lex Generalis.
    2.3.    Bahwa ketentuan yang diterbitkan khusus untuk PT. PLN (Persero) lebih sederhana sehingga 
        lebih mudah dalam pelaksanaannya.

3.  Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 TAHUN 1985 tentang Bea Meterai diatur bahwa
    Bea Meterai atas dokumen dilunasi dengan cara :
    a.  Menggunakan Benda Meterai;
    b.  Menggunakan cara lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

4.  Berdasarkan Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133b/KMK.04/2000 tanggal 28 April 2000 
    tentang Pelunasan Bea Meterai Dengan Menggunakan Cara Lain diatur bahwa pelunasan Bea Meterai 
    dengan menggunakan cara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-
    undang Nomor 13 TAHUN 1985 tentang Bea Meterai adalah dengan membubuhkan tanda Bea Meterai 
    Lunas dengan menggunakan mesin teraan meterai, teknologi percetakan, sistem komputerisasi dan 
    alat lain dengan teknologi tertentu.

5.  Berdasarkan Lampiran I Nomor Urut 66 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-181/PJ./2001 
    tanggal 28 Februari 2001 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 
    KEP-22/PJ./1995 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada para pejabat di 
    lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Direktur 
    Jenderal Pajak Nomor KEP-489/PJ./2000, bahwa wewenang untuk menerbitkan Surat Ijin Pembubuhan
    Tanda Bea Meterai Lunas dengan menggunakan sistem komputerisasi dilimpahkan kepada Kepala 
    Kantor Pelayanan Pajak.

6.  Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ.5/2001 tanggal 15 Maret 2001 
    antara lain diatur bahwa bentuk tanda Bea Meterai Lunas yang dibubuhkan pada dokumen terdiri dari 
    kata Bea Meterai Lunas dan tarif Bea Meterai yang dibayar.

7.  Berdasarkan ketentuan diatas dengan ini diberikan penjelasan bahwa :
    Pelunasan Bea Meterai atas kuitansi rekening listrik yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) merupakan 
    bentuk pelunasan Bea Meterai dengan sistem komputerisasi. Oleh karena itu hal-hal yang berkaitan 
    dengan tata cara pelunasan Bea Meterai dengan membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan 
    sistem komputerisasi yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero), wajib memenuhi prosedur yang telah 
    diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ.5/2001 tanggal 15 Maret 2001.

Demikian untuk dimaklumi.




A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR PPN DAN PTLL,

ttd

I MADE GDE ERATA
</code>