KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                 7 Pebruari 2000

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                         NOMOR S - 154/PJ.52/2000

                            TENTANG

                    PPN ATAS PENGEMBALIAN BARANG EKSPOR

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara nomor : XXX tanggal 24 Januari 2000 perihal tersebut pada pokok surat, 
dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut :

1.  Surat Saudara secara garis besar memuat :
    1.1.    Perusahaan Saudara telah melakukan ekspor sejumlah barang, namun hasil ekspor barang 
        tersebut ditolak oleh pihak pembeli (buyer) dan barang tersebut dikembalikan (di retur).
    1.2.    Sehubungan dengan hal tersebut di atas, PT. ABC mengajukan permohonan agar barang 
        ekspor yang dikembalikan (re-impor) tersebut dapat diberikan pembebasan Pajak 
        Pertambahan Nilai.

2.  Adapun ketentuan/peraturan perpajakan yang berhubungan dengan permohonan/permasalahan 
    Saudara adalah :
    2.1 Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 huruf h Undang-undang Nomor 8 Tahun 
        1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 TAHUN 1994 (Undang-
        undang Pajak Pertambahan Nilai), impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar 
        Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean.
    2.2 Berdasarkan Pasal 4 huruf b Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, diatur bahwa Pajak 
        Pertambahan Nilai dikenakan atas impor Barang Kena Pajak.
    2.3 Selanjutnya dalam Pasal 1 huruf u Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan 
        penjelasannya, pembeli Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena Pajak, atau pengimpor 
        Barang Kena Pajak membayar Pajak Pertambahan Nilai dan berhak menerima bukti 
        pungutan pajak. Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar tersebut merupakan Pajak Masukan 
        bagi pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak atau pengimpor Barang 
        Kena Pajak, yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak.

3.  Berdasarkan ketentuan tersebut pada butir 2 di atas, dengan ini kami tegaskan bahwa :
    3.1 Kegiatan PT. ABC memasukkan kembali Barang Kena Pajak yang telah diretur oleh pembeli, 
        adalah merupakan kegiatan impor.
    3.2 Oleh karena itu atas impor Barang Kena Pajak dimaksud tetap terutang Pajak Pertambahan 
        Nilai dengan tarif 10%.
    3.3 Bukti pembayaran PPN Impor tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan 
        dengan Pajak Keluaran pada masa pajak yang sama.

Demikian agar Saudara maklum.




A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA

ttd

A. SJARIFUDDIN ALSAH
</code>