KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                               10 Februari 1994

                      SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                           NOMOR SE - 06/PJ.53/1994

                        TENTANG

                 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP.05/PJ./1994

                           DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Bersama ini disampaikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep.05/PJ./1994 tanggal 26 Januari 1994 dan 
sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut diminta perhatian Saudara mengenai hal-hal 
sebagai berikut :
1.  Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep.05/PJ./1994 tanggal 26 Januari 1994 merupakan
    perluasan/penambahan Kelompok Pengusaha Jasa tersebut dalam pengumuman Direktur Jenderal
    Pajak No. PENG-139/PJ.63/1989 tanggal 27 Maret 1989.

2.  Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut, mencakup 28 (dua puluh delapan) Kelompok Pengusaha 
    Jasa yang dikenakan PPN selain Jasa Pemborong, Jasa Telekomunikasi dan Jasa Penerbangan Dalam 
    Negeri yang terdiri :
    2.1.    21 (dua puluh satu) Kelompok Pengusaha Jasa sebagaimana tersebut pada pasal 1 Nomor 1 
        s/d 21 yang sebelumnya telah termasuk dalam Pengumuman Direktur Jenderal Pajak No. 
        PENG-139/PJ.63/1989 tanggal 27 Maret 1989 dan
    2.2.    7 Kelompok Pengusaha Jasa sebagaimana tersebut pada Pasal 1 Nomor 22 s/d 28 yang
        merupakan perluasan/penambahan Jasa tersebut pada butir 2.1 yang dikenakan PPN.

3.  Pengusaha Jasa Kena Pajak pada butir 2.2 yang telah memulai usahanya sebelum tanggal 26 Januari 
    1994 wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam 
    waktu 30 hari setelah tanggal Keputusan ini, atau selambat-lambatnya tanggal 25 Pebruari 1994.

4.  Pengusaha Jasa sebagaimana tersebut pada butir 2.2 yang memulai usahanya pada tanggal 26 Januari 
    1994 atau sesudahnya, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP dalam waktu 30 
    hari setelah saat usahanya mulai dijalankan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf b Peraturan 
    Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985.

5.  Apabila pengusaha Jasa tersebut pada butir 3 telah mengenakan PPN sebelum melaporkan usahanya 
    untuk dikukuhkan menjadi PKP maka PPN yang sudah dikenakan wajib disetorkan ke Kas Negara. 
    Atas Pengenaan PPN sebelum pelaporan usaha dimaksud, tidak dikenakan sanksi administrasi.

6.  Pelaporan usaha untuk dikukuhkan menjadi PKP, bagi Pengusaha yang telah memulai usahanya 
    sebelum tanggal 26 Januari 1994, yang dilakukan setelah tanggal 25 Pebruari 1994 dikenakan sanksi 
    sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) UU PPN 1984.

7.  Dalam rangka upaya penggalian sumber-sumber penerimaan PPN, diharap agar Saudara menyebar
    luaskan Surat Edaran ini kepada masyarakat Wajib Pajak pada umumnya dengan menempatkan 
    Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini di papan pengumuman di kantor Pelayanan Pajak dan atau 
    mengumumkannya di media yang Saudara anggap perlu.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebaik-baiknya.




DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

FUAD BAWAZIER
</code>