KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                    13 April 1984

                      SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                           NOMOR SE - 13/PJ.23/1984

                        TENTANG

  PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI BERUPA GAJI DAN TUNJANGAN-TUNJANGAN LAINNYA 
                            (SERI PPh PASAL 21-05)

                          DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Seperti Saudara ketahui bahwa berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 pegawai negeri tidak 
dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan. Pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan tersebut adalah 
sebagai berikut :

1.  Sesuai dengan Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 Bendaharawan Pemerintah 
    (Bendaharawan Gaji) adalah Pemotong PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya yang 
    diterima oleh pegawai negeri yang bersangkutan.

2.  Pajak Penghasilan yang terhutang atas gaji dan tunjangan-tunjangan ini yang dibebankan pada 
    keuangan Negara, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1964 seluruhnya ditanggung 
    oleh Pemerintah.

    Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1964 tersebut dalam waktu dekat akan diganti dengan Peraturan 
    Pemerintah yang baru berkenaan dengan diberlakukannya Undang-undang Pajak Penghasilan 1984.

3.  Penghitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 :
    3.1.    Penghitungan Penghasilan Netto dan Penghasilan Kena Pajak adalah sesuai lampiran IV pada 
        SE Direktur Jenderal Anggaran No. SE-19/A.71/1984 tanggal 16 Pebruari 1984 yang telah 
        Saudara terima.
    3.2.    Penghitungan PPh Pasal 21 bulanan adalah dengan menerapkan tarif Pasal 17 Undang-undang 
        Pajak Penghasilan 1984 atas Penghasilan Kena Pajak seperti tersebut pada 3.1. di atas yang 
        telah disetahunkan, kemudian dibagi 12.

4.  Bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dapat diberikan kepada pegawai negeri sepanjang bukti 
    tersebut diminta oleh yang bersangkutan untuk suatu keperluan.

5.  Cara perhitungan PPh Pasal 21 atas Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara bagi para 
    pegawai Departemen Keuangan sedang diselesaikan dan dalam waktu dekat akan disampaikan 
    kepada Saudara.

Demikian untuk mendapat perhatian Saudara.




DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

Drs. SALAMUN A.T
</code>