KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                       DEPARTEMEN  KEUANGAN  REPUBLIK  INDONESIA
                      DIREKTORAT  JENDERAL  PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                8 Mei 2000

                     SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                          NOMOR SE - 13/PJ.51/2000

                                TENTANG

            PENEBUSAN STICKER LUNAS PPN DAN PELAYANANNYA

                         DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Bersama ini disampaikan fotocopy Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 89a/KMK.04/2000 Tanggal 30 Maret 
2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-131/PJ./2000 tanggal 8 Mei 2000. Sehubungan 
dengan keputusan tersebut dengan ini diminta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai berikut :

1.  Pita rekaman suara (kaset isi) sekarang dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu jenis A, jenis B dan jenis C.
    1.1.    Yang termasuk dalam pengertian kaset isi jenis A adalah :
        a.  Kaset lagu berbahasa Indonesia yang seluruh pencipta dan penyanyinya adalah 
            warga negara Indonesia;
        b.  Kaset lagu instrumentalia yang seluruh penciptanya adalah warga negara Indonesia;

    1.2.    Yang termasuk dalam pengertian kaset isi jenis B adalah :
        a.  Kaset lagu yang satu atau lebih penciptanya atau penyanyinya adalah warga negara 
            asing;
        b.  Kaset lagu instrumentalia yang satu atau lebih penciptanya adalah warga negara 
            asing;
        c.  Kaset pelajaran bahasa asing.

    1.3.    Yang termasuk dalam pengertian kaset isi jenis C adalah :
        a.  Kaset lagu berbahasa daerah yang seluruh pencipta dan penyanyinya adalah warga 
            Negara Indonesia,
        b.  Kaset rekaman cerita, lawak, wayang, dan rekaman lainnya dalam bahasa Indonesia/ 
            Daerah,
        c.  Kaset suara burung dan suara hewan lainnya.

2.  Rekaman suara/lagu di atas disc (compact disc) tetap dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu jenis CD.1 
    dan jenis CD.2.
    2.1.    Yang termasuk dalam pengertian compact disc jenis CD.1 adalah :
        a.  Compact disc lagu yang seluruh pencipta dan penyanyinya adalah warga negara 
            Indonesia;
        b.  Compact disc lagu instrumentalia yang seluruh penciptanya adalah warga negara 
            Indonesia.

    2.2.    Yang termasuk dalam pengertian compact disc jenis CD.2 adalah :
        a.  Compact disc lagu yang satu atau lebih penciptanya atau penyanyinya adalah warga 
            negara asing;
        b.  Compact disc lagu instrumentalia yang satu atau lebih penciptanya adalah warga 
            negara asing;
        c.  Compact disc pelajaran bahasa asing.

3.  Rekaman suara/lagu beserta tayangan gambar di atas disc (compact disc) sekarang dibagi menjadi 2 
    (dua) jenis yaitu jenis VCDK.1 dan jenis VCDK.2.
    3.1.    Yang termasuk dalam pengertian video compact disc jenis VCDK.1 sebagaimana dimaksud 
        dalam Pasal 1 ayat (3) huruf a adalah :
        a.  semua jenis laser disc yang berisi lagu beserta tayangan gambar (laser disc karaoke) 
            yang seluruh pencipta dan penyanyinya warga negara Indonesia;
        b.  semua jenis laser disc yang berisi lagu instrumentalia beserta tayangan gambar (laser 
            disc karaoke) yang seluruh penciptanya warga negara Indonesia.

    3.2.    Yang termasuk dalam pengertian video compact disc jenis VCDK.2 sebagaimana dimaksud 
        adalah :
        a.  semua jenis laser disc yang berisi lagu beserta tayangan gambar (laser disc karaoke) 
            yang seluruh pencipta dan penyanyinya warga negara asing;
        b.  semua jenis laser disc yang berisi lagu instrumentalia beserta tayangan gambar (laser 
            disc karaoke) yang seluruh penciptanya warga negara asing.
        c.  Compact disc pelajaran bahasa asing.

4.  Rekaman suara/lagu beserta tayangan gambar di atas laser disc adalah semua jenis laser disc yang 
    berisi lagu beserta tayangan gambar (LD. Karaoke).

5.  Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah 
    sebagai berikut :
    5.1.    DPP untuk pita rekaman suara (kaset isi) :
        a.  Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), untuk penyerahan kaset isi jenis A, sehingga jumlah 
            Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah Rp 500,- (lima ratus rupiah) per kopi 
            kaset.
        b.  Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah), untuk penyerahan kaset isi jenis B, 
            sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah Rp 1.250,- (seribu 
            dua ratus lima puluh rupiah) per kopi kaset.
        c.  Rp 4.000,- (empat ribu rupiah), untuk penyerahan kaset isi jenis C, sehingga jumlah 
            Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah Rp 400,- (empat ratus rupiah) per kopi 
            kaset.

