KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
{{/tkb/admin/user_images/images/logo%20djp.jpg}}\\
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA\\
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK


----

 


KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK\\
NOMOR KEP-425/PJ/2019\\
\\
TENTANG\\
\\

PENETAPAN PEMOTONG PPH PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 YANG\\
DIHARUSKAN MEMBUAT BUKTI PEMOTONGAN DAN DIWAJIBKAN\\
MENYAMPAIKAN SPT MASA PPH PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26\\
BERDASARKAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK\\
NOMOR [[view.php?id=e2b26aaede09d0d92976621c95297975|**PER-04/PJ/2017**]]


 

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,\\
 


Menimbang

:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=e2b26aaede09d0d92976621c95297975|**PER-04/PJ/2017**]] tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=e2b26aaede09d0d92976621c95297975|**PER-04/PJ/2017**]].


Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor [[view.php?id=45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26|**6 TAHUN 1983**]] tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor [[view.php?id=82743f31779d2167a2fb3a7e7ec979bc|**16 TAHUN 2009**]] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);


 

 

2.

Undang-Undang Nomor [[view.php?id=d3d9446802a44259755d38e6d163e820|**7 TAHUN 1983**]] tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor [[view.php?id=d3600ee41761c7da0116a12ea8b6588e|**36 TAHUN 2008**]] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);


 

 

3.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=f9ab9a0f7c56435e35dc4dadf0eb6945|**243/PMK.03/2014**]] tentang Surat Pemberitahuan (SPT) sebagaimana telah terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=1908ffe453edcfd095aa76d8fd46e80f|**9/PMK.03/2018**]];

 

 

4.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=4f8b5dedab6f650dbf1b2532aa11f646|**12/PMK.03/2017**]] tentang Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan; dan

 

 

5.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=e2b26aaede09d0d92976621c95297975|**PER-04/PJ/2017**]] tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26.

\\
MEMUTUSKAN:\\
 

Menetapkan

:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENETAPAN PEMOTONG PPh PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIHARUSKAN MEMBUAT BUKTI PEMOTONGAN DAN DIWAJIBKAN MENYAMPAIKAN SPT MASA PPh PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 BERDASARKAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR [[view.php?id=e2b26aaede09d0d92976621c95297975|**PER-04/PJ/2017**]].

PERTAMA

:

Menetapkan Wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal ini sebagai Pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang diharuskan membuat Bukti Pemotongan dan diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=e2b26aaede09d0d92976621c95297975|**PER-04/PJ/2017**]] mulai masa pajak Mei 2019.

KEDUA

:

Dalam hal Pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA berpindah KPP tempat Wajib Pajak terdaftar, ketentuan untuk membuat Bukti Pemotongan dan kewajiban menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=e2b26aaede09d0d92976621c95297975|**PER-04/PJ/2017**]] tetap berlaku.


KETIGA

:

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal yang terpisah dari Keputusan Direktur Jenderal ini untuk menetapkan Pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang diharuskan membuat Bukti Pemotongan dan diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=e2b26aaede09d0d92976621c95297975|**PER-04/PJ/2017**]] selain yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini.


KEEMPAT

:

Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KELIMA

:

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


 

 

 

 

 

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:

 

 

1.

Direktur Peraturan Perpajakan I;

 

 

2.

Direktur Peraturan Perpajakan II;

 

 

3.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat;

 

 

4.

Direktur Teknologi lnformasi Perpajakan;

 

 

5.

Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan ln.formasi;

 

 

6.

Direktur Transformasi Proses Bisnis;

 

 

7.

Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Besar;

 

 

8.

Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus;

 

 

9.

Kepala Kanwil DJP Jakarta Pusat;

 

 

10.

Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat;

 

 

11.

Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan I;

 

 

12.

Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur;

 

 

13.

Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara;

 

 

14.

Kepala KPP Wajib Pajak Besar Satu;

 

 

15.

Kepala KPP Wajib Pajak Besar Dua;

 

 

16.

Kepala KPP Wajib Pajak Besar Tiga;

 

 

17.

Kepala KPP Wajib Pajak Besar Empat;

 

 

18.

Kepala KPP Badan dan Orang Asing;

 

 

19.

Kepala KPP Minyak dan Gas Bumi;

 

 

20.

Kepala KPP Perusahaan Masuk Bursa;

 

 

21.

Kepala KPP Penanaman Modal Asing Satu;

 

 

22.

Kepala KPP Penanaman Modal Asing Dua;

 

 

23.

Kepala KPP Penanaman Modal Asing Tiga;

 

 

24.

Kepala KPP Penanaman Modal Asing Empat;

 

 

25.

Kepala KPP Penanaman Modal Asing Lima;

 

 

26.

Kepala KPP Penanaman Modal Asing Enam;

 

 

27.

Kepala KPP Madya Jakarta Barat;

 

 

28.

Kepala KPP Madya Jakarta Pusat;

 

 

29.

Kepala KPP Madya Jakarta Selatan;

 

 

30.

Kepala KPP Madya Jakarta Timur; dan

 

 

31.

Kepala KPP Madya Jakarta Utara.

 

 

 

 

 

 

| |Ditetapkan di Jakarta\\ \\ pada tanggal 22 April 2019                      |
| |DIREKTUR JENDERAL PAJAK,\\ \\ \\  \\ \\ ttd.\\ \\ \\  \\ \\ ROBERT PAKPAHAN|
| |                                                                           |