KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
                    NOMOR 80/BC/UP.9/2008

                        TENTANG

              PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN ESELON V
              DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

                    DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang :

a.  bahwa sehubungan dengan pembentukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya 
    Cukai Kediri, maka untuk kepentingan dinas dipandang perlu mengadakan pengangkatan Pegawai 
    Negeri Sipil dalam Jabatan Eselon V di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
b.  bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 daftar lampiran Keputusan Direktur 
    Jenderal Bea dan Cukai ini dinilai cakap dan memenuhi persyaratan untuk diangkat dalam jabatan 
    tersebut dalam lajur 5;
c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan 
    Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan 
    Eselon V di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

Mengingat :

1.  Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 
    Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah 
    dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan 
    Lembaran Negara Nomor 3890);
2.  Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam 
    Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
    4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran 
    Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
3.  Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan 
    Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran 
    Negara Nomor 4263);
4.  Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
5.  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan 
    Sarana Operasi Bea dan Cukai;
6.  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 449/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai 
    Pengujian dan Identifikasi Barang;
7.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata kerja Departemen 
    Keuangan;
8.  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 79/KMK.01/2008 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang 
    Kepada para Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan untuk Menandatangani Surat 
    Keputusan Mutasi Kepegawaian dan lain sebagainya di Bidang Kepegawaian;
9.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi 
    Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 


                           MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM 
JABATAN ESELON V DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI.


PERTAMA :

Menunjuk / mengangkat para Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 daftar lampiran 
Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini dalam jabatan tersebut dalam lajur 5.


KEDUA :

Memberikan Tunjangan Jabatan Struktural kepada yang memangku jabatan tersebut dalam lajur 5 daftar 
lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini setiap bulan sebesar yang tercantum dalam lajur 6.


KETIGA :

Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini akan diadakan 
perbaikan sebagaimana mestinya.


KEEMPAT :

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.


Salinan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada :
1.  Menteri Keuangan;
2.  Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3.  Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
4.  Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
5.  Kepala Biro Sumber Daya Manusia Departemen Keuangan;
6.  Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen Depkeu;
7.  Kepala Biro Hukum Setjen Depkeu;
8.  Para Pejabat Eselon II Kantor Pusat DJBC;
9.  Para Kepala Kantor Wilayah DJBC;
10.     Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;
11.     Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai;
12.     Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai;
13.     Para Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai;
14.     Para Kepala Balai Pengujian dan Identifikasi Barang;
15.     Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara terkait. 

Petikan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui 
dan dipergunakan sebagaimana mestinya.




Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Juli 2008
DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050332
</code>