    5.2.    DPP untuk rekaman suara/lagu di atas disc (compact disc) :
        a.  Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), untuk penyerahan compact disc jenis CD.1, 
            sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah Rp 2.000,- (dua ribu 
            rupiah) per kopi compact disc.
        b.  Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), untuk penyerahan compact disc jenis CD.2, 
            sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah Rp 4.000,- (empat 
            ribu rupiah) per kopi compact disc.

    5.3.    DPP untuk rekaman lagu beserta tayangan gambar di atas disc jenis video compact disc 
        karaoke (VCD.K) :
        a.  Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), untuk penyerahan jenis VCDK.1, sehingga jumlah 
            Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) per kopi 
            video compact disc karaoke.
        b.  Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), untuk penyerahan jenis VCDK.2, sehingga 
            jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) 
            per kopi video compact disc karaoke.

    5.4.    DPP untuk rekaman lagu/suara beserta tayangan gambar di atas disc jenis laser disc karaoke 
        (LDK) ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk penyerahan 
        jenis LD.K, sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah Rp 15.000,- (lima 
        belas ribu rupiah) per kopi laser disc karaoke.

6.  Hal-hal lain yang perlu diperhatikan adalah sbb :
    6.1.    Produsen rekaman suara harus dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. Sedangkan 
        penyalur/agen tidak perlu lagi dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak karena dalam 
        penentuan DPP telah diperhitungkan nilai tambah atas penyaluran/keagenan kaset isi, 
        compact disc, video compact disc karaoke atau laser disc karaoke.

    6.2.    Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran yang juga memperdagangkan kaset isi, compact 
        disc, video compact disc karaoke atau laser disc karaoke yang dalam menghitung pajaknya 
        mempergunakan Nilai Lain sebagai DPP Nilai Lain sebagaimana dimaksud dalam Keputusan 
        Menteri Keuangan RI Nomor 642/KMK.04/1994 jo Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak 
        Nomor SE-06/PJ.52/1995, wajib memungut PPN dengan tarif 10% (sepuluh persen) atas 
        penyerahan Barang Kena Pajak dan menyetorkannya ke Kas Negara sebesar 2% (dua 
        persen) dari seluruh penyerahan barang dagangannya.

    6.3.    Produsen media rekaman yang menyerahkan media rekaman wajib memungut PPnBM yang 
        terutang, karena media rekaman adalah Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.

    6.4.    Produsen media rekaman yang melakukan pembelian media rekaman secara terpisah-pisah 
        (pita kosong sendiri, C-zero sendiri, snappack sendiri), dianggap sebagai pabrikan media 
        rekaman yang siap rekam dan atas penyerahannya terutang PPn BM dengan tarif 20% (dua 
        puluh persen).

    6.5.    PPn BM yang dibayar atas impor atau perolehan bahan baku media rekaman oleh Pabrikan 
        yang memproduksi media rekaman tidak dapat dikompensasikan atau dikembalikan namun 
        dapat dibebankan sebagai biaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Pajak 
        Penghasilan.

7.  Penebusan stiker dapat dilakukan dengan menggunakan Pajak Masukan yang telah dibayar oleh 
    Pengusaha Rekaman suara atau menggunakan Surat Setoran Pajak.
    Hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai status Pajak Masukan adalah sbb :
    7.1.    Pajak Masukan yang tercantum dalam Faktur Pajak atas :
        -   pembelian media rekaman (kaset kosong, CD kosong, atau LD kosong);
        -   pembayaran royalty;
        -   pembayaran pencetakan label;
        -   pembayaran jasa rekaman;
        -   pembelian atau pembuatan master rekaman lagu/suara;
        -   pembayaran jasa periklanan pada televisi, radio, majalah, dan surat kabar;
        dapat dipergunakan sebagai bukti pembayaran PPN untuk penebusan sticker PPN.
        Apabila atas pembelian media rekaman (kaset kosong, CD kosong, atau LD kosong) menurut 
        ketentuan harus terutang juga PPn BM, maka Faktur Pajak atas pembelian tersebut hanya 
        dapat dipergunakan sebagai bukti pembayaran PPN untuk penebusan sticker jika di dalam 
        Faktur Pajak tersebut secara jelas tercantum jumlah PPN dan PPn BM yang terutang.

    7.2.    Dalam hal jumlah nilai sticker yang diminta lebih besar dari pada jumlah Pajak Masukan 
        sebagaimana dimaksud pada butir 7.1, maka jumlah PPN yang kurang dibayar tersebut harus 
        disetor tunai ke Kas Negara.

