KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 114/PMK.03/2022

 

TENTANG

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR [[view.php?id=b42a895fb052aa5ec44b75d31af69a2a|**3/PMK.03/2022**]] TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI //CORONA VIRUS DISEASE// 2019 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,


 

 

 

 

Menimbang

:

a.

bahwa untuk penanganan dampak pandemi //Corona Virus Disease// 2019 dan optimalisasi realisasi pemanfaatan insentif pajak serta kemudahan administrasi perpajakan, masih diperlukan perpanjangan jangka waktu pemberian insentif pajak; 

 

 

b.

bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=b42a895fb052aa5ec44b75d31af69a2a|**3/PMK.03/2022**]] tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi //Corona Virus Disease// 2019 belum menampung kebutuhan perpanjangan jangka waktu pemberian insentif pajak, sehingga perlu dilakukan perubahan; 

 

 

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=b42a895fb052aa5ec44b75d31af69a2a|**3/PMK.03/2022**]] tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi //Corona Virus Disease// 2019; 

 

 

 

 

Mengingat

:

1.

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

 

 

2.

Undang-Undang Nomor [[view.php?id=d3d9446802a44259755d38e6d163e820|**7 TAHUN 1983**]] tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor [[view.php?id=71014f3b2f3b8f52e2d6ee2304db7e95|**7 TAHUN 2021**]] tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 

 

 

3.

Undang-Undang Nomor [[view.php?id=fc0fef626c330003179e5377ee02750f|**17 TAHUN 2003**]] tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 

 

4.

Undang-Undang Nomor [[view.php?id=12f6de45d4efe308cfeeca3f1d0bc3af|**24 TAHUN 2007**]] tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

 

 

5.

Undang-Undang Nomor [[view.php?id=7fb15019103809d7311d26d2e8bb47ed|**39 TAHUN 2008**]] Kementerian Negara (Lembaran Negara tentang Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

 

 

6.

Undang-Undang Nomor [[view.php?id=4e9d4f159d588700cf812f18d9920017|**2 TAHUN 2020**]] tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor [[view.php?id=9487c0d93b1eb327013934c5b0d17ae4|**1 TAHUN 2020**]]. tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi //Corona Virus Disease// 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

 

 

7.

Peraturan Presiden Nomor [[view.php?id=9dfe163fd649f3b985fa8efd30a54391|**57 TAHUN 2020**]] tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 

 

 

8.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031); 

 

 

9.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=b42a895fb052aa5ec44b75d31af69a2a|**3/PMK.03/2022**]] tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi //Corona Virus Disease// 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91); 

 

 

 

 

 

 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR [[view.php?id=b42a895fb052aa5ec44b75d31af69a2a|**3/PMK.03/2022**]] TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI //CORONA VIRUS DISEASE// 2019. 

 

 

 

 

 

 

Pasal I

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=b42a895fb052aa5ec44b75d31af69a2a|**3/PMK.03/2022**]] tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi //Corona Virus Disease// 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91) diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

1.

Ketentuan Pasal 1 diubah dengan menambahkan 1 (satu) angka yakni angka 7a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 1

 

 

 

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 

 

 

 

1.

Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh adalah Undang-Undang Nomor [[view.php?id=d3d9446802a44259755d38e6d163e820|**7 TAHUN 1983**]] tentang Pajak Penghasilan beserta perubahannya.

 

 

 

2.

Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut PPh adalah Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPh. 

 

 

 

3.

PPh Pasal 22 Impor adalah PPh yang dipungut berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf b Undang-Undang PPh. 

 

 

 

4.

PPh Pasal 25 adalah PPh yang dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang PPh. 

 

 

 

5.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 

 

 

 

6.

Pemberi Kerja adalah orang pribadi atau badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan, atau unit, termasuk instansi pemerintah, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan/atau pembayaran lain dengan nama atau dalam bentuk apa pun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai. 

 

 

 

7.

Pemotong atau Pemungut Pajak adalah Wajib Pajak yang dikenai kewajiban untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 

 

 

 

7a.

Penanggung Jawab adalah Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

 

 

 

8.

Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 

 

 

 

9.

Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

 

 

 

10.

Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 

 

 

 

11.

Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. 

 

 

 

12.

Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya disingkat SPT Tahunan adalah surat pemberitahuan yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban untuk suatu Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 

 

 

 

13.

Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi yang selanjutnya disebut P3-TGAI adalah program perbaikan, rehabilitasi, atau peningkatan jaringan irigasi dengan berbasis peran serta masyarakat petani yang dilaksanakan oleh perkumpulan petani pemakai air, gabungan perkumpulan petani pemakai air, atau induk perkumpulan petani pemakai air. 

 

 

 

14.

Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi. 

 

 

 

15.

Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi. 

 

 

 

16.

Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut IP3A adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerja sama untuk memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi. 

 

 

 

17.

