KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                    NOMOR PER - 10/PJ./2008

                        TENTANG

              TEMPAT PAJAK TERUTANG BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK 
               YANG SEBELUMNYA DIKUKUHKAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK 
            WAJIB PAJAK BESAR ATAU KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

                    DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang:

a.  bahwa dalam rangka memperlancar penatausahaan Pengusaha Kena Pajak yang sebelumnya 
    dikukuhkan dari Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar atau Kantor Pelayanan Pajak Madya, perlu 
    diatur ketentuan mengenai tempat pajak terutang bagi Pengusaha Kena Pajak dimaksud;
b.  bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal 
    Pajak tentang Tempat Pajak Terutang Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Sebelumnya Dikukuhkan Pada 
    Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Atau Kantor Pelayanan Pajak Madya;

Mengingat:

1.  Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
    Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
    Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
    2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara 
    Republik Indonesia Nomor 4740);
2.  Undang-Undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 
    Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan 
    Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa 
    kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 TAHUN 2000 (Lembaran Negara Republik 
    Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
3.  Peraturan Pemerintah Nomor 143 TAHUN 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 
    1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 
    sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000 
    sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 TAHUN 2002;
4.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi 
    Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
    55/PMK.01/2007;
5.  Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-128/PJ./2003 tanggal 22 April 2003 tentang Penetapan 
    Satu Tempat Atau Lebih Sebagai Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai Bagi Wajib Pajak Selain 
    Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar;
6.  Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-9/PJ./2008 tentang Tempat Pendaftaran Bagi Wajib Pajak 
    Tertentu dan Tempat Pelaporan Usaha Bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu

            
                           MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TEMPAT PAJAK TERUTANG BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK 
YANG SEBELUMNYA DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR ATAU KANTOR 
PELAYANAN PAJAK MADYA.

            
                        Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:
1.  Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar adalah:
    a.  Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu;
    b.  Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua; atau
    c.  Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara:
2.  Kantor Pelayanan Pajak Madya adalah:
    a.  Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu;
    b.  Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua;
    c.  Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga;
    d.  Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat;
    e.  Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima;
    f.  Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam;
    g.  Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu;
    h.  Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Dua;
    i.  Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa;
    j.  Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat;
    k.  Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Barat;
    I.  Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan;
    m.  Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Timur;
    n.  Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara;
    o.  Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan;
    p.  Kantor Pelayanan Pajak Madya Batam;
    q.  Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru;
    r.  Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang;
    s.  Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang;
    t.  Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung;
    u.  Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi;
    v.  Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang;
    w.  Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya;
    x.  Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo;
    y.  Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang;
    z.  Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan;
    aa. Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar; atau
    ab. Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar.
3.  Pajak adalah Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 
    Mewah.
4.  Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang sebelumnya terdaftar dan dikukuhkan sebagai 
    Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar atau Kantor Pelayanan Pajak 
    Madya.
5.  Kantor Pelayanan Pajak adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang wilayah kerjanya meliputi tempat 
    tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha Kena Pajak.
6.  Saat Mulai Terdaftar, yang selanjutnya disingkat SMT, adalah tanggal saat Wajib Pajak terdaftar dan 
    dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak yang ditetapkan dengan 
    Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

            
                        Pasal 2

(1) Pengusaha Kena Pajak yang mempunyai satu atau lebih tempat kegiatan usaha, tempat pajak terutang 
    untuk seluruh tempat kegiatan usaha tersebut ditetapkan hanya di tempat Pengusaha Kena Pajak 
    dikukuhkan di Kantor Pelayanan Pajak yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak;
(2) Pemusatan tempat pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan 
    tanggal 31 Desember tahun SMT;
(3) Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan pemberitahuan 
    secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk melakukan pemusatan tempat terutang 
    pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) bulan sejak SMT;
(4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat
    b.  nama, alamat, dan NPWP tempat pemusatan Pajak terutang;
    c.  rincian nama, alamat, dan NPWP tempat Pajak terutang yang akan dipusatkan.
(5) Apabila Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyampaikan 
    pemberitahuan pemusatan tempat pajak terutang di Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud 
    dalam ayat (3), Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai 
    Pengusaha Kena Pajak atau dapat dikukuhkan secara jabatan oleh kepala kantor pelayanan pajak yang 
    wilayah kerjanya meliputi tempat-tempat kegiatan usaha dilakukan;
(6) Apabila setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengusaha Kena Pajak 
    memilih untuk melakukan pemusatan tempat pajak terutang pada Kantor Pelayanan Pajak, Pengusaha 
    Kena Pajak wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada kepala kantor wilayah yang 
    wilayah kerjanya meliputi Kantor Pelayanan Pajak paling lama tanggal 1 November tahun SMT;

            
                        Pasal 3

(1) Apabila Pengusaha Kena Pajak yang mempunyai satu atau lebih tempat kegiatan usaha, tempat pajak 
    terutang untuk seluruh tempat kegiatan usaha yang ditetapkan pemusatan tempat pajak terutang 
    di Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memilih tempat kegiatan 
    usaha lain sebagai pemusatan tempat pajak terutang, Pengusaha Kena Pajak wajib menyampaikan 
    permohonan secara tertulis untuk penetapan satu tempat atau lebih sebagai tempat pemusatan Pajak
    Pertambahan Nilai terutang kepada Kepala kantor wilayah yang wilayah kerjanya meliputi kantor 
    pelayanan pajak tempat pemusatan akan dilaksanakan:
(2) Permohonan untuk melakukan pemusatan tempat terutang pajak kepada kepala kantor wilayah 
    sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 1 (satu) bulan sejak SMT dan paling 
    sedikit memuat;
    b.  nama, alamat, dan NPWP tempat pemusatan Pajak terutang;
    c.  rincian nama, alamat, dan NPWP tempat Pajak terutang yang akan dipusatkan;
    d.  tanggal pemusatan yang diinginkan.
(3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Wilayah menerbitkan 
    keputusan pemusatan tempat pajak terutang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya 
    permohonan;
(4) Apabila setelah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Kantor Wilayah 
    tidak menerbitkan keputusan pemusatan tempat pajak terutang, maka pemusatan tempat Pajak 
    terutang dianggap telah berlaku.

            
                        Pasal 4

(1) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) meliputi:
    a.  tempat-tempat kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), keputusan 
        pemusatan tempat pajak terutang diterbitkan tanpa didahului dengan pemeriksaan terhadap 
        tempat-tempat kegiatan usaha yang dipusatkan; atau
    b.  tempat-tempat kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan tempat 
        kegiatan usaha lainnya, permohonan diproses sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur 
        dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-128/PJ./2003 tanggal 22 April 2003 
        tentang Penetapan Satu Tempat Atau Lebih Sebagai Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai 
        Bagi Wajib Pajak Selain Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar, terbatas 
        untuk tempat kegiatan usaha lain yang akan dipusatkan.
(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Kantor Wilayah menerbitkan 
    keputusan pemusatan tempat pajak terutang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya 
    permohonan;
(3) Apabila setelah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Kantor Wilayah 
    tidak menerbitkan keputusan pemusatan tempat pajak terutang, maka pemusatan tempat Pajak 
    terutang dianggap telah berlaku.

            
                        Pasal 5

Apabila Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak menyampaikan 
pemberitahuan pemusatan tempat pajak terutang di Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (3), Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena 
Pajak atau dapat dikukuhkan secara jabatan oleh kepala kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya 
meliputi tempat-tempat kegiatan usaha dilakukan;

            
                        Pasal 6

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2008
Direktur Jenderal Pajak

ttd

Darmin Nasution
NIP. 130605098
</code>