KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                    23 Juni 2004

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                         NOMOR S - 482/PJ.51/2004

                             TENTANG

                           PPN ATAS IMPOR BARANG MODAL

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara nomor : 0191/NCIM tanggal 1 Mei 2004 hal Permohonan Dalam Rangka
Menerima Rasa Keadilan dan Kepastian Hukum, Kami Usulkan PP 46 TAHUN 2003 ini Berlaku Pada Tanggal
Ditetapkan dan Mempunyai Daya Laku Surut Sejak Tanggal 1 Agustus 2003 sehingga Barang-barang Modal
dalam Master List Nomor : 1238/KM.4/2003. 30-07-2003, Bisa Menerima Rasa Keadilan dan Kepastian Hukum
tersebut, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.  Dalam surat tersebut Saudara mengemukakan bahwa :
    a.  PT ABC telah beberapa kali menyampaikan permohonan rasa keadilan dan kepastian hukum
        PPN Impor untuk capital goods/barang modal atas Master List No. 1238/KM.4/2003, namun
        Pemerintah belum memutuskan kepastian hukumnya.
    b.  Adapun alasan permohonan tersebut adalah :
        1)  Perusahaan dalam kondisi yang sulit setelah melakukan restrukturisasi.
        2)  Perusahaan mendatangkan mesin-mesin baru untuk memproduksi barang dengan
            tujuan ekspor.
        3)  Perusahaan telah membuka peluang bagi tenaga kerja baru.
        4)  Harapan pada janji pemerintah kepada para penanam modal, dan ini tercermin pada
            niat pemerintah yang telah merevisi beberapa kali Peraturan Pemerintah Nomor 12
            Tahun 2001 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 TAHUN 2002 dan terakhir dengan
            Peraturan Pemerintah Nomor 46 TAHUN 2003.
    c.  Selanjutnya Saudara memohon pertimbangan rasa keadilan dan kepastian hukum atas impor
        barang modal (mesin) tersebut, yang tiba sejak 1 Agustus 2003.

2.  Perlu diketahui bahwa fasilitas PPN dibebaskan atas barang modal sejak tanggal 1 Januari 2001 telah
    mengalami beberapa kali perubahan, yaitu :
    a.  Mulai tanggal 1 Januari 2001 sampai dengan tanggal 31 Juli 2002 sesuai Peraturan
        Pemerintah Nomor 12 TAHUN 2001, barang modal diibebaskan dari pengenaan PPN.
    b.  Mulai tanggal 1 Agustus 2002 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2003 sesuai Peraturan
        Pemerintah Nomor 43 TAHUN 2002, barang modal tidak dibebaskan dari pengenaan PPN.
    c.  Mulai tanggal 13 Agustus 2003 sampai dengan sekarang sesuai Peraturan Pemerintah
        Nomor 46 TAHUN 2003, barang modal dibebaskan dari pengenaan PPN.

3.  Berdasarkan data yang Saudara sertakan, impor barang modal (mesin) dilakukan pada tanggal 4
    Agustus 2003 sesuai PIB nomor : 000000-000141-20030804-000059.

4.  Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, dengan ini disampaikan bahwa :
    a.  Mengingat impor barang modal dilakukan pada rentang waktu dimana tidak ada fasilitas
        pembebasan PPN atas barang modal, maka atas impor barang modal yang Saudara lakukan
        tetap terutang PPN.
    b.  Dengan demikian, surat-surat jawaban yang telah diterbitkan oleh KPP Bandung Karees
        nomor : S-248/WPJ.09/KP.0507/2003 tanggal 2 September 2003 ataupun Kanwil IX DJP
        Jawa Bagian Barat II nomor : S-2273/WPJ.09/BD.0402/2003 tanggal 8 Desember 2003,
        telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
    c.  Kepastian hukum atas pemberian fasilitas pembebasan PPN atas barang modal sudah begitu
        jelas dengan diterbitkannya Peraturan-peraturan Pemerintah sebagaimana tersebut dalam
        angka 2.
    d.  Disamping itu perlu juga diketahui bahwa fasilitas pembebasan PPN sebagaimana diatur dalam
        Peraturan Pemerintah tersebut hanya bersifat sementara. Pemerintah dengan persetujuan
        DPR memberikan fasilitas tersebut hanya bila dianggap perlu.

Demikian untuk dimaklumi.





a.n. Direktur Jenderal,
Direktur PPN dan PTLL

ttd.

A. Sjarifuddin Alsah
NIP 060044664


Tembusan :
1.  Menteri Keuangan;
2.  Direktur Jenderal Pajak;
3.  Direktur Teknis Kepabenan, Ditjen Bea dan Cukai;
4.  Direktur Peraturan Perpajakan;
5.  Kepala Kanwil DJP Jawa Bagian Barat II;
6.  Kepala KPP Bandung Karees.
</code>