KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                    21 Desember 2001

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                        NOMOR S - 1458/PJ.51/2001

                             TENTANG

            PPN IMPOR YANG DIBAYAR SETELAH DITERBITKANNYA SPKPBM 
                  OLEH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxx tanggal 6 Desember 2001, dengan ini diberitahukan hal-hal 
sebagai berikut :   

1.      Dalam surat tersebut secara garis besar dikemukakan bahwa : 
    1.      PT. PI, perusahaan tekstil yang memproduksi kain yang bahannya 100% impor yaitu kapas 
        dan juga 70% hasilnya diekspor, dikenakan PPN Impor sebesar 0% atas impor kapas 
        semenjak 1 Januari 2001, yang seharusnya dikenakan PPN Impor sebesar 10%. 
    2.      Saudara ingin menanyakan : 
        -   Apakah PIB yang sudah dibuat pada masa Januari 2001 dan seterusnya lalu ditagih 
            PPN Impor oleh Bea dan Cukai melalui SPKPBM (Surat Pemberitahuan Kekurangan 
            Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, dan Pajak Dalam Rangka Impor) 
            lebih dari tiga bulan bisa dikreditkan. 
        -   Apakah PIB yang termasuk dokumen tertentu dipersamakan dengan Faktur Pajak. 

2.      Sesuai Pasal 9 ayat (8) huruf h dan huruf I Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak 
    Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah 
    diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000 menegaskan bahwa Pajak Masukan 
    tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk : 
    a.      Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai 
        Pengusaha Kena Pajak; 
    b.      Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan 
        langsung dengan kegiatan usaha; 
    c.      Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi 
        kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan; 
    d.      Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar 
        Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; 
    e.      Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bukti pungutnya berupa Faktur 
        Pajak Sederhana; 
    f.      Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi 
        ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5); 
    g.      Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar 
        Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 
        dalam Pasal 13 ayat (6); 
    h.      Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan 
        penerbitan ketetapan pajak; 
    i.      Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan 
        dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang diketemukan pada waktu 
        dilakukan pemeriksaan. 

3.      a.          Sesuai Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
        Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 
        Tahun 2000 menjelaskan surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat 
        Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atau 
        Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Nihil.    
    b.      Sesuai Pasal 13 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 17, dan Pasal 17A Undang-undang Nomor 6 
        Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah 
        terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 TAHUN 2000 bahwa Direktur Jenderal Pajak 
        menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
        Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, dan Surat Ketetapan Pajak Nihil.    
4.      Sesuai Pasal 2 huruf a Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-522/PJ/2000 tentang Dokumen-
    dokumen Tertentu Yang Diperlakukan Sebagai Faktur Pajak Standar sebagaimana telah diubah oleh 
    Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-312/PJ./2001 bahwa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) 
    yang dilampiri Surat Setoran Pajak dan atau bukti pungutan pajak oleh Direktur Jenderal Bea dan 
    Cukai untuk impor Barang Kena Pajak diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar. 

5.      Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini ditegaskan bahwa : 
    a.      SPKPBM yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai bukan merupakan surat 
        ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf h dan butir 3 di atas. 
    b.      PIB dapat diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar dan dijadikan sebagai bukti dalam 
        pengkreditan Pajak Masukan apabila PIB tersebut telah dilampiri dengan Surat Setoran Pajak. 
    c.      Oleh karena itu, apabila PPN atas impor yang ditagih SPKPBM sudah dibayar dengan Surat 
        Setoran Pajak dan pengeluaran atas impor tersebut tidak termasuk dalam pengeluaran yang 
        Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana tersebut dalam butir 2, maka PPN 
        yang dibayar atas impor tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. 
    d.      Pengkredtian Pajak Masukan tersebut dapat dilaporkan dalam SPT Masa PPN dimana 
        pembayaran atas utang PPN Impor tersebut dilakukan. 

Demikian agar Saudara maklum.
 




a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Pajak Pertambahan Nilai
Dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.
 
ttd.
 
I Made Gde Erata
NIP. 060044249


Tembusan :
1.      Direktur Jenderal Pajak
2.      Direktur Peraturan Perpajakan
3.      Kepala KPP Pekalongan 
</code>