KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
{{http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2012/125%7EPMK.011%7E2012Per_files/image002.jpg?82x87}}

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA\\
NOMOR 125/PMK.011/2012

\\
TENTANG

\\
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR [[view.php?id=217ffec3caf17a44bf340fc11d93e8ab|**36/PMK.03/2007**]]

TENTANG BATASAN RUMAH SEDERHANA, RUMAH SANGAT SEDERHANA,

RUMAH SUSUN SEDERHANA, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR,

SERTA PERUMAHAN LAINNYA, YANG ATAS PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI

PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

\\
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

\\
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

 

Menimbang


:

a.

bahwa ketentuan mengenai batasan rumah sederhana dan rumah sangat sederhana yang dapat diberikan fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=217ffec3caf17a44bf340fc11d93e8ab|**36/PMK.03/2007**]] tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Perumahan Lainnya, yang atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=79bdf6773fe52c08470c97f7218ed3e9|**31/PMK.03/2011**]];

 

 

b.

bahwa dalam rangka memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dan masyarakat berpenghasilan rendah serta sehubungan dengan meningkatnya harga tanah dan bangunan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai batasan rumah sederhana dan rumah sangat sederhana yang dapat diberikan fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

 

 

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=217ffec3caf17a44bf340fc11d93e8ab|**36/PMK.03/2007**]] tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Perumahan Lainnya, yang atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

Mengingat

:

1.

Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

 

 

2.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=217ffec3caf17a44bf340fc11d93e8ab|**36/PMK.03/2007**]] tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar serta Perumahan Lainnya yang atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=79bdf6773fe52c08470c97f7218ed3e9|**31/PMK.03/2011**]];

 

 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR [[view.php?id=217ffec3caf17a44bf340fc11d93e8ab|**36/PMK.03/2007**]] TENTANG BATASAN RUMAH SEDERHANA, RUMAH SANGAT SEDERHANA, RUMAH SUSUN SEDERHANA, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR, SERTA PERUMAHAN LAINNYA, YANG ATAS PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.

 

Pasal I

 

 

Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=217ffec3caf17a44bf340fc11d93e8ab|**36/PMK.03/2007**]] tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar serta Perumahan Lainnya yang atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan:

 

 

 

1.

Nomor [[view.php?id=05d341cd809694e4e44660c97c11e8e4|**80/PMK.03/2008**]];

 

 

 

2.

Nomor [[view.php?id=79bdf6773fe52c08470c97f7218ed3e9|**31/PMK.03/2011**]],

 

 

 

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

Pasal 2

 

 

 

(1)

Rumah Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah rumah yang perolehannya secara tunai ataupun dibiayai melalui fasilitas kredit bersubsidi maupun tidak bersubsidi, atau melalui pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, yang memenuhi ketentuan:

 

 

 

 

a.

luas bangunan tidak melebihi 36 m2 (tiga puluh enam meter persegi);

 

 

 

 

b.

harga jual tidak melebihi:

 

 

 

 

 

1.

Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) yang meliputi wilayah Sumatera, Jawa, dan Sulawesi, tidak termasuk Batam, Bintan, Karimun, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;

 

 

 

 

 

2.

Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) yang meliputi wilayah Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat;

 

 

 

 

 

3.

Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) yang meliputi wilayah Papua dan Papua Barat;

 

 

 

 

 

4.

Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) yang meliputi wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bali, Batam, Bintan dan Karimun; dan

 

 

 

 

c.

merupakan rumah pertama yang dimiliki, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak dimiliki.

 

 

 

(2)

Dihapus.

 

Pasal II

 

 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta

 

 

 

 

 

 

 

pada tanggal 3 Agustus 2012

 

 

 

 

 

 

 

MENTERI KEUANGAN,

 

 

 

 

 

 

 

ttd.

 

 

 

 

 

 

 

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

 

 

 

 

 

 

 

 

Diundangkan di Jakarta

 

pada tanggal 3 Agustus 2012

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

 

ttd.

 

AMIR SYAMSUDIN

 

 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 771

 

\\