KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA\\
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK\\
NOMOR PER-03/PJ/2009

TENTANG

TATA CARA PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI\\
YANG DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN\\
MINYAK GORENG SAWIT DI DALAM NEGERI

 

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang

:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=e5a5d1fa6871e3e01b1cb0d41dc5ffce|**231/PMK.011/2008**]] tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Sawit Di Dalam Negeri Untuk Tahun Anggaran 2009, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Sawit di Dalam Negeri;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor [[view.php?id=45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26|**6 TAHUN 1983**]] tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);  

 

 

2.

Undang-Undang Nomor [[view.php?id=6512bd43d9caa6e02c990b0a82652dca|**8 TAHUN 1983**]] tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);

 

 

3.

Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=f7177163c833dff4b38fc8d2872f1ec6|**143 TAHUN 2000**]] tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4061) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4199);

 

 

4.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=e5a5d1fa6871e3e01b1cb0d41dc5ffce|**231/PMK.011/2008**]] tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Sawit Di Dalam Negeri Untuk Tahun Anggaran 2009;

 

 

5.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-146/PJ./2006 tentang Bentuk, Isi, Dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-142/PJ./2007;

 

 

6.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=135be22cf9925e829549d95e75bac07a|**PER-159/PJ./2006**]] tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, Dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar;

 

 

 

 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG SAWIT DI DALAM NEGERI.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 1

 

 

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan :

 

 

1.

Minyak Goreng Sawit adalah:

 

 

 

a.

Minyak Goreng Sawit Curah; dan

 

 

 

b.

Minyak Goreng Sawit Kemasan Sederhana dengan merek MINYAKITA.

 

 

2.

Pengusaha Kena Pajak adalah produsen atau distributor atau agen atau pedagang pengecer yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, yang melakukan penyerahan Minyak Goreng Sawit.

 

 

 

 

 

 

Pasal 2

 

 

(1)

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan Minyak Goreng Sawit di dalam negeri oleh Pengusaha Kena Pajak ditanggung oleh Pemerintah.

 

 

(2)

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan Minyak Goreng Sawit yang ditanggung oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak.

 

 

 

 

 

 

Pasal 3

 

 

(1)

Pengusaha Kena Pajak wajib menerbitkan Faktur Pajak untuk setiap transaksi penyerahan Minyak Goreng Sawit.

 

 

(2)

Penerbitan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan pada saat penyerahan.

 

 

(3)

Kode Transaksi pada Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Standar atas penyerahan Minyak Goreng Sawit adalah 07.

 

 

(4)

Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibubuhi cap "PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR [[view.php?id=e5a5d1fa6871e3e01b1cb0d41dc5ffce|**231/PMK.011/2008**]]"

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 4

 

 

(1)

Faktur Pajak Standar atas penyerahan Minyak Goreng Sawit dilaporkan dalam SPT Masa PPN sesuai dengan tata cara pelaporan atas penyerahan yang PPN dan/atau PPn BM Tidak Dipungut kepada selain Pemungut PPN.

 

 

(2)

Faktur Pajak Sederhana atas penyerahan Minyak Goreng Sawit dilaporkan dalam SPT Masa PPN Formulir 1107A pada butir III dengan mengisi nilai harga jual pada kolom DPP, sedangkan nilai PPN yang terutang pada kolom PPN tidak perlu diisi.

 

 

 

 

 

 

Pasal 5

 

 

(1)

Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang digunakan untuk menghasilkan dan/atau menyerahkan Minyak Goreng Sawit merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

 

(2)

Pajak Pertambahan Nilai yang ditanggung oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak dapat dikreditkan.

 

 

 

 

 

Pasal 6

 

 

(1)

Dalam hal SPT Masa PPN yang dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak menunjukkan lebih bayar maka atas PPN lebih bayar tersebut dapat dimintakan Pengembalian oleh Pengusaha Kena Pajak.

 

 

(2)

Tata cara penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PPN sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

 

 

 

 

 

 

Pasal 7

 

 

(1)

Pengusaha Kena Pajak wajib membuat daftar rincian Faktur Pajak yang diterbitkan atas penyerahan yang PPN-nya ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan menggunakan format laporan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

 

 

(2)

Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan daftar rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai lampiran kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari SPT Masa PPN.

 

 

(3)

Dalam hal Pengusaha Kena Pajak menyampaikan SPT Masa PPN dengan cara elektronik melalui e-filing maka lampiran daftar rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan dalam bentuk formulir kertas (hard copy) bersamaan dengan penyampaian Induk SPT-nya.

 

 

(4)

Dalam hal Pengusaha Kena Pajak menyampaikan SPT Masa PPN dalam bentuk media elektronik maka daftar rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan dalam bentuk formulir kertas (hard copy) bersamaan dengan penyampaian SPT.

 

 

 

 

 

 

Pasal 8

 

 

(1)

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku untuk penyerahan Minyak Goreng Sawit yang dilakukan sejak tanggal 1 Januari 2009.

 

 

(2)

Atas penyerahan Minyak Goreng Sawit sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan tanggal Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini ditetapkan namun belum dibuatkan Faktur Pajaknya, maka Faktur Pajak harus dibuat pada saat diterimanya pembayaran, paling lambat tanggal 31 Januari 2009 dan dibubuhi cap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).

 

 

(3)

Dalam hal Faktur Pajak yang diterbitkan atas penyerahan Minyak Goreng Sawit sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan tanggal Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini ditetapkan sudah dibuat dan telah dibubuhi cap "PPN DIBAYAR PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 14/PMK.011/2008", maka Faktur Pajak tersebut dianggap sah sehingga tidak perlu dibetulkan.

 

 

(4)

Dalam hal Faktur Pajak atas penyerahan Minyak Goreng Sawit sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan tanggal Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini ditetapkan sudah dibuat tetapi tidak dibubuhi cap sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak wajib disetorkan ke kas negara.

 

 

 

 

 

 

Pasal 9

 

 

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=a370afda41a7ae62dcb8d1b721b92bed|**PER - 2/PJ./2008**]] tentang Tata Cara Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibayar oleh Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng di Dalam Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

 

 

Pasal 10

 

 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku sesuai dengan masa berlaku Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=e5a5d1fa6871e3e01b1cb0d41dc5ffce|**231/PMK.011/2008**]].

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta\\
pada tanggal 14 Januari 2009\\
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,\\
\\
ttd.\\
\\
DARMIN NASUTION\\
NIP 130605098