KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
{{/500200/admin/user_images/images/image002.jpg}}

 

MENTERI KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 15/PMK.011/2008

TENTANG 

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIBAYAR OLEH PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG DALAM KEMASAN DI DALAM NEGERI

 

MENTERI KEUANGAN,

 

Menimbang


:

a.

bahwa dalam rangka stabilisasi harga minyak goreng dalam kemasan di  dalam negeri perlu menetapkan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai dibayar oleh Pemerintah atas penyerahan minyak goreng dalam kemasan  di dalam negeri;

 

 

b.

bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud  pada huruf a, dianggarkan subsidi minyak goreng dalam Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  Tahun  Anggaran  2008 dan  perubahannya;

 

 

c.

bahwa dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a  dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang  Pajak Pertambahan Nilai Dibayar oleh Pemerintah atas Penyerahan Minyak Goreng Dalam Kemasan di Dalam Negeri;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);   

 

 

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

 

 

3.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan  dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 4778);

 

 

4.

Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005; 

 

 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN  TENTANG PAJAK  PERTAMBAHAN NILAI DIBAYAR OLEH PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG DALAM KEMASAN DI DALAM NEGERI.

 

 

Pasal 1

 

 

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan minyak goreng dalam   kemasan di dalam negeri oleh Pengusaha Kena Pajak dibayar oleh Pemerintah.

 

 

Pasal 2

 

 

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan minyak goreng dalam   kemasan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib   membuat Faktur Pajak dengan membubuhkan cap "PPN DIBAYAR PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 15/PMK.011/2008".

 

 

Pasal 3

 

 

Tata cara penatausahaan perpajakan yang diperlukan dalam rangka   pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini diatur dengan Peraturan  Direktur Jenderal Pajak.

 

 

Pasal 4

 

 

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) hari sejak   tanggal ditetapkan.

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan   Menteri Keuangan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara   Republik Indonesia.

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta

 

 

 

 

 

pada tanggal 4 Februari 2008

 

 

 

 

 

MENTERI KEUANGAN

 

 

 

 

 

 

SRI MULYANI INDRAWATI