KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
{{/tkb/admin/user_images/images/image002.jpg}}

MENTERI KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16/PMK.03/2005

TENTANG

PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, PAJAK PENJUALAN

ATAS BARANG MEWAH DAN BEA MASUK, DIKAWASAN BERIKAT (//BONDED ZONE//) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM

 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

 

Menimbang


:

a.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=3bf29f38421bc1764e6f1d1545479f93|**63 TAHUN 2003**]] tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (//Bonded Zone//) Daerah Industri Pulau Batam dan Pasal 10 Keputusan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=604f2c31e67034642b288d76a8df11d5|**584/KMK.04/2003**]] tentang Pemasukan Barang-Barang dari Luar Daerah Pabean Indonesia ke Kawasan Berikat //(Bonded Zone//) Daerah Industri Pulau Batam, kebijakan penetapan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Bea Masuk di Kawasan Berikat (//Bonded Zone//) Daerah Industri Pulau Batam dilakukan secara bertahap paling lama setiap 6 (enam) bulan; 

 

 

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Bea Masuk di Kawasan Berikat (//Bonded Zone//) Daerah Industri Pulau Batam;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor [[view.php?id=45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26|**6 TAHUN 1983**]] tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 3262) sebagaiman telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor [[view.php?id=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b|**16 TAHUN 2000**]] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);  

 

 

2.

Undang-Undang Nomor [[view.php?id=6512bd43d9caa6e02c990b0a82652dca|**8 TAHUN 1983**]] tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 3264) sebagaiman telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor [[view.php?id=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3|**18 TAHUN 2000**]] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);  

 

 

 

3.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);  

 

 

4.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);  

 

 

5.

Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=202cb962ac59075b964b07152d234b70|**33 TAHUN 1996**]] tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3638) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43, Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3717);  

 

 

6.

Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=f7177163c833dff4b38fc8d2872f1ec6|**143 TAHUN 2000**]] tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor [[view.php?id=6512bd43d9caa6e02c990b0a82652dca|**8 TAHUN 1983**]] tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaiman telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18, Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4061);  

 

 

7.

Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=3bf29f38421bc1764e6f1d1545479f93|**63 TAHUN 2003**]] tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (//Bonded Zone//) Daerah Industri Pulau Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4352);  

 

 

8.

Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004; 

 

 

9.

Keputusan Menteri Keuangan <a data-cke-saved-href="583~KMK.03~2003Kep.HTM" href="583~KMK.03~2003Kep.HTM" "="">Nomor [[view.php?id=4206e38996fae4028a26d43b24f68d32|**583/KMK.03/2003**]] tentang Pelaksanaan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (//Bonded Zone//) Daerah Industri Pulau Batam;

 

 

10.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=604f2c31e67034642b288d76a8df11d5|**584/KMK.04/2003**]] tentang Pemasukan Barang-Barang dari Luar Daerah Pabean Indonesia ke Kawasan Berikat (//Bonded Zone//) Daerah Industri Pulau Batam;

 

 

 

11.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=0d85eb24e2add96ff1a7021f83c1abc9|**393/KMK.03/2004**]] tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Bea masuk di Kawasan Berikat (//Bonded Zone//) Daerah Industri Pulau Batam;

 

 

 

MEMUTUSKAN :

 

 

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERLAKUAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN BEA MASUK DI KAWASAN BERIKAT (//BONDED ZONE//) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM.

 

 

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan Kawasan Berikat (//Bonded Zone//) Daerah Industri Pulau Batam adalah Daerah Industri Pulau Batam dan pulau-pulau disekitarnya yang dinyatakan sebagai Kawasan Berikat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

 

 

Pasal 2

Tidak dilakukan penambahan jenis Barang Kena Pajak dan / atau Jasa Kena Pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan / atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas impor dan / atau penyerahannya di / ke / dari Kawasan Berikat (//Bonded Zone//) Daerah Industri Pulau Batam.

 

 

Pasal 3

Tidak dilakukan penambahan jenis barang yang dikenakan Bea Masuk atas impor barang ke Kawasan Berikat (//Bonded Zone//) Daerah Industri Pulau Batam.

 

 

Pasal 4

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2005.  

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman   Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

                                                                        Ditetapkan di Jakarta

                                                                        Pada tanggal 28 Pebruari 2005

                                                                        MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

 

   

 

                                                                         JUSUF ANWAR