    7.3.    Pajak Masukan lainnya selain tersebut pada butir 7.1 yang dapat dikreditkan sebagaimana 
        dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 sebagaimana diubah 
        dengan Undang-undang Nomor 11 TAHUN 1994, dapat dikreditkan (direstitusi atau 
        dikompensasi) sepanjang Pajak Masukan tersebut dilaporkan dalam SPT Masa PPN terkait.

    7.4.    Dalam hal sampai dengan akhir suatu Masa Pajak masih terdapat Pajak Masukan 
        sebagaimana dimaksud dalam butir 7.1. yang belum dipergunakan sebagai bukti pembayaran 
        PPN untuk penebusan sticker, maka Pajak Masukan tersebut dapat dipergunakan sebagai 
        bukti pembayaran PPN untuk penebusan sticker lunas PPN Masa Pajak-Masa Pajak berikutnya 
        paling lambat akhir bulan ketiga setelah tahun buku yang bersangkutan atau dibebankan 
        sebagai biaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Pajak Penghasilan.

7.  Tatacara Penebusan stiker lunas PPN :
    7.1.    Persyaratan melampirkan fotokopi atas dokumen-dokumen yang bernilai tetap (misal akte 
        pendirian perusahaan, NPWP, dan NPPKP, Surat Izin Usaha Industri/Surat Ijin Usaha 
        Perdagangan) sepanjang tidak terjadi perubahan dan masa berlakunya diketahui dengan 
        jelas, cukup diminta satu kali saja pada permintaan penebusan yang pertama dan/atau pada 
        awal Tahun Pajak berikutnya.
    7.2.    Persyaratan yang harus dipenuhi pada setiap kali penebusan :
        a.  Terhadap permintaan beberapa jenis sticker dalam satu Masa Pajak, cukup diajukan 
            dalam satu surat permohonan.
        b.  Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ke-1 atas kekurangan setor yang 
            dilegalisir oleh pejabat penerima setoran (bank ataupun pos dan giro).
        c.  Fotocopy Surat Pemberitahuan Masa PPN (minimal 2 Masa Pajak terakhir) dilakukan 
            pada saat pengambilan sticker lunas PPN yang kemudian dilegalisir oleh pejabat 
            penerima permohonan penebusan stiker.
        d.  rekomendasi dari asosiasi pengusaha rekaman yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal 
            Pajak.

8.  Hal-hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan pelayanan pemberian sticker adalah sbb :
    8.1.    Pelayanan pemberian sticker PPN untuk PKP yang terdaftar di Kantor Wilayah IV dan V 
        DJP dilaksanakan oleh Kanwil IV DJP dan V DJP sesuai dengan tempat produsen rekaman 
        tersebut terdaftar sebagai PKP.
    8.2.    Pelayanan pemberian sticker PPN untuk PKP yang terdaftar di luar kedua Kantor Wilayah 
        tersebut dilaksanakan oleh Kanwil VI DJP.
    8.3.    Penyelesaian pemberian sticker lunas PPN agar diselesaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja 
        terhitung sejak saat permohonan tersebut diterima lengkap sampai dengan penerbitan surat 
        permintaan sticker lunas PPN ke Perum Peruri.

9.  Kepala Kantor Wilayah DJP sebagaimana dimaksud pada butir 8 agar :
    9.1.    Melaporkan pelaksanaan pelayanan permintaan sticker lunas PPN secara bulanan kepada 
        Direktur Jenderal Pajak c.q. Direktur PPN dan PTLL.
    9.2.    Menghubungi PERUM PERURI dan Bagian Perlengkapan Kantor Pusat DJP untuk pengadaan 
        sticker lunas PPN sesuai dengan kebutuhan.

10. Dengan mulai berlakunya ketentuan ini, maka ketentuan-ketentuan tentang Penebusan Sticker Lunas 
    PPN dan Pelayanannya dinyatakan tidak berlaku, yaitu sebagaimana diatur dalam :
    10.1.   SE-25/PJ.51/1996 tanggal 8 Juli 1996 tentang Penebusan Sticker Lunas PPN dan Pelayanannya 
        (SE Seri PPN 36-95);
    10.2.   SE-30/PJ.51/1996 tanggal 22 Juli 1996 tentang Penyempurnaan Ke-1 atas SE Seri PPN 36-95);
    10.3.   SE-31/PJ.51/1996 tanggal 25 Juli 1996 tentang Penyempurnaan Ke-2 atas SE Seri PPN 36-95);
    10.4.   SE-43/PJ.51/1996 tanggal 11 November 1996 tentang Penyempurnaan Ke-3 atas SE Seri PPN 
        36-95);
    10.5.   SE-48/PJ.51/1996 tanggal 27 Desember 1996 tentang Penyempurnaan Ke-4 atas SE Seri PPN 
        36-95);

Demikian untuk mendapat perhatian dan disebarluaskan pada wilayah kerja Saudara masing-masing.




DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

MACHFUD SIDIK
</code>