Wajib Pajak Penerima P3-TGAI adalah P3A, GP3A, dan/atau IP3A yang melaksanakan P3-TGAI sebagaimana telah ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen dan disahkan oleh Kepala Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai atau Balai Wilayah Sungai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

 

 

 

18.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 7A

 

 

 

Atas pemotongan PPh final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pemotong Pajak menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah kepada Penanggung Jawab. 

 

 

 

 

 

 

3.

Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 8

 

 

 

(1)

PPh final atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Penerima P3-TGAI ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dapat dimanfaatkan Wajib Pajak Penerima P3-TGAI dengan syarat Penanggung Jawab menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah. 

 

 

 

(2)

Laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id. 

 

 

 

(3)

Penanggung Jawab dapat melakukan pembetulan atas laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 

 

 

(4)

Penanggung Jawab harus menyampaikan: 

 

 

 

 

a.

laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap Masa Pajak; atau 

 

 

 

 

b.

laporan realisasi pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

 

 

 

 

paling lambat tanggal 31 Januari 2023. 

 

 

 

(5)

Laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Ketentuan Pasal 12 diubah dengan menambahkan 2 (dua) ayatyakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 12

 

 

 

(1)

Jangka waktu pemberian insentif pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2022. 

 

 

 

(2)

Jangka waktu pemberian insentif: 

 

 

 

 

a.

pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan 

 

 

 

 

b.

PPh final ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), 

 

 

 

 

diberikan untuk Masa Pajak Januari 2022 sampai dengan Masa Pajak Juni 2022. 

 

 

 

(3)

Jangka waktu pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2022

 

 

 

(4)

Jangka waktu pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperpanjang sampai dengan Masa Pajak Desember 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 12A

 

 

 

Wajib Pajak dapat memanfaatkan insentif pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sejak Masa Pajak Juli 2022 dengan menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sampai dengan 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku. 

 

 

 

 

 

 

6.

Ketentuan huruf C, huruf G, huruf J, dan huruf L dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=b42a895fb052aa5ec44b75d31af69a2a|**3/PMK.03/2022**]] tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi //Corona Virus Disease// 2019 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

 

 

 

 

 

Pasal II

 

 

1.

Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan surat keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22 lmpor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=b42a895fb052aa5ec44b75d31af69a2a|**3/PMK.03/2022**]] tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi //Corona Virus Disease// 2019 harus menyampaikan kembali permohonan untuk dapat memanfaatkan insentif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dengan menggunakan formulir melalui laman www.pajak.go.id. 

 

 

2.

Wajib Pajak yang telah menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=b42a895fb052aa5ec44b75d31af69a2a|**3/PMK.03/2022**]] tentang lnsentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi //Corona Virus Disease// 2019, harus menyampaikan kembali pemberitahuan untuk dapat memanfaatkan insentif pajak sebagairnana dimaksud dalam Pasa1 4 ayat (1) dengan menggunakan formulir melalui laman www.pajak.go.id. 

 

 

3.

Laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah Masa Pajak Januari 2022 sampai dengan Masa Pajak Juni 2022 yang: 

 

 

 

a.

telah disampaikan oleh Pemotong Pajak; atau

 

 

 

b.

belum disampaikan oleh Pemotong Pajak, 

 

 

 

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=b42a895fb052aa5ec44b75d31af69a2a|**3/PMK.03/2022**]] tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi //Corona Virus Disease// 2019 harus disampaikan kembali oleh Penanggung Jawab untuk dapat memanfaatkan insentif pajak sebagairnana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri ini. 

 

 

4.

Pemotong Pajak yang: 

 

 

 

a.

belum menyampaikan laporan realisasi insentif PPh final jasa konstruksi ditanggung pemerintah; atau 

 

 

 

b.

telah menyampaikan laporan realisasi dan/atau laporan realisasi pembetulan insentif PPh final jasa konstruksi ditanggung pemerintah, 

 

 

 

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=5285a1493a5742c839cdf4cf7311beea|**9/PMK.03/2021**]] tentang lnsentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi //Corona Vuus Disease// 2019 sebagairnana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14[[view.php?id=5285a1493a5742c839cdf4cf7311beea|**9/PMK.03/2021**]] tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=5285a1493a5742c839cdf4cf7311beea|**9/PMK.03/2021**]] tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi //Corona Virus Disease// 2019 harus menyampaikan laporan realisasi paling lambat tanggal 31 Desember 2022 untuk memanfaatkan insentif PPh Tahun Pajak 2021. 

 

 

5.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

 

\\


 

Ditetapkan di Jakarta

 

pada tanggal 11 Juli 2022

 

 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

 

 

 

SRI MULYANI INDRAWATI

 

 

Diundangkan di Jakarta

 

pada tanggal 11 Juli 2022

 

 

 

MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

 

 

 

 

 

 

 

YASONNA H. LAOLY 

 

 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 664